Pemerintah Yakin Redenominasi Berjalan Mulus Minim Gejolak

"Memang ini bukan soal hidup dan mati. Kalau tidak ada redenominasi pun, kita tetap akan hidup baik-baik saja, dengan angka sederet lebih panjang. Tapi ini soal efisiensi," kata Darmin Nasution.

Rabu, 19 Jul 2017 13:59 WIB

Menko Perekonomian Darmin Nasution. (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution yakin rencana pemerintah melakukan redenominasi atau penyederhanaan penulisan mata uang rupiah bisa berjalan mulus kali ini.

Darmin mengatakn rencana redenominasi sudah dibicarakan sejak lima tahun lalu. Ia melihat kondisi perekonomian Indonesia saat ini sangat ideal untuk dimulainya penjajakan pelaksanaan redenominasi. Apalagi angka inflasi dianggap cukup stabil di kisaran 3-4 persen.

"Memang ini bukan soal hidup dan mati. Tanpa redenominasi pun, kita tetap akan hidup baik-baik saja, dengan angka sederet lebih panjang. Tapi ini soal efisiensi dalam berbisnis," kata Darmin di gedung DPR, Rabu (19/7).

Redenominasi merupakan penyederhanaan penulisan nilai rupiah dengan menghilangkan tiga angka nol di belakang, namun tanpa mengurangi nilai uang. Dengan redenominasi, maka Bank Indonesia menyederhanakan penulisan uang Rp1000 menjadi Rp1, tanpa mengurangi nilai uang sebelumnya. Langkah itu diambil untuk menyederhanakan sistem mata uang dan efisiensi.

Pada 2011 lalu Bank Indonesia sempat mengajukan usulan redenominasi. Namun, kata Darmin, jika dibandingkan dengan situasi dulu, kondisi saat ini jauh lebih stabil.

"Dulu sebenarnya inflasi sudah mulai terkendali, tapi masih agak tinggi. Dulu masih di angka 4-5 persen. Sekarang sudah tinggal sekitar 3 sampai 4 persen," kata Darmin. Ia yakin jika saat ini dimulai tahapan redenominasi tidak akan menimbulkan gejolak di masyarakat.

Darmin mengatakan rencana ini belum dibawa ke sidang kabinet. Namun, usai diskusi terbatas yang melibatkan anggota Komisi Keuangan DPR, Deputi Gubernur Bank Indonesia Sugeng mengklaim DPR sudah mendukung rencana itu.

Sejumlah anggota Komisi Keuangan pun mulai mendorong agar RUU Redenominasi bisa naik ke program legislasi nasional prioritas tahun ini.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!

  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...

Saracen, Analisis PPATK sebut Nama Besar

  • Bentuk Densus Tipikor, Mabes Minta Anggaran Hampir 1 T
  • Bareskrim Sita Jutaan Pil PCC di Surabaya
  • Konflik Myanmar, Tim Pencari Fakta PBB Minta Tambahan Waktu