Alasan Warga Cabut Gugatan Soal Penggusuran Kampung Akuarium

Para penggugat khawatir, putusan pengadilan bakal bertentangan dengan Keputusan Gubernur tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat.

Selasa, 26 Jun 2018 15:35 WIB

Warga beraktivitas di dekat lokasi pembangunan shelter di Kampung Akuarium, Jakarta, Senin (8/1). (Foto: ANTARA/ Rivan A)

KBR, Jakarta - Warga Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara mencabut gugatan perwakilan kelompok atau class action terhadap Gubernur DKI Jakarta. Langkah tersebut muncul setelah mengetahui ada Keputusan Gubernur Nomor 878 tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat.

Para penggugat khawatir, putusan pengadilan bakal bertentangan dengan Keputusan Gubernur itu.

Kuasa Hukum Nelson Simamora mengatakan, keinginan warga sudah tercermin dalam Keputusan Gubernur itu. Menurutnya, jika sidang perdata gugatan class action berlanjut, ada kemungkinan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan mereka.

Dalam gugatannya, 320 Kepala Keluarga meminta Gubernur DKI Jakarta memberikan ganti rugi atau menata ulang kawasan Kampung Akuarium yang telah digusur oleh Gubernur Basuki Tjahja Purnama atau Ahok pada 11 April 2016.

"Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan perbedaan antara putusan dengan nanti pelaksanaan dari keputusan Gubernur tersebut warga memutuskan untuk mencabut saja gugatan," kata Nelson di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (26/6/2018).

Keputusan Gubernur yang Nelson maksud setidaknya menyebutkan beberapa hal. Di antaranya, pembentukan Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung serta penegasan bahwa pembiayaan penataan kampung dibebankan ke Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Baca juga:

Selain ada Keputusan Gubernur, menurut Nelson, era Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini sudah pernah memberikan janji lisan bahwa penataan Kampung Akuarium diproses pada 2019.

"Menunggu pencairan anggaran dulu, tetapi untuk master-plan pembangunan sudah ada," kata dia.

Rencana utama pembangunan Kampung Akuarium, Nelson melanjutkan, dibuat dengan melibatkan warga. Warga sudah menyerahkannya ke Pemprov DKI.

Pada 11 April 2016, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok menggusur paksa 345 Kepala Keluarga di Kampung Akuarium. Penggusuran oleh Pemprov DKI saat itu melibatkan lebih dari 4.000 aparat gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP.

Warga kemudian menggugat Gubernur DKI ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 3 Oktober 2016. Proses pengadilan berlangsung hingga kini. Bila warga tidak mencabut gugatan, Majelis Hakim mengagendakan pembacaan kesimpulan sidang.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Konflik agraria dari tahun ke tahun terus naik. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi 600an konflik agraria sepanjang tahun lalu, meningkat 50 persen dibandingkan 2016.