Indonesia Minta Malaysia Kebut MoU Perlindungan TKI

"Oleh karena itu kita dorong supaya negosiasi mengenai penempatan dan perlindungan dapat segera diselesaikan."

Jumat, 29 Jun 2018 13:08 WIB

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad (kedua kiri) saat upacara penyambutan tamu negara di Istana Bogor, Jakarta, Jumat (29/6). (Foto: ANTARA/ Puspa P).

KBR, Jakarta - Pemerintah Indonesia mendorong pemerintah Malaysia untuk segera memulai negosiasi nota kesepahaman baru terkait penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Presiden Joko Widodo sudah meminta kepada Perdana Menteri Mahathir Mohammad agar pembahasan lekas dimulai setelah kabinet Malaysia terbentuk.

"Kita dorong supaya cepat. Karena kalau vakum dari segi aturan, akan menyulitkan dua-duanya untuk mengatur," terang Retno di Istana Bogor, Jumat (29/6/2018).

"Oleh karena itu kita dorong supaya negosiasi mengenai penempatan dan perlindungan dapat segera diselesaikan," lanjutnya.

Sejak Mei 2016, nota kesepahaman yang menjadi dasar hukum pengiriman TKI ke Malaysia habis masa berlakunya. Pemerintah Indonesia sudah mengirimkan draf nota baru sejak November 2016. Namun belum juga dijawab oleh pemerintah Malaysia.

Retno mengatakan ada beberapa kali pembicaraan dengan pihak Malaysia terkait pembuatan nota kesepahaman baru itu. Namun, pembicaraan sempat terhenti ketika Malaysia memasuki masa kampanye dan pemilihan.

Baca juga:

Menlu Retno berharap dengan terpilihnya Mahathir sebagai Perdana Menteri baru Malaysia, nota kesepahaman terkait perlindungan dan penempatan tenaga kerja bisa dirundingkan. Meski begitu, dia belum bisa memastikan waktu pembahasan negosiasi akan dimulai.

"Begitu pemerintahan sudah terbentuk, kita akan kembali bekerja untuk mengintensifkan negosiasi. Karena sudah ada pertemuan tingkat leaders, memudahkan kita untuk melanjutkan."

Sementara itu, usai bicara empat mata dengan PM Malaysia Mahathir Mohammad, Presiden Joko Widodo menyampaikan sudah membahas masalah perlindungan TKI di Malaysia. Termasuk salah satunya, Jokowi juga meminta ada penambahan sarana pendidikan bagi anak-anak TKI di Malaysia. Lawatan Mahathir Mohamad ke Indonesia ini merupakan kunjungan perkenalan setelah ia terpilih sebagai Perdana Menteri Malaysia menggantikan Najib Razak. 

Baca juga:




Editor: Nurika Manan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Pemilihan umum 2019 memang masih satu tahun lagi. Namun hingar bingar mengenai pesta akbar demokrasi m ilik rakyat Indonesia ini sudah mulai terasa saat ini.