Ketua KPU Minta Polisi Segera Tangkap Peretas Situs

Kendati peretasan tidak menganggu proses pilkada, namun hal itu akan mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap KPU.

Rabu, 11 Jul 2018 20:19 WIB

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (kiri) didampingi komisioner KPU Hasyim Asy'ari memberikan keterangan seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (11/7). (Foto: ANTARA/ Wahyu P)

KBR, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mendesak kepolisian segera menangkap peretas situs KPU. Kata Arief, kendati peretasan tidak menganggu proses pilkada, namun hal itu akan mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilihan.

"Secara substansi dia tidak berdampak karena yang dihitung yang manual. Tapi ini kan berdampak pada kecepatan menyampaikan informasi ke masyarakat. Dan ini akan membangun opini publik yang membat tingkat kepercayaan mereka meningkat," ujar Arief usai rapat dengan presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (11/7/2018).

"Makin kita kerja cepat, transparan, akurat, itu pasti membangun kepercayaan publik," imbuhnya.

KPU sudah meminta bantuan Kominfo, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Siber dan Sandi Negara, serta Divisi Cybercrime Polri untuk meningkatkan pengamanan jaringan KPU. Menurut Arief, lembaganya meminta agar ada bantuan SDM dari lembaga-lembaga tersebut untuk mengamankan situs KPU.

"Kami punya tim tapi jumlah SDM kami terbatas. Kami harus monitoring 24 jam. Kalau satu orang bekerja 24 jam terus-menerus ya enggak mungkin."

Selain itu, KPU juga meminta agar anggaran untuk perbaikan infrastruktur dan sarana-prasarana bisa dipercepat pencairannya. KPU menargetkan infrastruktur teknologi informasi KPU bisa ditingkatkan sebelum pelaksanaan Pilpres 2019. Kendati begitu, Arief enggan menyebut besaran anggaran yang diminta.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan

Komentar
Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Puluhan organisasi Masyarakat sipil melalui gerakan #BersihkanIndonesia menantang kedua capres dan cawapres yang berlaga dalam Pemilu Presiden 2019 mewujudkan komitmen “Indonesia Berdaulat Energi".