Paham Terorisme Menyusup ke Kampus, Ini Langkah BNPT hingga Perguruan Tinggi

Menristekdikti sejak akhir tahun lalu rutin menggelar pertemuan dengan para rektor untuk membahas penanganan terorisme di kampus. Bahkan muncul wacana pengetatan rekrutmen dosen juga mahasiswa.

Selasa, 05 Jun 2018 15:06 WIB

Ilustrasi: Salah satu aksi penolakan terhadap terorisme. (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta - Pada pengujung akhir pekan lalu, tim Detasemen Khusus 88 Antiteror kepolisian menangkap tiga terduga teroris di Universitas Riau. Juru bicara kepolisian Setyo Wasisto mengatakan, ketiga alumnus UNRI itu menggunakan Ruang Gelanggang Mahasiswa sebagai lokasi penyimpanan perangkat untuk aksi teror.

Polisi menyita dua bom pipa besi, dua busur panah, delapan anak panah, sebuah senapan angin, sebuah video dari ISIS dan, buku berjudul "Perjalanan Rahasia" yang berisi materi pembuatan bom.

"Baik BIN, kami juga memonitor, indikasi-indikasi ini harusnya kita bersama-sama tidak bisa hanya satu instansi yang menangani," tutur Setyo saat menyampaikan keterangan pers di Mabes Polri Jakarta, Minggu (3/6/2018).

Menurut polisi, salah satu terduga berinisial MNZ berafiliasi dengan kelompok Jemaah Anshorut Daulah (JAD). Ia ditengarai menyusun aksi teror bom yang menyasar Gedung DPR RI atau DPRD.

Saat konferensi pers akhir pekan lalu, Setyo mengatakan polisi tengah menyisir perencanaan aksi teror dengan memanfaatkan lingkungan lembaga pendidikan sebagai naungan. Bukan hanya Riau, kata Setyo, polisi juga mengendus sarang jaringan teroris di kampus negeri di wilayah Semarang juga Surabaya.

"Ada beberapa kampus yang sudah tegas melakukan tindakan unsur-unsur di kampusnya yang diduga ada penyebaran radikalisme," kata Setyo.


Petugas Gegana Brimob Polda Riau menyusun barang bukti penangkapan terduga jaringan teroris di Riau, Sabtu (2/6) malam. (Foto: ANTARA/ Ronny M)

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengakui, lembaga pendidikan rentan dijadikan sasaran tempat penyebaran paham terorisme. Salah satu contohnya, menurut juru bicara BNPT Irfan Idris, ditunjukkan dengan penangkapan terduga teroris alumnus Universitas Riau. Kata dia, fenomena itu salah satunya akibat ketidakpedulian petinggi kampus memantau kegiatan mahasiswa.

Kendati menurut Irfan, kondisi itu juga tak bisa dipukul rata terjadi di seluruh perguruan tinggi.

"Tentu semua mahasiswa harus care, harus saling menyampaikan kenapa alumni A, alumni itu, alumni 2002, alumni 2004, dan alumni 2005 tiga-tiganya itu alumni yang bukan mahasiswa yang baru tamat yang mau datang mengurus ijazah," kata Irfan kepada KBR, Senin (4/6/2018).

"Memang sudah menjadikan kampus tempat mereka bertiga--tidak bisa digeneralisir semua kampus--untuk mewujudkan cita-citanya, setelah mereka terpapar paham radikal," tambahnya lagi.

Baca juga:


Penyebaran Terorisme di Kampus

Irfan mengatakan bakal bekerja sama dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk menyaring tenaga pendidik agar bebas dari paham ekstremis. Sementara soal peta penyebarannya, kata dia BNPT mempercayakan pada penelusuran Badan Intelijen Negara (BIN).

Lembaga di bawah komando Budi Gunawan itu pada April 2018 merilis riset mengenai penyebaran paham terorisme di kampus di Indonesia. Kajian BIN yang dilaksanakan pada 2017 itu menunjukkan hasil, 24 persen mahasiswa dan 23,3 persen pelajar SMA setuju dengan pendirian negara khilafah. Hasil riset yang menyasar 20 perguruan tinggi di 15 provinsi itu menampilkan sebanyak 39 persen mahasiswa di Indonesia terpapar paham terorisme.

