Ini Alasan Tim KLHS Kendeng Tak Masukkan Rekomendasi Terkait Pabrik Semen

"Perubahan yang terbesar bukan di pabrik semen tapi permukiman,"

Kamis, 14 Jun 2018 21:39 WIB

Aksi tolak pertambangan dan pabrik semen di Kendeng. (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Tim Kajian Lingkungan Hidup Strategis KLHS Pegunungan Kendeng tidak memberikan rekomendasi tentang nasib industri semen dalam laporan akhirnya. Tim Pelaksana KLHS Pegunungan Kendeng Soeryo Adiwibowo beralasan, pemberian rekomendasi terkait soal itu, justru tidak adil.

Kata dia,  hasil kesimpulan tim KLHS   menemukan  degradasi daya dukung lingkungan, terutama soal air di Pegunungan Kendeng, sebagian besar disumbang oleh konversi lahan menjadi permukiman dan proyek infrastruktur. Sementara, kontribusi industri semen juga ada, tetapi bukan yang utama.

"Ada kata-kata rekomendasi supaya dihentikan, maka tim KLHS menjadi tidak adil, zalim sama industri semen, yaitu tidak merekomendasikan, atau tutup semua permukiman yang sudah ada. Kan sama aja, tuntutannya saudara-saudara ingin pabrik semen berhenti. Karena perubahan yang terbesar bukan di pabrik semen tapi permukiman, maka rumah-rumah pergi semua," kata Soeryo ketika dihubungi KBR, Kamis (14/6/2018).

Soeryo Adiwibowo menambahkan, berdasarkan hasil kajian menyeluruh, ada dua rekomendasi yang dihasilkan, yaitu rehabilitasi dan restorasi daya dukung lingkungan yang sudah sangat rusak, terutama yang berada di wilayah Jawa Timur. Selain itu, pemerintah daerah diminta untuk memperbaiki kebijakan rencana program agar kerusakan tak semakin parah. Salah satunya dengan mengubah rencana tata ruang wilayah RTRW. Kata dia, seharusnya pemda menindaklanjuti dua rekomendasi ini, mengingat tingkat urgensitasnya yang tinggi.

"Hanya orang yang bodoh atau tidak care, sudah tahu wilayahnya begitu, sudah diberi peringatan, masih push terus,"

KLHS Pegunungan Kendeng atau KLHS tahap II adalah satu dari dua tahap analisis kajian yang dilakukan atas perintah Presiden Joko Widodo pada 2 Agustus 2016. KLHS tahap I hanya mengkaji tentang cekungan air tanah CAT Watuputih di Rembang, Jawa Tengah. Pembuatan KLHS ini merupakan respon pemerintah atas penolakan masyarakat Kendeng terhadap pendirian pabrik semen yang dinilai merusak lingkungan dan mengancam pertanian.

Menanggapi rekomendasi itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Teguh Dwi Prayitno mengatakan sejumlah hasil kerja tim KLHS Kendeng tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Namun ia belum mau mengungkap poin-poin yang menjadi keberatan pemerintah daerah.

Menurut Teguh, Pemprov tengah menyiapkan jawaban resmi untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kantor Staf Presiden.

"Kita banyak memberikan kritik yang tertuang itu tidak benar pada intinya. Secara tertulis kita sedang bahas bersama. Secara komprehensif kita akan berikan masukan sebenarnya kondisil riil di lapangan seperti apa," kata Teguh kepada KBR, Kamis (14/6).

Teguh belum bisa menjelaskan tindaklanjut dari hasil KLHS Kendeng Tahap II. Usai Lebaran, Dinas ESDM baru akan memanggil para ahli untuk membahas temuan-temuan tim KLHS, termasuk soal kelanjutan keberadaan pabrik PT Semen Indonesia.

"Mereka berhak memberikan pandangan seperti apa. Tapi kewajiban kami juga memberikan kondisi di lapangannya seperti apa."


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Apakah anda lelah dengan rutinitas harian anda? Seperti kuliah atau bekerja,dan belum punya waktu atau budget anda terbatas untuk bersenang-senang? Dufan Jawabannya