BERITA

Indonesia Minta Malaysia Kebut MoU Perlindungan TKI

Indonesia Minta Malaysia Kebut MoU Perlindungan TKI

KBR, Jakarta - Pemerintah Indonesia mendorong pemerintah Malaysia untuk segera memulai negosiasi nota kesepahaman baru terkait penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Presiden Joko Widodo sudah meminta kepada Perdana Menteri Mahathir Mohammad agar pembahasan lekas dimulai setelah kabinet Malaysia terbentuk.

"Kita dorong supaya cepat. Karena kalau vakum dari segi aturan, akan menyulitkan dua-duanya untuk mengatur," terang Retno di Istana Bogor, Jumat (29/6/2018).

"Oleh karena itu kita dorong supaya negosiasi mengenai penempatan dan perlindungan dapat segera diselesaikan," lanjutnya.

Sejak Mei 2016, nota kesepahaman yang menjadi dasar hukum pengiriman TKI ke Malaysia habis masa berlakunya. Pemerintah Indonesia sudah mengirimkan draf nota baru sejak November 2016. Namun belum juga dijawab oleh pemerintah Malaysia.

Retno mengatakan ada beberapa kali pembicaraan dengan pihak Malaysia terkait pembuatan nota kesepahaman baru itu. Namun, pembicaraan sempat terhenti ketika Malaysia memasuki masa kampanye dan pemilihan.

Baca juga:

    <li><b><a href="http://kbr.id/berita/07-2017/tki_ilegal_di_malaysia_rawan_kena_jerat_jasa_calo_perlindungan/91228.html">TKI Malaysia Rawan Kena Jerat Calo Jasa Perlindungan</a>&nbsp;<br>
    
    <li><a href="http://kbr.id/berita/08-2017/presiden_jokowi_minta_malaysia_perbaiki_program_pemutihan_tki_ilegal/91678.html"><b>Presiden Malaysia Minta Malaysia Perbaiki Program Pemutihan TKI Ilegal</b></a>&nbsp;<br>
    

Menlu Retno berharap dengan terpilihnya Mahathir sebagai Perdana Menteri baru Malaysia, nota kesepahaman terkait perlindungan dan penempatan tenaga kerja bisa dirundingkan. Meski begitu, dia belum bisa memastikan waktu pembahasan negosiasi akan dimulai.

"Begitu pemerintahan sudah terbentuk, kita akan kembali bekerja untuk mengintensifkan negosiasi. Karena sudah ada pertemuan tingkat leaders, memudahkan kita untuk melanjutkan."

Sementara itu, usai bicara empat mata dengan PM Malaysia Mahathir Mohammad, Presiden Joko Widodo menyampaikan sudah membahas masalah perlindungan TKI di Malaysia. Termasuk salah satunya, Jokowi juga meminta ada penambahan sarana pendidikan bagi anak-anak TKI di Malaysia. Lawatan Mahathir Mohamad ke Indonesia ini merupakan kunjungan perkenalan setelah ia terpilih sebagai Perdana Menteri Malaysia menggantikan Najib Razak. 

Baca juga:

    <li><b><a href="http://kbr.id/berita/11-2017/kunjungi_malaysia__jokowi_minta_pm_najib__lindungi_tki/93605.html">2017 Kunjungi Malaysia, Jokowi Minta PM Najib Lindungi TKI</a>&nbsp;<br>
    
    <li><b><a href="http://kbr.id/berita/02-2018/rsud_nunukan_keluhkan__bp3tki__yang_2_tahun_tunggak_pembayaran_tes_kesehatan_tki/95013.html">RSUD Nunukan Keluhkan Tunggakan Pembayaran Tes Kesehatan BP3TKI</a>&nbsp;</b>&nbsp;</li></ul>
    



    Editor: Nurika Manan

  • Malaysia
  • TKI Malaysia
  • Buruh Migran Indonesia
  • Presiden Jokowi
  • Mahathir Mohamad

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!