Susi Pudjiastuti Heran Tiongkok Protes Penyebutan Laut Natuna Utara

Tiongkok tidak berhak memerotes peta baru yang dibuat Indonesia

Selasa, 18 Jul 2017 11:52 WIB

Peta Laut China Selatan. Foto: Antara

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti heran dengan protes Tiongkok atas penamaan Laut Natuna Utara. Menurut Susi, Tiongkok tidak berhak memerotes peta baru yang dibuat Indonesia.

"Itu laut wilayah kita yang namanya Natuna Utara, bukan Laut China Selatan. Lho kenapa tidak (berhak), itu Natuna Utara kita," kata Susi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/7/2017).

Senada dengan Susi, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Panjaitan menyatakan bahwa pembaruan peta dan penamaan wilayah laut itu tidak mengganti penyebutan Laut China Selatan.

"Pengubahan peta itu sebenarnya yang di daerah kita saja. Tidak mengganti South China Sea. Jadi dalam zona 200 kilometer (wilayah perairan) kita itu, sedang kita kaji," kata Luhut kemarin di BPPT, Jakarta Pusat (17/7/2017).

Namun, Luhut enggan mengomentari protes dari Tiongkok. "Ya nanti kita lihat," tuturnya.

Pekan lalu, Indonesia meluncurkan Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baru. Peta baru tersebut menitikberatkan pada batas laut antarnegara tetangga. Dalam peta tersebut, penyebutan wilayah Laut China Selatan yang masuk wilayah Indonesia diganti menjadi Laut Natuna Utara.

Penetapan inilah yang membuat pemerintah Tiongkok geram. Dikutip dari CNN, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang menyatakan bahwa penggantian penyebutan wilayah laut internasional tersebut tidak masuk akal.


Editor: Damar Fery Ardiyan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.