Bertolok pada temuan itu, Menristekdikti Muhammad Nasir sempat menyatakan telah mencoba mengubah kurikulum di beberapa kampus, terutama terkait mata kuliah agama.

"Mata kuliah agama hampir semua perguruan tinggi dilakukan pada saat awal semester. Saya coba melakukan pengendalian, pada 2016-2017, tolong mata kuliah agama digeser pada semester terakhir," papar Nasir saat berbicara di Silaturahmi Kebangsaan NKRI di Jakarta, awal Maret 2018.

Namun langkah tersebut masih memunculkan tanya jajaran BNPT. Irfan menyangsikan pengelola kampus mampu memantau seluruh kegiatan mahasiswa. Apalagi jika mencakup mahasiswa tingkat pertama hingga alumni. Misalnya, pengamatan intensif di pusat kegiatan mahasiswa (PKM), gelanggang mahasiwa hingga student center (SC).

"Tidak mungkin setelah alumni, menjadi radikal. Pasti ada yang mengantar yang menguasai akalnya, entah didoktrin, entah dari internet. Kemudian diwujudkan ke kampus, ternyata jurniornya maklum. Karena kesibukan mahasiswa macam-macam," ungkap Irfan.

Namun ia menambahkan, penyebaran paham terorisme ini bukan saja terjadi di lingkup lembaga pendidikan, melainkan ke pelbagai lingkungan tak terkecuali. "Jadi mereka bisa di mana saja. Mungkin di pasar, di mana ramai berkumpul menimbulkan rasa takut mencekam secara keseluruhan," tambahnya.

Baca juga:


Tanggapan Pengelola Kampus

Lenturnya gerak jaringan teroris itu diakui rektor Universitas Indonesia (UI), Muhammad Anis. Ia mengatakan, tak bisa memastikan seluruh kampus termasuk UI terbebas dari penyusupan paham terorisme. Sebab menurutnya identifikasi paham ini sulit dilacak, namun di sisi lain bisa dengan mudah mempengaruhi seseorang. Utamanya ketika mengggunakan medium internet.

Meski ia memastikan belum menemukan indikasi terpaparnya mahasiswa dan dosen UI oleh paham ekstremis, tapi kata dia, kampusnya telah menyusun program pencegahan. Di antaranya pengajaran mata kuliah pengembangan kepribadian terintegrasi dan forum kebangsaan. 

"Itu (penyebaran terorisme) semua bisa ada, terjadi di mana-mana, karena itu paham, banyak media internet, bisa dapat paham-paham dari berbagai sudut, sehingga kami tidak mudah untuk deteksinya. Bisa saja waktu masuk tidak terindikasi, tetapi begitu masuk lewat internet dan sebagainya, kena. Ini masalah kompleks," ungkap Anis saat dihubungi KBR, Senin (4/6/2018) malam.

Mata kuliah kepribadian di UI telah dimulai sejak 2000-an, sementara forum kebangaan baru dimulai tahun ini. Maka ia pun belum berani memastikan efektivitas kedua program tersebut menangkal paham terorisme. "Saya tidak bisa PD--percaya diri--bilang kalau ini sudah berhasil," tuturnya.

Anis mengatakan, sejak April 2018 UI telah menandatangani nota kesepahaman penanggulangan terorisme dengan BNPT. Kendati hingga kini belum ada imbauan khusus dari BNPT soal pencegahan terorisme di lingkungan kampus.

Demikian pula upaya Menristekdikti Muhammad Nasir yang sejak akhir tahun lalu rutin mengumpulkan para rektor dari pelbagai perguruan tinggi guna membahas pencegahan terorisme. Dalam pertemuan itu, kata Anis, Menristekdikti mengimbau petinggi kampus agar tak lengah mengawasi kegiatan mahasiswa.

Nasir pun sempat melempar wacana pengetatan rekrutmen dosen dan mahasiswa baru. Strategi ini menurut Kemenristekdikti bertujuan mendeteksi dini bibit-bibit terorisme yang mungkin dibawa ke kampus. Tapi menurut Anis, rencana tersebut maish harus dimatangkan. Misalnya, dengan menyusun formula atau parameter yang jelas untuk menentukan terpapar-tidaknya seseorang oleh paham ekstrimis.

Baca juga:

Rektor UI itu justru berpendapat, mekanisme pengetatan rekrutmen rawan melanggar hak asasi calon dosen juga mahasiswa.

