Yudi Latif Mundur dari Kepala BPIP, Apa Kata Pihak Istana?

"Menurut Pak Yudi Latif beliau merasa tidak sanggup karena masih ada urusan keluarga yang perlu diintensiifkan," kata Johan Budi.

Jumat, 08 Jun 2018 11:14 WIB

Yudi Latif saat dilantik sebagai Kepala Pelaksana UKP Pembinaan Ideologi Pancasila oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Rabu (7/6/2017). (Foto: ANTARA/ Rosa P)

KBR, Jakarta - Yudi Latif, mundur dari jabatannya sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Kabar itu tersiar melalui akun media sosialnya. Ia juga telah melayangkan surat ke Presiden Joko Widodo, Kamis (7/6/2018) kemarin.

Melalui surat tersebut, menurut juru bicara presiden Johan Budi, Yudi Latif menyampaikan alasan mundur karena tak sanggup memenuhi kesibukan kepala BPIP ke depannya.

"Peningkatan kapasitas UKP menjadi BPIP yang disetarakan dengan menteri tentu membutuhkan tingkat kesibukan yang lebih tinggi. Menurut Pak Yudi Latif beliau merasa tidak sanggup karena masih ada urusan keluarga yang perlu diintensiifkan," terang Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (8/6/2018).

Johan menyampaikan pengunduran diri adalah hak setiap orang. Sampai saat ini, presiden belum membalas surat tersebut. Johan enggan berspekulasi soal alasan lain di balik mundurnya Yudi Latif. Kata dia, presiden hanya menerima informasi berdasarkan surat tersebut.

Dalam suratnya, Johan menambahkan, Yudi Latif juga menyebut transformasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila ke Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sudah hampir selesai. Sehingga ke depannya, bisa dilanjutkan oleh wakil ketua BPIP.

Juru bicara presiden Johan Budi juga belum bisa menjelaskan soal hak keuangan Yudi Latif selama bekerja satu tahun kemarin.

"Yang jelas mereka memang belum memperoleh hak keuangan sampai kemarin ada putusan yang sudah disampaikan Menteri Keuangan. Pak Yudi Latif sudah bekerja dari tahun lalu, bahkan menyusun konsep, SOP, dan sebagainya."

Baca juga:

Pagi tadi, Yudi Latif melalui akun media sosialnya mengabarkan pengunduran diri tersebut. Pada 7 Juni 2018 kemarin terhitung tepat setahun ia menjabat sebagai Kepala Pelaksana Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) yang, sejak Februari 2018 bertransformasi menjadi Badan PIP.

"Selama setahun itu, terlalu sedikit yang telah kami kerjakan untuk persoalan yang teramat besar," tulisnya, Jumat (8/6/2018).

Yudi lantas menerangkan, lembaga 'penyemai' Pancasila itu baru menggunakan anggaran sekitar Rp7 miliar sejak dilantik 7 Juni 2017. Tak lama berselang langsung masuk masa libur Lebaran, saat itu ia baru memiliki tiga Deputi. Sementara tahun anggaran sudah berjalan dan, sumber pembiayaan lembaganya harus diajukan melalui APBNP--menginduk pada Sekretaris Kabinet.

"Anggaran baru turun awal November, dan pada 15 Desember penggunaan anggaran kementerian/lembaga harus berakhir. Praktis, kami hanya punya waktu sebulan untuk menggunakan anggaran. Adapun anggaran 2018, sampai saat ini belum turun," cerita Yudi.

Ia melanjutkan, UKP-PIP berdasarkan Perpres hampir tak punya kewenangan eksekusi langsung. Sehingga kinerja UKP-PIP dinilai dari rekomendasi yang diberikan ke presiden. Kreasi bekerja pun kata dia terbatas. Setelah setahun bekerja, seluruh personel di jajaran Dewan Pengarah dan Pelaksana pun belum beroleh hak keuangan. Sebab, kala itu masih menunggu penandatanganan Perpres oleh Presiden.

"Perpres tak kunjung keluar, barangkali karena ada pikiran yang berkembang di rapat-rapat dewan pengarah untuk mengubah bentuk kelembagaan dari Unit Kerja Presiden menjadi Badan tersendiri."

Baca juga:

Namun dengan segala kendala itu kata Yudi, bukan berarti sepanjang kurun waktu tersebut ia dan timnya tak mengerjakan apapun.

"Terima kasih besar pada keswadayaan inisiatif masyarakat dan lembaga pemerintahan. Setiap hari ada saja kegiatan kami di seluruh pelosok tanan air, bahkan seringkali kami tak mengenal waktu libur," ungkapnya.

Inisiatif komunitas masyarakat dan kementerian/lembaga dalam pelbagai kegiatan itulah yang menurut Yudi membangun kekuatan dan optimisme. Ia menambahkan, eksistensi UKP-PIP atau BPIP berhasil bukan lantaran banyaknya klaim kegiatan melainkan ketika inisiatif program pembudayaan Pancasila bermunculan. Karena itu menurutnya, transformasi dari UKP menjadi Badan akan membawa perubahan besar pada struktur organisasi, peran dan fungsi lembaga.

"Saya merasa, perlu ada pemimpin-pemimpin baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Harus ada daun-daun yang gugur demi memberi kesempatan bagi tunas-tunas baru untuk bangkit," kata Yudi lagi melalui unggahan statusnya di Facebook.

"Pada titik ini, dari kesadaran penuh harus saya akui bahwa segala kekurangan dan kesalahan lembaga ini selama setahun lamanya merupakan tanggung jawab saya selaku Kepala Pelaksana. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati saya ingin menghaturkan permohonan maaf pada seluruh rakyat Indonesia."

Yudi lantas mengakhiri surat pamitan itu dengan kutipan dari penyair Inggris, Alexander Pope dalam Essay on Man. "Segala yang lenyap adalah kebutuhan bagi yang lain, (itu sebabnya kita bergiliran lahir dan mati). Seperti gelembung-gelembung di laut berasal, mereka muncul, kemudian pecah, dan kepada laut mereka kembali."

Baca juga:




Editor: Nurika Manan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Apakah anda lelah dengan rutinitas harian anda? Seperti kuliah atau bekerja,dan belum punya waktu atau budget anda terbatas untuk bersenang-senang? Dufan Jawabannya