Fahri Hamzah Desak Jokowi Evaluasi KPK dan Komnas HAM

"Pakai akal kita dong. Jangan pakai emosi, jangan pakai mitos, jangan pakai fiksi-fiksi, tebarkan itu di atas meja kita bahas bersama-sama,"

Selasa, 04 Jul 2017 14:30 WIB

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. (Sumber: DPR)

KBR, Jakarta- Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, mengusulkan kepada Pemerintah untuk mengevaluasi 106  lembaga nonstruktural. Ia mengatakan, lembaga itu termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jadi Presiden saya minta tolong, dia yang bertanggung jawab sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, evaluasilah jalannya lembaga-lembaga negara ini. Pakai akal kita dong. Jangan pakai emosi, jangan pakai mitos, jangan pakai fiksi-fiksi, tebarkan itu di atas meja kita bahas bersama-sama," kata Fahri di Komplek Parlemen RI, Selasa (04/07/17).

Ia melanjutkan, "Masih ada 106 lembaga semi Negara yang pekerjaannya tumbang tindih dengan lembaga yang ada dalam Negara. Itu harus dievaluasi. Kalau lembaga intinya sudah kuat buat apa?"

Menurut Fahri, pekerjaan Komnas HAM tumpang tindih dengan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (HAM) di Kementerian Hukum dan HAM. Ia mengusulkan Komnas HAM dilebur dengan Ditjen HAM.

"Kalau Komnasham banyak masalah, itu karena sistemnya belum bagus," ujarnya.

Sementara untuk penegak hukum, kata Fahri, negara telah memiliki Kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan. Ia menilai, sebaiknya lembaga-lembaga negara ini yang diperkuat.

"Yang penting evaluasi, rekomendasi belakangan," kata Fahri.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

PPATK Telusuri Rekening First Travel

  • Buruh PT Nyonya Meneer Ajukan Tagihan Rp98 Miliar
  • Pesawat Pengangkut Haji Arab Saudi Belum Boleh Mendarat di Qatar

Impor barang dari luar negeri selalu diawasi dan memiliki ketentuan, jangan sampai Anda menjadi orang yang tidak tahu ketentuan yang dimiliki Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta