Dirjen Pemasyarakatan Beri Izin Pansus Angket Kunjungi Terpidana Korupsi

"Pansus inikan bekerja sesuai dengan tugasnya, kita hanya diatur oleh ketentuan ya menyiapkan kepentingan apa yang mereka butuhkan saja."

Rabu, 05 Jul 2017 21:33 WIB

Ilustrasi: Pengunjukrasa dari Aliansi Masyarakat Jawa Barat (Asma Jabar) melakukan aksi jalan tutup mata di kawasan Margonda, Depok, Jawa Barat, Selasa (4/7). (Foto: Antara)

KBR, Jakarta  Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sudah mengeluarkan izin untuk anggota Pansus Hak Angket KPK mengunjungi dan berdialog dengan narapidana korupsi di LP Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Menurut Juru bicara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Syarpani, kunjungan Anggota Pansus  akan didampingi langsung  Dirjen Lembaga Pemasyarakatan I Wayan K. Dusak.

Kata dia,  materi dan narapidana yang akan diajak berdialog diserahkan kepada anggota Pansus.

"Diagendakan Dirjen Pemasyarakatan I Wayan K. Dusak besok mendampingi kegiatan dimaksud. Sebetulnya ini koordinasi bukan masalah izin. Kan ini kunjungan kerja terkait Pansus, kita memfasilitasi," jelas Juru bicara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Syarpani saat dihubungi KBR, Rabu (5/7/2017.) 

Syarpani melanjutkan, "karena Pansus inikan bekerja sesuai dengan tugasnya, kita hanya diatur oleh ketentuan ya menyiapkan kepentingan apa yang mereka butuhkan saja. Soal substansi  apanya, ya bisa dikomunikasi kan."

Juru bicara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Syarpani menambahkan, kegiatan besok juga rencananya akan diliput oleh 50 orang awak media massa baik cetak, elektronik dan online dari Jakarta. Karena itu perlu ada pengaturan waktu dan ruang agar kegiatan anggota Pansus berjalan maksimal. 

"Belum ada angka pasti, media cetak dan elektronik ada 50-an rombongan dari Jakarta. Siapa saja yang diminta dan Pansus inginkan, kita hanya mendukung tugas pokok dan fungsi parlemen saja," katanya.

Sementara itu  Indonesia Coruption Watch (ICW) menilai kedatangan Pansus H untuk mengorek kesalahan KPK. Hal itu karena, nantinya pansus akan meminta keterangan dari para koruptor yang saat ini sedang menjalani masa hukuman.

Peneliti ICW, Tama S Langkun mengatakan, sejak awal dalam perumusan hak angket KPK sudah bermasalah. Lalu, kata dia, dengan niatan pansus untuk mendatangi Lapas Sukamiskin, masyarakat akan menilai hal itu adalah upaya untuk mencari kelemahan KPK.

"Hal itu tidak dilakukan untuk memperbaiki penanganan kasus pemberantasan korupsi. Pertanyaan sederhananya, apa yang sudah dilakukan DPR untuk memberantas korupsi? Hampir tidak pernah ada. Sekarang mereka tiba-tiba ingin pemberantasan korupsi yang lebih baik, tidak pernah ada kerjanya kok. Tidak pernah ada output-nya, terus sekarang tiba-tiba mau mengganggu yang sedang terkena kasus korupsi," katanya saat dihubungi KBR, Rabu (05/07/17).

Tama menjelaskan, saat ini anggota Pansus sedang mempertontonkan sikap kesewenang-wenangan. Menurutnya, sudah jelas pansus itu tidak sah di mata hukum, tetapi tetap dijalankan untuk melakukan pelemahan KPK.

"Sekarang mereka sewenang-wenang, sudah jelas kok tidak sah," jelasnya.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

Jumlah Napi Narkoba Kian Bertambah, Menteri Yasonna Akui Kewalahan

  • Erupsi Gunung Sinabung Abu Vulkanik Capai 3,2 KM
  • Uni Eropa Ajak Suu Kyi Negosiasi soal Rohingya
  • Marquez Diisukan Gantikan Rossi di Yamaha

“Jadi orang malah jadi keluar masuk untuk merokok, berapa waktu yang terbuang,” kata Tari Menayang dari Komnas Pengendalian Tembakau