Indonesia Siapkan Sejumlah Langkah Hadapi Perang Dagang AS

Indonesia segera mengirim tim negosiator ke Amerika Serikat menyusul ancaman perang dagang Presiden negara itu, Donald Trump.

Selasa, 10 Jul 2018 13:27 WIB

Ilustrasi: Terminal peti kemas. (Foto: JICT)

KBR, Jakarta - Indonesia segera mengirim tim negosiator ke Amerika Serikat menyusul ancaman perang dagang Presiden negara itu, Donald Trump.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan, rencana pencabutan fasilitas diskon bea masuk impor (generalized system of prefrences/GSP) untuk 124 produk asal Indonesia, dinilai akan sangat merugikan. Sebab, produk Indonesia akan semakin mahal bagi konsumen Amerika dan, bakal kalah bersaing dengan produk negara lain.

"Nanti lah lihat itu. Itu kan dikaitannya dengan GSP kita yang di-review. Kita akan kirimkan tim ke Amerika untuk bernegosiasi, supaya fasilitas GSP kita tetap dipertahankan," kata Oke saat dihubungi KBR, Senin (9/7/2018).

"Tetapi yang lain-lainnya saya belum bisa sampaikan, tapi soal GSP itu kita sudah dipikirkan untuk kita akan kirim tim," lanjutnya.

Ia mengatakan, rencana perang dagang Trump pada Indonesia tersebut bisa menekan ekspor ke sana. Menurut Oke, 124 produk yang terancam kehilangan fasilitas diskon bea masuk tersebut kebanyakan berupa komoditas ekspor andalan Indonesia. Seperti tekstil, furnitur, dan suku cadang. Dirinya dan tim negosiator dari Kementrian Luar Negeri berencana bertandang ke Amerika Serikat Juli ini, agar GSP bisa dipertahankan. 

Menurut Oke, kebijakan Trump itu melanggar ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). Meski ia juga tak memungkiri bahwa Amerika di bawah kepemimpinan Trump memang kerap membuat kebijakan dagang yang tak biasa. Termasuk, keluar dari Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (North American Free Trade Agreement/NAFTA). 

Kendati begitu, ia enggan berspekulasi soal alasan rencana Trump mencabut fasilitas GSP untuk Indonesia tersebut. Namun kini Indonesia memang menjadi penyebab defisit perdagangan nomor 16 bagi AS.

Sepanjang 2017, nilai perdagangan Indonesia dan AS mencapai USD 8,32 miliar atau Rp116,4 triliun yang terdiri atas ekspor Indonesia ke AS senilai USD 5,83 miliar atau Rp81,6 triliun dan impor dari AS senilai USD 2,48 miliar atau Rp34,7 triliun. Dengan demikian, Indonesia mengalami surplus perdagangan dari AS senilai USD 3,35 miliar atau Rp46,9 triliun.

Baca juga:


Tambah Insentif Dunia Usaha

Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menyatakan pemerintah bakal menyiapkan sejumlah insentif tambahan bagi dunia usaha untuk menghadapi ancaman perang dagang.

Menurut Thomas Lembong, ancaman perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina akan berdampak paling besar terhadap kepercayaan investor. Untuk itu, perlu ada insentif tambahan sehingga modal tetap bertahan di dalam negeri.

"Tentunya dunia usaha dan kalangan investasi paling sensitif terhadap ketidakpastian. Kita harus menyiapkan insentif-insentif tambahan untuk menanggulangi dampak terhadap sentimen investor," kata Thomas usai rapat di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (9/7/2018).

Departemen Perdagangan Amerika Serikat tengah mengevaluasi kelayakan Indonesia menerima pemotongan bea impor terhadap produk ekspornya. Hal ini dilakukan untuk menekan defisit neraca perdagangan AS.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan memberikan insentif agar ekspor bisa ditingkatkan. Insentif lain juga akan diberikan terkait relokasi pabrik dan usaha-usaha kecil menengah, khususnya di bidang furnitur. Politikus Golkar itu juga memastikan komunikasi dengan Amerika Serikat terus berjalan.

"Komunikasi dengan pihak Amerika Serikat akan berjalan terus," ucap Airlangga seusai rapat dengan presiden terkait ancaman perang dagang dunia.

Airlangga menambahkan selama ini AS mengkritik Indonesia karena aktivitas dagangnya terhambat. AS menilai ada sejumlah kebijakan di Indonesia yang memblok aktivitas dagang AS ke Indonesia. Airlangga memastikan masalah itu hanya disebabkan kebijakan lama yang belum diubah, salah satunya soal ekonomi digital.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan

Komentar
Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Puluhan organisasi Masyarakat sipil melalui gerakan #BersihkanIndonesia menantang kedua capres dan cawapres yang berlaga dalam Pemilu Presiden 2019 mewujudkan komitmen “Indonesia Berdaulat Energi".