Fahri Hamzah Desak Jokowi Evaluasi KPK dan Komnas HAM

"Pakai akal kita dong. Jangan pakai emosi, jangan pakai mitos, jangan pakai fiksi-fiksi, tebarkan itu di atas meja kita bahas bersama-sama,"

Selasa, 04 Jul 2017 14:30 WIB

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. (Sumber: DPR)

KBR, Jakarta- Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, mengusulkan kepada Pemerintah untuk mengevaluasi 106  lembaga nonstruktural. Ia mengatakan, lembaga itu termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jadi Presiden saya minta tolong, dia yang bertanggung jawab sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, evaluasilah jalannya lembaga-lembaga negara ini. Pakai akal kita dong. Jangan pakai emosi, jangan pakai mitos, jangan pakai fiksi-fiksi, tebarkan itu di atas meja kita bahas bersama-sama," kata Fahri di Komplek Parlemen RI, Selasa (04/07/17).

Ia melanjutkan, "Masih ada 106 lembaga semi Negara yang pekerjaannya tumbang tindih dengan lembaga yang ada dalam Negara. Itu harus dievaluasi. Kalau lembaga intinya sudah kuat buat apa?"

Menurut Fahri, pekerjaan Komnas HAM tumpang tindih dengan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (HAM) di Kementerian Hukum dan HAM. Ia mengusulkan Komnas HAM dilebur dengan Ditjen HAM.

"Kalau Komnasham banyak masalah, itu karena sistemnya belum bagus," ujarnya.

Sementara untuk penegak hukum, kata Fahri, negara telah memiliki Kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan. Ia menilai, sebaiknya lembaga-lembaga negara ini yang diperkuat.

"Yang penting evaluasi, rekomendasi belakangan," kata Fahri.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!

Bamus Tunda Penggantian Setnov

  • Hoaks 8 Penyakit Tak Ditanggung BPJS Resahkan Warga Bengkulu
  • Salah Sasaran, Puluhan Ribu Penerima PKH Dihapus
  • Koresponden Asia Calling di Pakistan Terima AGAHI Award

PLN menggenjot pemerataan pasokan listrik dari Indonesia bagian barat hingga Indonesia bagian timur