Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa

Pemerintah Indonesia dan Australia didorong untuk menyetujui pembentukan sebuah gugus tugas penyelesaian kasus tumpahan minyak Montara

Selasa, 18 Jul 2017 18:09 WIB

Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Sri Adiningsih (tengah) bertemu Greens Senator for Western Australia, Rachel Siewert pada Senin, 17 Juli lalu. Foto: YPTB

KBR, Jakarta - Menteri Koordinator Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan batal membicarakan kasus pencemaran minyak mentah dari lapangan Montara di Laut Timor, Nusa Tenggara Timor dengan Greens Senator for Western Australia, Rachel Siewert pada Senin, 17 Juli lalu. Meski kecewa, Siewert menyatakan kepada KBR bahwa bukti kerusakan yang ditimbulkan tumpahan minyak dan penyemprotan dispersant di tengah Laut Timor masih bisa ditemukan melalui penelitian. Bukti tersebut yang dapat memperkuat posisi Indonesia untuk menagih kompensasi bagi masyarakat terdampak.

Hal itu pula yang dibicarakan Siewert dengan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Sri Adiningsih. Berikut petikan wawancara Nicole Curby dengan Rachel Siewert, khususnya mengenai gugus tugas dan pembuktian terhadap pencemaran Laut Timor yang terjadi Agustus 2009 silam.


Apa hasil pertemuan Anda kemarin dengan Dewan Pertimbangan Presiden, Sri Adiningsih?

Pertemuan berjalan lancar. Ketua (Watimpres) sangat tertarik dan menyimak pemaparan kami. Kami berharap beliau akan meneruskannya kepada pemerintah dan Presiden Jokowi. Beliau benar-benar paham dan kami juga berdiskusi. Dia mengajukan beberapa pertanyaan yang sangat penting dan sensitif.

Jadi, secara khusus apa yang Anda harapkan dari Presiden?

Saya bekerja sama dengan Ferdi Tanoni (Ketua Tim Advokasi Korban Petaka Tumpahan Minyak Montara di Laut Timor) dan masyarakat setempat. Saya telah melihat sendiri dan bertemu langsung dengan petani rumput laut dan nelayan. Beberapa tahun yang lalu, saya pergi ke Kupang untuk berbicara mengenai isu tersebut.

Jadi ada beberapa hal. Perlu ada pemahaman yang lebih baik tentang minyak dan dispersant (zat kimia berbahaya untuk mengurai gumpalan minyak). Perlu ada penelitian untuk melihat sejauh mana sebenarnya penyebaran minyak itu dan bagaimana dampaknya, terutama pada lingkungan laut, petani rumput laut dan nelayan setempat.

Juga diperlukan hubungan kerja yang jauh lebih baik antara Pemerintah Indonesia dan Australia untuk menyetujui pembentukan sebuah gugus tugas. Ini yang kami dorong melalui kampanye ini. Begitu kita menetapkan seperti apa kerusakan yang telah terjadi, perlu ada kompensasi atau reparasi bagi orang-orang yang terdampak. Karena mereka yang menanggung biaya akibat kecelakaan ini.

Satuan tugas akan mempertimbangkan kompensasi juga?

Tentunya pertama-tama kita perlu menentukan sampai seluas apa penyebaran minyak, sampai ke mana penyebaran dispersant? Karena apa yang saya pahami ketika bicara dengan para ilmuwan yang terlibat dalam masalah ini, minyak dan dispersant bisa bertahan setelah bertahun-tahun ini.

Salah satu pertanyaan pertama saya adalah berapa lama? Apakah saat ini sudah terlambat untuk diujicoba? Dan menurut penjelasan para ahli di bidang ini, belum terlambat. Mereka masih bisa menemukan jejak tumpahan minyak. Karena setiap jenis minyak dan sumur punya penanda spesifik yang bisa diidentikasi dari mana asalnya. Dan kami tahu ini, karena sudah ada penelitian di Australia terhadap ikan-ikan yang ditangkap dari laut saat mereka melihat hal itu terjadi bertahun-tahun yang lalu. Jadi kami tahu tandanya.

Kita perlu melihat arah penyebaran lewat arus pasang surut. Ke mana dispersant itu mengalir, karena ada ratusan ribu liter dispersant disemprotkan ke tumpahan minyak saat itu. Kita perlu melihat hal itu dan memastikannya didanai dan dilakukan dengan benar.  Melihat dampak yang ditimbulkannya dan mempertimbangkan kompensasi dan reparasi.

Kemarin Anda dijadwalkan bertemu dengan Menteri Koordinator Maritim Luhut Pandjaitan, tetapi batal..

Saya kecewa. Tetapi saya mengerti situasinya, hal-hal seperti ini terjadi di pemerintahan. Saya yakin pesan kami akan diteruskan ke Menteri Luhut. Saya mengerti kalau hal-hal ini terjadi. Tetapi saya sudah bisa berbicara dengan Ketua Watimpres. Saya juga sempat berbicara dengan beberapa orang yang sangat terlibat dalam kampanye ini termasuk penduduk setempat. Dan ini sangat berguna.


Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Moratorium Reklamasi, Menteri Siti : Pulau C dan D Kurang Satu Syarat, Pulau G Dua Syarat

  • Adik Bos First Travel Ikut Jadi Tersangka
  • Penembakan Deiyai, Tujuh Anggota Brimob dan Kapolsek Akan Jalani Sidang Etik Pekan Depan
  • Tuntut Pembatalan Perppu Ormas, Ratusan Orang Demo DPRD Sumut

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR