Klarifikasi Calon Anggota Komnas HAM, dari Isu Uang Cak Munir Hingga Sentimen Ras

"Kalau soal pengetahuan, pengalaman itu bisa dipelajari. Kalau mereka punya integritas mereka enggak akan takut sama siapa-siapa untuk melakukan terobosan," kata Musdah Mulia.

Kamis, 20 Jul 2017 23:32 WIB

Panitia Seleksi Calon Komisioner Komnas HAM sedang melakukan tes wawancara dengan salah satu calon di gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Rabu (19/7/2017). (Foto: ANTARA/Wahyu Putro)

KBR, Jakarta - Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta klarifikasi dari sejumlah calon anggota atas berbagai temuan yang diperoleh dari masyarakat mengenai latar belakang mereka.

Klarifikasi itu dilakukan Pansel saat sesi wawancara terbuka, di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (20/7/2017).

Sebanyak 10 dari 28 calon anggota menjalani wawancara terbuka dengan pansel. Salah satu calon, Choirul Anam sempat ditanya perihal uang ganti rugi kasus pembunuhan terhadap aktivis HAM Munir Said Thalib yang diberikan maskapai Garuda. Choirul Anam saat itu menjadi tim kuasa hukum bagi keluarga Munir saat menggugat maskapai Garuda.

Dari Rp2,6 miliar uang ganti rugi yang diterima isteri almarhum Munir, disepakati sebagian akan diberikan untuk operasional Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM). Namun informasi yang diterima Pansel, bagian itu justru dijadikan hak pribadi sebagai bayaran (fee) advokasi. Choirul membantah temuan tersebut.

"Begitu dana cair, saya sendiri yang mengantar Mbak Suci ke bank untuk disetorkan. Saat itu ada bunganya sekitar Rp 10 juta. Untuk Suci dan keluarga, dan operasional KASUM. Masuknya ke rekening Kanti. Selama berkecimpung di sana, saya enggak pernah tahu sedikitpun soal uang," bantah Choirul. Kanti merupakan pengurus KASUM.

Pengacara Labora Sitorus

Choirul Anam juga membantah tuduhan ia pernahmenjadi pengacara Labora Sitorus, eks anggota polisi di Papua yang menjadi terpidana kasus pencucian uang 2015 yang sempat tidak ditahan karena alasan kesehatan.

Kepada Panitia Seleksi, Choirul mengakui ia berada di rumah Labora ketika polisi datang menjemput Labora. Namun, keberadaannya saat itu hanya sebagai tim pemeriksa putusan kasus Labora Sitorus yang direkrut oleh Komnas HAM.

"Saya bukan pengacara Labora Sitorus. Kalau memang ada buktinya, kita bisa cek buktinya. Saya diminta Komnas HAM karena ternyata kasus itu juga mendapat perhatian Komnas HAM," kata Choirul Anam.

Ia mengaku keterlibatannya dalam kasus itu sudah ditetapkan melalui rapat pleno Komnas HAM. Tetapi pengakuan Choirul dibantah oleh Anggota Panitia Seleksi, Harkristuti Harkrisnowo. Harkristuti mengatakan Pansel menerima sejumlah informasi terkait hal itu dari staf internal Komnas HAM.

"Anda sebagai ahli hukum yang profesional, kalau ada hal yang tidak logis atas ajakan itu mestinya Anda bisa mengajukan pertanyaan. Bayangan saya seperti itu. Informasi dari staf Komnas HAM menyatakan tidak benar bahwa keterlibatan adalah bagian dari penugasan Komnas HAM," kata Harkristuti Harkrisnowo.

Baca juga:


Sentimen etnis

Klarifikasi temuan juga sampai kepada perspektif calon terkait kehidupan keberagaman. Anggota Pansel Zumrotin Susilo mengecek kebenaran laporan yang ia terima dari staf Komnas HAM soal perilaku keberagaman calon dari petahana anggota Komnas HAM Hafid Abbas.

"Dalam sejumlah kesempatan rapat, Pak Hafid dinilai berkali-kali menunjukan kebencian terhadap etnis Cina. Apa itu benar?" tanya Zumrotin.

Para calon diberi kesempatan menjawab seluruh pertanyaan pansel.

Selain isu-isu itu, pansel juga mendalami kemampuan kerja calon komisioner. Aktivis lingkungan Arimbi Heroepoetri sempat diminta mengklarifikasi perihal cara kerjanya yang dinilai individualis.

"Ya saya lebih suka sendiri. Tapi pengalaman menunjukkan ternyata enggak mungkin juga sendiri pada level lembaga," jawab Arimbi.

Menurut anggota pansel Musdah, upaya klarifikasi ini dilakukan untuk memastikan integritas para calon. Sebab dengan kondisi lembaga yang kini tengah mendapatkan banyak sorotan buruk, Komnas HAM membutuhkan sosok yang bisa berkomitmen pada upaya penegakkan HAM.

"Kalau soal pengetahuan, pengalaman itu bisa dipelajari. Kalau mereka punya integritas mereka enggak akan takut sama siapa-siapa untuk melakukan terobosan," kata Musdah Mulia.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

PPATK Telusuri Rekening First Travel

  • Buruh PT Nyonya Meneer Ajukan Tagihan Rp98 Miliar
  • Pesawat Pengangkut Haji Arab Saudi Belum Boleh Mendarat di Qatar

Impor barang dari luar negeri selalu diawasi dan memiliki ketentuan, jangan sampai Anda menjadi orang yang tidak tahu ketentuan yang dimiliki Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta