Sekolah Lima Hari Jalan Terus, Mendikbud: Banyak yang Salah Paham

Kementerian Pendidikan akan menggelar rapat kordinasi dengan seluruh Kepala Dinas Pendidikan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota se-Indonesia untuk persiapan penerapan full day school.

Selasa, 13 Jun 2017 15:20 WIB

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy. (Foto: ANTARA/Puspa Perwitasari)

KBR, Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menerapkan jadwal sekolah lima hari dalam sepekan (full day school) mulai tahun ajaran baru 2017-2018.

Jadwal masuk sekolah akan ditetapkan secara selektif dan bertahap.

Menteri Pendidikan​ dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memastikan jadwal sekolah lima hari sepekan itu tidak akan memberatkan para murid.

"Masih ada persepsi yang salah di sebagian masyarakat, seolah anak-anak masuk kelas selama delapan jam, diberi pelajaran terus- menerus. Sama sekali tidak. Sekali lagi pelajaran itu tetap mengacu pada Kurikulum 2013, cuma nanti diperbanyak pada kegiatan kokurikuler, dan ekstrakurikuler," kata Muhadjir di Gedung DPR, Selasa (13/6/2017).

Muhadjir mengatakan pada sekolah tingkat dasar (SD) dan menengah (SMP) akan diperbanyak program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Lima karakter prioritas yang harus diajarkan adalah keagamaan, nasionalisme, gotong royong, integritas dan karakter pribadi seperti toleransi, jujur serta pantang menyerah.

"Presiden sudah menetapkan pendidikan untuk level SD dan SMP itu diperbanyak pada penanaman budi pekerti dan pembentukan karakter," kata Muhadjir.

Muhadjir mengatakan Kementerian Pendidikan akan menggelar rapat kordinasi dengan seluruh Kepala Dinas Pendidikan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota se-Indonesia untuk persiapan penerapan jam sekolah baru ini.

Ia juga akan memetakan sekolah-sekolah terutama negeri yang sudah siap menerapkan jadwal masuk lima hari dalam sepekan.

"Tahun ini targetnya hanya lima ribu sekolah yang ikut jadwal masuk lima hari dalam sepekan," kata Dia.

Baca juga:


Ditolak DPR

Rencana pemberlakuan sekolah lima hari dalam sepekan itu menuai reaksi di masyarakat, termasuk dari parlemen. Anggota Komisi Agama di DPR dari Fraksi PKB Maman Imanulhaq mengatakan kebijakan Menteri Pendidikan semestinya sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah dan pesantren.

Maman mengatakan kebijakan sekolah lima hari sepekan itu tidak sejalan dengan visi Presiden Jokowi.

"Kebijakan sekolah lima hari itu berpotensi mengancam eksistensi Madrasah Diniyah yang sekian lama ada tumbuh berkembang di masyarakat," kata Maman, di Cirebon, Selasa (13/6/2017).

Maman menyesalkan sikap Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy yang bersikeras mengeluarkan kebijakan tersebut. Padahal sejak awal digulirkan banyak yang menentang.

"Kinerja Jokowi dalam hal pendidikan sudah bagus, justru Mendikbud malah bikin gaduh dengan kebijakan kontroversial itu," kata Maman.

Maman meminta Menteri Pendidikan mengkaji ulang dan membatalkan kebijakan kontroversi itu.

"Kami minta Pemerintah mengambil langkah, segera duduk bersama dengan semua pihak yang berkepentingan untuk menyerap masukan dan menemukan solusi terbaik," kata Maman.

Penolakan FKUB

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Cilacap Jawa Tengah juga menolak rencana Kementerian Pendidikan menerapkan kebijakan sekolah lima hari (full day school).

Ketua FKUB Kabupaten Cilacap Taufik Hidayatulloh mengatakan sekolah lima hari atau full day school bakal menciptakan generasi yang antisosial dan mencerabut anak dari lingkungan aslinya.

Taufik menambahkan sekolah lima hari sepekan juga berpotensi mematikan pendidikan keagamaan, terutama Taman Pendidikan Al Quran (TPQ) dan Madrasah Diniyah (maddin/sekolah khusus agama Islam) yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Cilacap.

Menurut Taufik, beberapa madrasah diniyah di Cilacap sudah berdiri bahkan sebelum Indonesia merdeka. Ia menilai madrasah itu sudah turut berperan membangun karakter bangsa.

Rencana penerapan sekolah lima hari sepekan, kata Taufik, juga bakal mematikan sebuah kultur budaya perkampungan yang sudah dilakukan ratusan tahun dan merupakan identitas sebuah kelompok.

Taufik mendesak berbagai pihak di Cilacap termasuk Bupati Cilacap untuk duduk bersama guna merumuskan sikap bersama terkait kebijakan tersebut.

"Bisa jadi, karena anak pulang sekolah jam empat sampai rumah sudah setengah lima. Sementara, jam efektif Maddin itu kan antara pukul 3 sore sampai jam 6. Sampai 17.30 WIB lah. Ashar sampai maghrib," kata Taufik Hidayatulloh, Senin (12/6/2017).

Senada dengan Taufik, Ketua Forum Komunikasi Madrasah Diniyah (FKMD) Kabupaten Banyumas, Muhammad Zuhri berpendapat, penerapan sekolah lima hari akan berpotensi mematikan ratusan Maddin yang ada di Kabupaten Banyumas. Zuhri mengatakan jam pembelajaran efektif Madrasah Diniyyah biasa dilakukan antara pukul 15.00 WIB hingga 18.00 WIB. Beberapa diantaranya bahkan dimulai pada pukul 14.00 WIB persis sepulang sekolah.

Zuhri menerangkan, di Kabupaten Banyumas terdapat 300-an madrasah diniyah yang aktif melakukan pendidikan keagamaan tiap hari. Ratusan maddin ini telah melakukan pendidikan keagamaan sejak puluhan tahun lampau.

Sejumlah pelajaran yang tidak didapat di sekolah formal diajarkan di madrasah diniyah. Antara lain, aqidah akhlak (norma perilaku), tajwid, hafalan quran, fikih, dan sejarah nabi dan rasul. Kurikulum sekolah formal, menurut dia, belum bisa mengakomodasi pendidikan agama seperti yang dilakukan oleh madrasah.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!

  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...

Wiranto: Kasus HAM Masa Lalu Sulit Diungkap

  • 131 TKI Ilegal Dideportasi Malaysia
  • Jasa Antar Obat RSUD Blambangan Banyuwangi
  • Pelatih Kritik Kualitas Liga 1