Susi Pudjiastuti Heran Tiongkok Protes Penyebutan Laut Natuna Utara

Tiongkok tidak berhak memerotes peta baru yang dibuat Indonesia

Selasa, 18 Jul 2017 11:52 WIB

Peta Laut China Selatan. Foto: Antara

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti heran dengan protes Tiongkok atas penamaan Laut Natuna Utara. Menurut Susi, Tiongkok tidak berhak memerotes peta baru yang dibuat Indonesia.

"Itu laut wilayah kita yang namanya Natuna Utara, bukan Laut China Selatan. Lho kenapa tidak (berhak), itu Natuna Utara kita," kata Susi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/7/2017).

Senada dengan Susi, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Panjaitan menyatakan bahwa pembaruan peta dan penamaan wilayah laut itu tidak mengganti penyebutan Laut China Selatan.

"Pengubahan peta itu sebenarnya yang di daerah kita saja. Tidak mengganti South China Sea. Jadi dalam zona 200 kilometer (wilayah perairan) kita itu, sedang kita kaji," kata Luhut kemarin di BPPT, Jakarta Pusat (17/7/2017).

Namun, Luhut enggan mengomentari protes dari Tiongkok. "Ya nanti kita lihat," tuturnya.

Pekan lalu, Indonesia meluncurkan Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baru. Peta baru tersebut menitikberatkan pada batas laut antarnegara tetangga. Dalam peta tersebut, penyebutan wilayah Laut China Selatan yang masuk wilayah Indonesia diganti menjadi Laut Natuna Utara.

Penetapan inilah yang membuat pemerintah Tiongkok geram. Dikutip dari CNN, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang menyatakan bahwa penggantian penyebutan wilayah laut internasional tersebut tidak masuk akal.


Editor: Damar Fery Ardiyan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Wiranto Batalkan Wacana Pj Gubernur dari Polisi

  • PPATK: Politik Uang Rawan sejak Kampanye hingga Pengesahan Suara
  • Hampir 30 Ribu Warga Kabupaten Bandung Mengungsi Akibat Banjir
  • Persiapan Pemilu, Polisi Malaysia Dilarang Cuti 3 Bulan Ini

Pada 2018 Yayasan Pantau memberikan penghargaan ini kepada Pemimpin Redaksi Kantor Berita Radio (KBR) Citra Dyah Prastuti, untuk keberaniannya mengarahkan liputan tentang demokrasi dan toleransi.