ISIS, BNPT Minta Pemda Bantu Awasi Simpatisan yang Telah Kembali

"Saya minta pemerintah daerah ikut berperan nih, untuk ikut menjaga. Kita tidak bisa menjamin mereka sudah tidak radikal lho,"

Senin, 03 Jul 2017 13:12 WIB

Tim Gegana bersiap melakukan sterilisasi tempat kejadian perkara penikaman anggota Brimob di Masjid Falatehan, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (30/6). (Foto: Antara)

KBR,  Jakarta- Badan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT)  mengaku sulit untuk mendeteksi simpatisan ISIS yang akan melakukan teror. Menurut Kepala BNPT Suardi Alius,  tidak adanya payung hukum membuat aparat sulit untuk menindak pelaku teror secara dini. Sehingga simpatisan teroris bergerak leluasa dan mendapatkan materi secara bebas melalui jaringan internet yang bebas.

"Kan online, mana ada sekat kita online, semua masuk, sepanjang ada sinyal. (Perekrutannya luas?) Luas, kan digerakkan ini simpatisan, dari empat cluster itu simpatisan yang digerakkan, kalau kita lihat, yang kayak gini pemahaman agamanya tidak tinggi tinggi amat, tapi kan punya pemahamankan," ujar Suardi di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta,  Senin (3/7/2017).

Suardi menambahkan, selain maraknya aksi teror oleh simpatisan, BNPT juga mewaspadai bekas militan yang kembali dari Suriah. Kata Suardi,  tidak semua yang kembali dari Suriah merupakan anggota ISIS. Kata dia,  ada juga yang merupakan kelompok Jabal Nusra dan FSA Army yang juga memiliki kemampuan teror.

"Kan ada FSA Army itu. (Jumlah?) Sudah ada, tapi kan tidak mungkin kita buka semuanya. Kalau tidak ada payung hukum Bagaiman? Kita kan membatasi ruang, begitu orang datang, kita verifikasi, kita kasih pencerahan di Bambu Apus satu bulan, kita antar sampai ke rumahnya. Saya minta pemerintah daerah ikut berperan nih, untuk ikut menjaga. Kita tidak bisa menjamin mereka sudah tidak radikal lho," katanya

Dia juga meminta pemerintah daerah untuk membantu mengawasi bekas militan yang kembali dari daerah konflik seperti Suriah.

"Jelas sudah ada namanya, sekian ratus sudah ada, yang balik sudah ada, dan sudah tersebar di seluruh Indonesia itu. Saya minta pemda, melalui Kemendagri," katanya.


Diskresi

Juru bicara Polri Setyo Wasisto mengatakan tindakan deskresi menembak mati terduga teroris  untuk mengantisipasi adanya hal yang tidak diinginkan.

"Gini, kita tidak tau dia membawa senjata apa, dia menyerang polri kemudian dia melarikan diri, kita tidak tahu kalau dalam jarak dekat kita dekati ternyata dia bawa bom bagaimana? Kita harus menyelamatkan petugas kita terlebih dahulu. Kita harus memahami konteks di lapangan. Ini adalah teror seperti kejadian di Kampung Melayu begitu didekati meledak," ujar Setyo, Senin (03/07/2017).

Sebelumnya Wakil Koordinator LSM Kontras, Puri Kencana Puteri menyayangkan tindakan petugas yang menembak mati pelaku penyerangan petugas. menurutnya tindakan tersebut bukanlah tindakan bijak yang bisa dilakukan. 

"Karena dengan mematikan (tersangka), polisi tidak pernah tahu apa motif di balik aksi kekerasan itu. kalau balas dendam dibalas dengan brutalitas tentu tidak menunjukan watak Polri yang seharusnya menjunjung agenda penegakan hukum," ujar Puri.

Sebelumnya terduga teroris simpatisan ISIS menyerang anggota kepolisian di Sumatera Utara dan Jakarta. Penyerangan di Medan pada Minggu pagi (25/06) mengakibatkan Ajun Inspektur Satu Martua Sigalingging, anggota Kepolisian Daerah Sumatera Utara tewas. Polisi menembak mati  satu dari dua  pelaku penyerangan. Sedangkan penyerangan  di Masjid    Falatehan mengakibatkan dua anggota polisi terluka. Dalam peristiwa yang terjadi pada Jumat (30/06) itu Polisi menembak mati pelaku.


Editor: Rony Sitanggang


Editor:

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Moratorium Reklamasi, Menteri Siti : Pulau C dan D Kurang Satu Syarat, Pulau G Dua Syarat

  • Adik Bos First Travel Ikut Jadi Tersangka
  • Penembakan Deiyai, Tujuh Anggota Brimob dan Kapolsek Akan Jalani Sidang Etik Pekan Depan
  • Tuntut Pembatalan Perppu Ormas, Ratusan Orang Demo DPRD Sumut

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR