Masyarakat Sipil Dorong Mudik yang Ramah Disabilitas

Penyandang disabilitas dengan kursi roda bertahun-tahun tidak bisa menikmati mudik lebaran seperti warga negara lainnya.

Selasa, 20 Jun 2017 21:05 WIB

Foto: Gilang Ramadhan

KBR, Jakarta- Masyarakat sipil yang tergabung dalam gerakan Mudik Ramah Anak dan Disabilitas (MRAD) mendesak pemerintah memperhatikan sarana transportasi yang aman dan nyaman bagi disabilitas. Inisiator MRAD, Ilma Sovri Yanti mengatakan, aksesibilitas sarana transportasi yang aman dan nyaman bagi disabilitas masih jauh dari harapan. Banyak penyandang disabilitas dengan kursi roda bertahun-tahun tidak bisa menikmati mudik lebaran seperti warga negara lainnya.

"Jadi himbauan di sini bagaimana penyelenggara mudik baik Pemerintah dan Masyarakat untuk bersama-sama bersinergi mewujudkan mudik ramah anak dan disabilitas. Jangan kita mulai berjuang ketika disabilitas itu terjadi pada diri kita. Tetapi bagaimana kita mencegah agar tidak terjadi disabilitas berikutnya," kata Ilma di Jakarta, Selasa (20/06/17).

Tahun ini Dinas Perhubungan menyediakan satu gerbong kereta untuk disabilitas. Namun menurut Ilma, banyak disabilitas yang secara finansial belum dapat menjangkaunya. Khusus disabilitas dengan kursi roda, untuk sampai ke gerbong, masih harus membayar porter di stasiun.

"Artinya harus mengeluarkan dana dua kali lipat," ujarnya.

Ilma mengatakan, tahun ini MRAD menyediakan dua mobil akses dengan total daya tampung 10 orang dengan kursi roda dan dua bus untuk disabilitas lainnya. Total disabilitas yang ikut mudik sebanyak 120 orang.

"Tujuannya ke Jawa Tengah dengan melewati empat kota yakni Cirebon Jogja Kebumen dan Solo," ujarnya.

Sosialisasi mudik ramah di depan Istana Negara diikuti 10 penyandang disabilitas. Lima di antaranya tak bisa mengikuti mudik tahun ini karena kampung halamannya berada di luar Pulau Jawa.

MRAD menuntut pemerintah konsekuen segera menjalankan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang sudah disahkan sejak April 2016. Salah satu amanat yang diatur dalam UU itu adalah pembentukan Komisi Nasional Disabilitas (KND), yang memiliki fungsi untuk memastikan terimplementasinya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.


Editor: Sasmito

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Moratorium Reklamasi, Menteri Siti : Pulau C dan D Kurang Satu Syarat, Pulau G Dua Syarat

  • Adik Bos First Travel Ikut Jadi Tersangka
  • Penembakan Deiyai, Tujuh Anggota Brimob dan Kapolsek Akan Jalani Sidang Etik Pekan Depan
  • Tuntut Pembatalan Perppu Ormas, Ratusan Orang Demo DPRD Sumut

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR