Sengketa Informasi Kajian Reklamasi Teluk Jakarta, Koalisi Ajukan Banding

"Putusan KIP tidak sesuai dengan UU KIP, yang menyebut hasil kajian itu harus dibuka ke publik,"

Senin, 12 Jun 2017 19:52 WIB

Ilustrasi: Reklamasi teluk Jakarta. (Foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Jakarta- Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta hari ini mendaftarkan gugatan banding atas putusan Komisi Infomasi Pusat (KIP) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mereka meminta majelis hakim membatalkan putusan tersebut. Rayhan Dudayev, Peneliti dari Indonesian Center Environment Law (Icel) mengaku hanya memperkuat materi gugatan dalam banding PTUN.

Kata dia, selain menyertakan materi dissenting opinion yang disampaikan Ketua Majelis Evy Trisulo, koalisi juga memasukan  pendapat ahli soal  definisi "kajian menyeluruh".

"Dalilnya itu adalah dissenting opinion, kemudian sidang KIP tidak sesuai dengan informasi yang diminta pemohon. Yang diberikan bukan kajian, kita jelaskan di situ apa itu kajian. Putusan KIP tidak sesuai dengan UU KIP, yang menyebut hasil kajian itu harus dibuka ke publik," ujarnya kepada KBR Jakarta di PTUN Jakarta, Senin (12/06).

Rayhan belum mengetahui kapan sidang pertama dimulai. Namun, PTUN punya waktu 30 hari dari sidang perdana gugatan untuk memutus perkara tersebut.  

"Itu ketika itu terbuka dan kajian itu bisa di akses, itu bisa jadi landasan kita untuk melakukan advokasi lainnya."

KIP sebelumnya menolak permohonan koalisi yang meminta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenkomaritim), membuka hasil kajian reklamasi teluk Jakarta secara menyeluruh.  KIP beralasan Kemenkomaritim sudah memberikan kajian dimaksud.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah

  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI
  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2

Pemerintah Siapkan Regulasi Biaya Minimum Ibadah Umroh

  • Dipecat, Biro Kampus Universitas Malikussaleh Dibakar
  • Polisi Spanyol Lumpuhkan Lima Pelaku Penyerang di Barcelona
  • Perang Narkoba, Polisi Filipina Tembak Mati 13 Orang di Manila

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR