TKI Ilegal di Malaysia Rawan Kena Jerat Jasa Calo Perlindungan

"WNI yang di sana, yang masuknya secara ilegal lalu mendapat kerja. Waktu mau mentransfer menjadi legal, kita tidak punya dasar untuk bisa memberikan paspor kepada mereka," kata Juru bicara Kemenlu.

Kamis, 20 Jul 2017 15:09 WIB

Ilustrasi. TKI ilegaldiangkut menggunakan truk imigrasi Malaysia. (Foto: bnp2tki.go.id)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta - Sekitar 900-an pekerja migran Indonesia yang berada di Malaysia terancam kena jerat jasa calo perlindungan.

Aktivis LSM perlindungan buruh migran Migrant Care Malaysia, Alex Ong mengatakan ratusan TKI tak berdokumen ituu ditangkap otoritas Malaysia dalam serangkaian razia pekerja migran ilegal.

Alex mengatakan praktik percaloan bisa terjadi lantaran hingga kini belum ada pendampingan dari pemerintah Indonesia terhadap mereka yang ditangkap.

"Pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hanya keluar dari mulut saja. Kalau sudah ada pendampingan, seharusnya ada orang yang diterjunkan ke lapangan. Sekarang ini berkeliaran calo yang menawarkan jasa pendampingan," katanya.

Alex mengatakan jasa pendampingan itu dipatok berkisar Rp2 hingga Rp4 juta rupiah. Alex mengkritik sikap pemerintah Indonesia yang terkesan pasif dalam memberikan perlindungan terhadap warga yang terjerat razia di sana.

"Setahu kami mereka hanya menunggu dan menunggu laporan yang akan diberikan otoritas setempat. Tidak aktif. Jadi kalau ada laporan baru mereka bergerak," kata Alex.

Baca juga:


Proses deportasi

Kementerian Luar Negeri RI menyatakan ratusan TKI Ilegal yang ditangkap di Malaysia masih menunggu proses deportasi.

Kemenlu mencatat TKI ilegal yang ditangkap mencapai 600 orang, atau lebih kecil dari data Migrant Care Malaysia yang memperkirakan mencapai 900 orang.

Juru bicara Kemenlu Arrmanatha Natsir mengatakan, TKI yang berjumlah sekitar 600 orang itu masih ditahan dan dikabarkan dalam kondisi baik.

"Kita masih menunggu proses yang dilakukan pihak Malaysia. Total ada sekitar 3.000 warga asing yang ditangkap, bukan hanya Indonesia saja. Yang paling besar justru Bangladesh. Saat ini, info yang saya terima mereka mendapat perlakuan baik dari pihak pemerintah. Mereka ditahan di berbagai detensi yang ada di sana," kata Arrmanatha di gedung Kementerian Luar Negeri Jakarta, Kamis (20/7/2017).

Terkait program enforcement card (e-Kad), Kementerian Luar Negeri RI mencatat lebih dari 2.000 WNI ikut mendaftar. Warga yang mendaftar akan mendapatkan paspor dan bisa mengikuti program rehiring (dipekerjakan kembali) di Malaysia. Program ini dibuka hingga akhir tahun.

"KBRI meluluskan 2.019 yang mendapatkan paspor, sehingga dengan paspor dan e-Kad, mereka bisa mengikuti program rehiring," tambah Arrmanatha Natsir.

Pria yang akrab disapa Tata ini mengatakan program e-Kad dan rehiring dibuat oleh pemerintah Malaysia atas desakan pemerintah Indonesia. Program ini bertujuan untuk mengurangi jumlah TKI Ilegal di negeri jiran.

"Selama ini yang terjadi adalah WNI yang di sana, yang masuknya ilegal, mereka mendapat pekerjaan. Pas mereka mau mentransfer menjadi legal, kita tidak memiliki dasar untuk bisa memberikan paspor kepada mereka," tambah Tata.

Tapi banyak warga TKI ilegal yang enggan mendaftarkan diri, sehingga dirazia. Meski begitu, kata Tata, pemerintah telah melakukan segala cara guna mengajak WNI ikut dalam program ini.

"Kita sudah encourage semua WNI. Jadi sudah diadakan berbagai macam program sosialisasi dari Januari. Tapi yang tidak mau, ya akhirnya mereka kena razia," ujar Tata.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi

  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah

Suap Dirjen Hubla, KPK Periksa Menhub

  • Dinas Kesehatan Nunukan Gratiskan Perawatan dan Beri Intensif 100 Ribu Perhari Bagi Orang Tua Balita Gizi Buruk.
  • Korut: Tak Ada Diplomasi Sebelum Rudal Kami Hantam AS
  • Napoli dan Benevento Ukir Rekor Baru di Liga Italia