Sementara itu dari Universitas Diponegoro Semarang, KBR memperoleh catatan berisi sejumlah nama dosen yang dicurigai terindikasi paham ekstremis. Dari daftar itu, salah satu nama diketahui telah diberhentikan sementara dari jabatannya.

Saat dikonfirmasi, juru bicara Undip Nuswantoro mengaku baru melaksanakan sidang etik dan disiplin untuk satu dosen, yakni Suteki. Guru Besar Ilmu Hukum itu dibebastugaskan sementara dari jabatan Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum Undip per 6 Juni 2018.

Pemberhentian jabatan sementara itu kata Nuswantoro berlaku selama proses pemeriksaan dari Dewan Kehormatan dan Kode Etik (DKKE). "Biar tidak terjadi konflik kepentingan ketika nanti di dalam proses sidang disiplin ASN begitu," jelas Nuswantoro saat dihubungi KBR.

Suteki diduga terbelit dugaan pelanggaran etik lantaran unggahan status di akun media sosialnya, soal organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Nuswantoro mengatakan tak bisa menentukan kriteria dosen yang dicurigai terpapar paham terorisme. Ia beralasan, kewenangan itu merupakan ranah Dewan Kehormatan Kode Etik berdasar keterangan para ahli.

Undip, kata dia, juga belum memetakan pasti dosen atau mahasiswa yang terindikasi berpaham ekstrimis. Namun pihaknya tak menutup laporan atau informasi dari lembaga lain.

"Nah baru kemudian setelah ada informasi ini, kan kami berdasarkan asas praduga tak bersalah. Kami kan tidak mungkin langsung men-judge mahasiswa atau dosen, sementara gerakan-gerakannya belum kelihatan begitu. Kecuali kalau memang sudah ada yang pasti gerakan seperti itu."

Baca juga:

Tempat Menyemai Benih Terorisme

Bekas terpidana 10 tahun kasus terorisme, Sofyan Tsauri mengungkapkan, lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi menjadi salah satu tempat strategis menyebarkan pelbagai paham. Termasuk, terorisme. Tak pelak penularan itu bisa jadi dilakukan oleh mahasiswa atau bahkan dosen.

Maka menurutnya, cara berpikir kritis terhadap setiap paham harus mulai dibangun di lingkup akademis. Ini dilakukan agar tercipta pertukaran gagasan yang sehat.

"Memang kampus ini sarana atau ajang untuk kebebasan berekspresi. Wajar menurut saya kalau seandainya pemikiran-pemikiran semacam ISIS itu juga berkembang dan punya tempat juga," tutur Sofyan kepada KBR.

"Tergantung nanti bagaimana proses dialektikanya, dia bisa diterima atau tidak gitu dalam anak-anak kampus," tambahnya.

Sementara itu Kemenristekdikti menyatakan bergegas mengintensifkan kerja sama dengan BNPT--yang sudah dimulai sejak 2015 lalu. Kebijakan ini untuk menindaklanjuti penelitian BNPT yang menyimpulkan ada tujuh perguruan tinggi terpapar terorisme. Menurut kementerian di bawah Muhammad Nasir itu, masing-masing pengelola kampus bersama BNPT bakal mengawasi mahasiswa juga dosen. Termasuk memantau aktivitas bermedia sosial.

Selain itu, Kemenristekdikti menginstruksikan pengelola perguruan tinggi untuk memperkuat program bela negara. Caranya, menurut Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti Intan Ahmad, bisa dimulai dengan penerapan mata kuliah wajib umum Pancasila di kampus-kampus. Pelbagai langkah deteksi dini juga bakal mulai diterapkan. 

"Memperkuat perkuliahan MKWU Pancasila dan kewarganegaraan. Juga memperkuat peraturan untuk menjamin kampus tidak digunakan untuk penyebaran radikalisme," kata Intan melalui pesan singkat kepada KBR.

Ia menambahkan, kesadaran bela negara pun akan digalakkan pemerintah melalui kegiatan kemahasiswaan bernuansa nasionalisme. Kendati, Intan kemudian tak merinci rencana program yang bakal diberlakukan tersebut.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Apakah anda lelah dengan rutinitas harian anda? Seperti kuliah atau bekerja,dan belum punya waktu atau budget anda terbatas untuk bersenang-senang? Dufan Jawabannya