Wapres JK Sindir Bappenas Bicara Kemiskinan di Hotel Bintang Lima

Menurut Kalla, anggaran yang terpakai semestinya bisa dialihkan ke program lain yang langsung menyentuh masalah kesenjangan dan kemiskinan.

Selasa, 10 Jul 2018 21:03 WIB

Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menghadiri rapat terbatas. (Foto: Setkab.go.id)

KBR, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat menyindir Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) lantaran dianggap terlalu boros menggunakan anggaran penyelenggaraan Indonesia Development Forum 2018.

Hal itu disampaikan JK di hadapan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Duta Besar Australia Gary Quinlan, dan sejumlah menteri lain yang hadir pada pembukaan IDF 2018 di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Selasa (10/7/2018). Menurut Kalla, anggaran yang terpakai semestinya bisa dialihkan ke program lain yang langsung menyentuh masalah kesenjangan dan kemiskinan.

"Walaupun kita bicara kesenjangan dan kemiskinan (kita) berbicara di hotel bintang lima. Penting untuk daerah-daerah yang ketinggalan belajar, bahwa kalua saya maju, bisa bintang lima juga. Tapi dari segi biaya mungkin perlu diperhatikan ya, Pak Bambang," kata Kalla di Jakarta, Selasa (10/7/2018).

Bappenas mengadakan Indonesia Development Forum 2018 dengan harapan akan memperoleh masukan untuk kebijakan mengatasi kesenjangan. Kalla menyinggung perlu adanya terobosan agar bisa menurunkan gini ratio dan angka kemiskinan Indonesia.

Baca juga:

Menurut dia, Indonesia memiliki tantangan yang lebih besar dibanding negara lain karena jumlah penduduk yang besar dan kondisi wilayah yang berbentuk kepulauan. Sehingga, pemerataan pembangunan menjadi masalah utama.

Setiap daerah, ujarnya, memiliki potensi yang berbeda. Dia berharap masing-masing daerah bisa saling belajar tentang bagaimana memajukan perekonomian tiap-tiap wilayah.

"Cara bangun Sulawesi tidak bisa sama dengan Jawa. Di Jawa konsumsi besar, penduduk besar, sehingga industri banyak terkonsentrasi. Tapi di Sulawesi, Kalimantan, Sumatera tentu beda."

"Walau Sumatra kaya sumber daya alam dan diekspor tinggi, tapi pemilik kebun tidak terlalu banyak, terkonsentrasi beberapa pihak saja. Beda dengan Sulawesi, itu lebih merata."

Baca juga:




Editor: Nurika Manan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang melaksanakan Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC). Program ini sudah dimulai sejak Desember 2016 hingga saat ini.