PKB Yakin Kadernya Tak Digusur dari Kabinet

"Kalau presiden ingin mengganti kader kami, kami siap. Jika nanti kader kami diminta lagi, kami juga siap. Jika memang tidak diminta pun tidak masalah, kita akan konsisten dukung pemerintah."

Kamis, 13 Jul 2017 21:40 WIB

Sekjen DPP PKB Daniel Johan. (Foto: jpp.go.id/Domain Publik)


KBR, Jakarta – DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menanggapi santai munculnya isu perombakan kabinet jilid 3 di pemerintahan Joko Widodo.

Sekretaris Jendral DPP PKB, Daniel Johan yakin kadernya yang ada di kabinet tidak akan tergusur atau masuk daftar reshuffle.

Daniel mengklaim sejauh ini Presiden Joko Widodo sangat mengapresiasi kinerja para menteri dari PKB, termasuk Menteri Sosial Khofifah Indarparawansa.

"Reshuffle itu kan sepenuhnya urusan presiden. Tetapi kalau dari posisi PKB, kami yakin kader-kader terbaik kami yang telah kami persembahkan kepada pemerintah tidak ada yang diganti," kata Daniel Johan saat dihubungi KBR, Kamis (13/7/2017).

Namun jika kader PKB masuk daftar reshuffle, kata Daniel, PKB akan tetap menyerahkan keputusan itu kepada Presiden. Meskipun, ia yakin, perombakan kabinet belum akan terjadi dalam minggu-minggu ini.

"Kalau presiden nanti ingin mengganti kader kami, ya kami siap. Jika nanti kader kami diminta lagi, ya kami juga siap menyediakan. Jika memang tidak diminta pun tidak masalah, kita akan tetap dalam koalisi dan konsisten mendukung pemerintah," kata Daniel.

Nama Khofifah sebelumnya ramai diisukan bakal dicoret dari daftar pembantu Presiden. Daniel mengatakan, isu itu muncul karena ada kaitannya dengan nama Khofifah yang masuk bursa calon gubernur Jawa Timur pada pemilu serentak 2018. Meskipun, kata Daniel, Khofifah belum mengambil keputusan.

"Kalau memang nanti Bu Khofifah maju ke Pilgub Jatim, berarti namanya mengundurkan diri. Mungkin itu masalahnya, kenapa nama Bu Khofifah masuk daftar reshuffle. Tapi sebaiknya di-crosscheck dulu ke Bu Khofifah, jadi atau tidaknya beliau maju di Pilgub Jatim," kata Daniel.

PKB sebelumnya tidak mengizinkan Khofifah maju dalam pemilihan gubernur Jawa Timur, karena PKB lebih mencalonkan tokoh NU Saefullah Yusuf yang sudah dua periode menjadi wakil gubernur Jawa Timur.

Sejumlah partai juga mendekati Khofifah untuk maju dalam pemilihan gubernur Jawa Timur, seperti dari Partai Golkar hingga Partai Nasdem. Jawa Timur merupakan basis suara terbesar bagi PKB pada setiap pemilu legislatif.

Baca juga:


PPP yakin Jokowi adil

Sikap serupa juga disampaikan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Meski begitu, Sekjen DPP PPP Arsul Sani yakin Presiden Joko Widodo bisa bersikap adil terhadap partai-partai pendukung koalisi pemerintahan.

Arsul Sani mengatakan, PPP bersikap normatif konstitusional dalam menanggapi isu reshuffle ini. Ia mengatakan penangkatan atau pemberhentian menteri merupakan kewenangan dan hak Presiden.

"PPP percaya bahwa Presiden Jokowi bisa adil. Kalau menteri PPP itu, Pak Lukman Hakim, misalnya menjadi bagian yang di-reshuffle, maka tentu presiden akan memberikan pengganti yang pas," kata Arsul saat dihubungi KBR, Kamis (13/7/2017).

Seandainya PPP kehilangan jatah menteri, kata Arsul, PPP tetap akan sejalan dengan koalisi untuk mendukung pemerintahan. Namun menurutnya, reshuffle bisa saja mengeluarkan orang lama dan mengganti orang baru dari partai yang sama ke dalam kabinet.

"Reshuffle itu ada dua kategori. Pertama, orang yang lama dikeluarkan, dan benar-benar out. Kedua, mengeluarkan orang lama dan mengganti orang baru dari partai itu sendiri. Tetapi jika kita tidak kebagian jatah menteri pun, kita serahkan ke presiden. Saya tegaskan sekali lagi, kepercayaan kita tetap ada buat presiden," kata Arsul.

Baru-baru ini, isu reshuffle kembali mencuat di media massa. Apalagi, pada 2014 lalu, Presiden Joko Widodo pernah memberi sinyal mengganti menteri jika tak mencapai target dalam waktu tiga tahun. Meski begitu, dari pihak Istana Negara maupun Kantor Staf Presiden tidak mendapat informasi mengenai reshuffle kabinet.

"Saya nggak tahu (reshuffle)," kata Teten di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (12/7/2017).

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

KPK Minta Opini Alternatif, IDI Siapkan Pemeriksaan terhadap Novanto

  • Ratusan Warga Non-Papua Keluar dari Lokasi Konflik Tembagapura
  • Jokowi Minta DPD Dukung Pembangunan Daerah
  • Satgas Temukan Kayu-kayu Hasil Pembalakan Liar Hutan Lindung di Nunukan

“Jadi orang malah jadi keluar masuk untuk merokok, berapa waktu yang terbuang,” kata Tari Menayang dari Komnas Pengendalian Tembakau