Tarik-menarik Mediasi Ganti Rugi Tumpahan Minyak Montara

"PTTEP sekarang agak goyang. Mereka maunya CSR aja. Saya enggak mau. Jadi enggak benar juga. Tapi saya juga enggak setuju kalau tuntutannya di luar kepatutan."

Kamis, 07 Jun 2018 11:36 WIB

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. (Foto: ANTARA/ Sigid K)

KBR, Jakarta - Pemerintah masih tarik-menarik dengan perusahaan asal Thailand PTT Exploration and Production (PTTEP) soal penuntasan ganti rugi tumpahan minyak Montara.

Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan mengatakan pemerintah ingin PTTEP membayar ganti rugi atas kerusakan yang terjadi di Laut Timor. Akan tetapi, saat bertemu dengan perwakilan PTTEP di Jakarta bulan lalu, menurut Luhut perusahaan justru berubah sikap.

"PTTEP sekarang agak goyang. Mereka maunya CSR aja. Saya enggak mau. Jadi enggak benar juga. Tapi saya juga enggak setuju kalau tuntutannya di luar kepatutan. Jadi menurut saya yang wajar," kata Luhut di kantornya, Rabu (6/6/2018).

Sebelumnya, KLHK menggugat PTTEP dan The Petroleum Authority of Thailand Public Company Limited ke pengadilan dengan nilai gugatan Rp27,4 triliun. Biaya itu sudah termasuk ongkos kerusakan dan pemulihan. Namun gugatan itu lantas dicabut dan masalah ganti rugi kemudin diambilalih oleh Kemenko Kemaritiman.

Luhut lantas melobi perusahaan Thailand tersebut agar masalah pertanggungjawaban kerugian atas tumpahan minyak diselesaikan di luar pengadilan. Salah satu alasannya, PTTEP berencana menanamkan modal di Indonesia. Diperkirakan nilai investasi yang masuk mencapai USD 2 miliar.

"Secepatnya. Sudah kelamaan. Kalau enggak proses peradilan jalan terus. Kalau pengadilan memutuskan, angkanya bisa di luar kontrol kita."

Baca juga:




Editor: Nurika Manan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

Pemerintah sebagai pengemban amanah konstitusi harus yakin dan percaya diri dalam mengendalikan konsumsi rokok. Konstitusi mengamanahkan agar konsumsi rokok diturunkan demi kesehatan masyarakat.