Fatwa Medsos MUI, Pemerintah Gunakan Sebagai Rujukan PP

"Ini seperti darah baru yang disiapkan atau ditransfusikan dalam meng-address isu negatif yang ada di dunia maya,"

Kamis, 08 Jun 2017 13:15 WIB

KBR, Jakarta- Pemerintah tengah merevisi Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara mengatakan, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang aturan memakai media sosial menjadi rujukan dalam revisi PP tersebut.

"Fatwa MUI sendiri dimulai Januari. Saya sendiri datang ke halaqah-nya MUI pada Januari. Jadi memang paralel sudah lama disiapkan," ujar Rudiantara di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Kamis (08/06/17).

Rudiantara mengatakan, revisi PP No 82 Tahun 2012 merupakan tindak lanjut dari revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah diterapkan tahun lalu. Revisi PP No 82 dan Fatwa MUI tentang aturan melakukan kegiatan di media sosial bisa saling melengkapi.

"Ini seperti darah baru yang disiapkan atau ditransfusikan dalam meng-address isu negatif yang ada di dunia maya," ujarnya.

Sebelumnya, MUI mengeluarkan fatwa tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Fatwa itu mengharamkan sejumlah kegiatan penyebaran informasi melalui media sosial yang dianggap palsu, gosip, mengandung ujaran kebencian, permusuhan dan lain-lain.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Konflik agraria dari tahun ke tahun terus naik. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi 600an konflik agraria sepanjang tahun lalu, meningkat 50 persen dibandingkan 2016.