Fahri Hamzah Desak Jokowi Evaluasi KPK dan Komnas HAM

"Pakai akal kita dong. Jangan pakai emosi, jangan pakai mitos, jangan pakai fiksi-fiksi, tebarkan itu di atas meja kita bahas bersama-sama,"

Selasa, 04 Jul 2017 14:30 WIB

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. (Sumber: DPR)

KBR, Jakarta- Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, mengusulkan kepada Pemerintah untuk mengevaluasi 106  lembaga nonstruktural. Ia mengatakan, lembaga itu termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jadi Presiden saya minta tolong, dia yang bertanggung jawab sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, evaluasilah jalannya lembaga-lembaga negara ini. Pakai akal kita dong. Jangan pakai emosi, jangan pakai mitos, jangan pakai fiksi-fiksi, tebarkan itu di atas meja kita bahas bersama-sama," kata Fahri di Komplek Parlemen RI, Selasa (04/07/17).

Ia melanjutkan, "Masih ada 106 lembaga semi Negara yang pekerjaannya tumbang tindih dengan lembaga yang ada dalam Negara. Itu harus dievaluasi. Kalau lembaga intinya sudah kuat buat apa?"

Menurut Fahri, pekerjaan Komnas HAM tumpang tindih dengan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (HAM) di Kementerian Hukum dan HAM. Ia mengusulkan Komnas HAM dilebur dengan Ditjen HAM.

"Kalau Komnasham banyak masalah, itu karena sistemnya belum bagus," ujarnya.

Sementara untuk penegak hukum, kata Fahri, negara telah memiliki Kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan. Ia menilai, sebaiknya lembaga-lembaga negara ini yang diperkuat.

"Yang penting evaluasi, rekomendasi belakangan," kata Fahri.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Ombudsman Sebut Ada Indikasi Maladministrasi Dalam Kecelakaan Kerja Konstruksi

  • KPU Tegaskan Akan Berikan Sanksi Bagi Parpol yang Pakai Gambar Presiden
  • Petani Garam Jatim Akan Layangkan Surat Protes ke Jokowi

Di Indonesia jumlah penduduknya adalah 250 juta penduduk dengan investor atau investasi di pasar modal adalah 1 juta orang saja yang berinvestasi.