Begini Saran Jokowi ke Petani Soal Pemangkasan Rantai Distribusi Pangan

Presiden Joko Widodo meminta kelompok-kelompok tani bergabung membentuk korporasi.

Jumat, 29 Jun 2018 11:21 WIB

Ilustrasi: Presiden Joko Widodo (kanan) saat berkunjung ke salah satu daerah pertanian bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman (tengah). (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta kelompok-kelompok tani bergabung membentuk korporasi. Dengan model korporasi, dia berharap petani mampu menangani kegiatan penjualan pascapanen.

Sehingga, kata dia, mata rantai distribusi hasil panen pun bisa dipangkas.

"Harus ada korporasi Gapoktan. Harus ada korporasi petani dalam jumlah yang besar. Sehingga ada skala ekonomisnya," kata Jokowi di Istana Negara, Kamis (28/6/2018).

Pembentukan korporasi menurut dia bisa meningkatkan kesejahteraan petani. Jokowi mendorong petani menggunakan cara-cara modern untuk memasarkan hasil pertaniannya.

Bekas Gubernur DKI Jakarta itu mencontohkan padi yang dipanen, setelah digiling, lalu dikemas dan dijual ke konsumen melalui toko daring. Dengan membentuk korporasi, lanjut Jokowi, daya saing petani pun akan meningkat.

"Kita tidak perlu lagi rutinitas urusan pupuk, urusan benih. Itu sudah berpuluh-puluh tahun kita lakukan. Apa ada lompatan kesejahteraan?"

Baca juga:




Editor: Nurika Manan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Konflik agraria dari tahun ke tahun terus naik. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi 600an konflik agraria sepanjang tahun lalu, meningkat 50 persen dibandingkan 2016.