Mediasi Buntu, Jemaah Ahmadiyah Lombok Timur Berlebaran di Pengungsian

Pemkab Lombok Timur menyiapkan kebutuhan Lebaran bagi jemaah Ahmadiyah. Seperti pakaian baru, dan aneka menu khas Lebaran, semisal opor ayam.

Jumat, 15 Jun 2018 21:14 WIB

Jemaah Ahmadiyah Lombok Timur di lokasi pengungsian

KBR, Jakarta- Jemaah Ahmadiyah Desa Greneng, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), hari ini terpaksa merayakan lebaran di pengungsian Asrama Loka Latihan Kerja. Mereka diungsikan ke Asrama Loka Latihan Kerja, setelah rumah mereka dirusak massa intoleran, Mei lalu. Keinginan mereka untuk berlebaran di kampung halaman pupus, lantaran hingga kini mediasi belum menemui titik temu.

Pengurus Ahmadiyah NTB, Saleh Ahmadi mengatakan, harapan untuk kembali kian menipis, lantaran Pemda Lombok Timur menyatakan mereka sesat.

"Tentu dengan segala keterbatasan di mana mereka waktu diusir hanya membawa pakaian di badan, dengan tidak bisa berbuat banyak, apa adanya. Mereka harus menjalani lebaran di tempat pengungsian. Di satu pihak kita sedih, ikut prihatin. Mereka menjalani proses selama satu bulan tidak sebagai sebagaimana suadara yang lain, bisa utuh dan normal. Mereka harus menjalani itu dengan keterkungkungan dan keterbatasan. Dan esoknya ketika menyambut idul fitri, perasaan yang sulit dibayangkan kalau kita yang mengalami," terang Saleh Ahmadi saat dihubungi KBR, Jumat (14/6).

Saleh menjelaskan, pada Lebaran tahun ini tak ada persiapan khusus yang dilakukan jemaah Ahmadiyah. Bahkan, selama dalam pengungsian, kondisi jemaah kerap tidak stabil. Sebab mereka tidak bisa bekerja dan menjalankan rutinitas harian. Sementara kebutuhan hidup selalu ada dan membutuhkan biaya. Karena itu, pihaknya kecewa terhadap Pemda Lombok Timur, yang ngotot meminta mereka pindah keyakinan, karena dinilai berbeda aliran. Hal itu menunjukkan tidak adanya perlindungan hukum kepada jemaah Ahmadiyah dalam menjalankan keyakinannya.

Dilema Pemda Lombok Timur

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengaku dilema saat akan memulangkan jemaah Ahmadiyah ke kampung mereka.

"Kalau dari segi agamanya, kan kita harus meluruskan kalau dia sesat. Tapi kalau dia dari segi pemerintah, kalau itu memang keyakinanya, ya sudah, Pancasila, kita terserah tergantung dia. Itu masih dilema yang kita hadapi sekarang. Sehingga, kita tetap mencoba sesuai aturan yang ada, terutama Surat Keputusan Bersama tiga menteri itu," terang Kepala Badan Kesbangpol Lombok Timur, Sudirman, saat dihubungi KBR, Jumat (15/6).

Sudirman menjelaskan, saat ini proses mediasi antara jemaah dan warga Desa Greneng masih berlangsung, dengan pendampingan dari Kementerian Agama. Ia menjamin, proses tersebut berjalan adil tanpa ada pemaksaan kepada jemaah Ahmadiyah. Namun, ia mengakui, belum ada perkembangan signifikan dari proses mediasi tersebut. 

Sementara untuk menyambut Hari Raya Idulfitri 1439 Hijriah, Pemkab Lombok Timur telah menyiapkan kebutuhan Lebaran bagi jemaah Ahmadiyah. Seperti pakaian baru, dan aneka menu khas Lebaran, semisal opor ayam. Selain itu, jemaah Ahmadiyah hanya bisa menjalankan salat Idulfitri di musala pengungsian.

Rencana Pemindahan

Pernyataan Kepala Badan Kesbangpol Lombok Timur, Sudirman, berbeda dengan apa yang disampaikan oleh kepolisian setempat. Kapolres Lombok Timur, Eka Fathurrahman menyatakan, polisi dan pemda bakal membangunkan tempat khusus bagi 24 jemaah Ahmadiyah asal Desa Greneng ke Wisma Transito, Mataram, usai Lebaran. Sebab, upaya rekonsiliasi antara jemaah Ahmadiyah dan warga Desa Greneng, tak membuahkan hasil.

"Akan dibuatkan oleh pemerintah daerah rekonsiliasi tempat yang khusus untuk mereka. Seperti yang terjadi di Mataram maupun di Lombok Tengah, ditempatkan khusus untuk Ahmadiyah di pemukiman khusus, dan akan diperhatikan oleh pemerintah. Di Mataram, di Transito itu, ada pemukiman khusus Ahmadiyah. Jangan sampai membuat kegaduhan lagi di masyarakat," tegasnya, Jumat (15/6).

Eka Fathurrahman mengaku, segala upaya pemerintah untuk mendamaikan dua pihak yang berseteru belum berhasil. Karena masing-masing pihak bersikukuh dengan sikapnya. Akibatnya, kata Eka, warga kampung tetap tidak ingin menerima jemaah Ahmadiyah kembali ke rumahnya. Pembangunan tempat khusus itu pun dianggap sebagai pilihan terakhir.

Kesepakatan Pemulangan

Namun, Komnas HAM meminta Pemda Lombok Timur menjalankan kesepakatan pemulangan 24 jemaah Ahmadiyah yang kini mengungsi di Loka Latihan Kerja. Komisioner Komnas HAM bidang pemajuan HAM, Beka Ulung Hapsara menyebut, kesepakatan itu merupakan hasil pertemuan saat Komnas HAM berkunjung ke sana. Komnas HAM tidak ingin nasib jemaah Ahmadiyah Desa Greneng, sama dengan nasib jemaah Ahmadiyah lain, yang sejak 2006 masih mengungsi di Asrama Transito, Kota Mataram.

"Semua yang hadir sepakat bahwa jemaah Ahmadiyah Lomok Timur dan Utara ini tidak boleh bernasib sama seperti yang ada di Transito maupun pengungsi Syiah Sampang. Kami juga memastikan bahwa akan ada joint monitoring team, bagaimana implementasi dari apa-apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Jadi setelah lebaran nanti, kami akan turun ke sana, memastikan bahwa pemerintah daerah sudah mulai mempersiapkan kepulangan kawan-kawan Ahmadiyah," tegas Beka Ulung saat dihubungi KBR, Jumat (15/6).

Beka mengatakan, Komnas HAM bersama Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kantor Staf Kepresidenan, serta lembaga lainnya, akan segera kembali ke Lombok Timur untuk memastikan rencana pemulangan berjalan mulus, akhir bulan ini. Ia optimistis, pemerintah Lombok Timur bisa segera memulangkan jemaah Ahmadiyah ke kampungnya, serta memberi jaminan keamanan untuk mereka beribadah.

Puluhan warga jemaah Ahmadiyah di Desa Greneng, Lombok Timur, NTB terusir dari kampung halamannya setelah rumah mereka diserang kelompok intoleran, pada Mei lalu. Selama sebulan jemaah Ahmadiyah mengungsi ke asrama Dinas Tenaga Kerja di Lombok Timur.


Editor: Sindu Dharmawan

 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Konflik agraria dari tahun ke tahun terus naik. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi 600an konflik agraria sepanjang tahun lalu, meningkat 50 persen dibandingkan 2016.