BPOM Uji Contoh Vaksin Palsu, DPR Desak Data Segera Dibuka

""Ini barang sitaan kami rasa harus mengikuti prosedur polisi. Kami juga BPOM telah memeriksa di seluruh sarana kesehatan untuk memeriksa ada tidak yang membeli di luar jalur resmi.""

KBR, Jakarta- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)   sudah mengantongi sample vaksin dari beberapa fasilitas kesehatan yang dicuriga. Pelaksana Tugas BPOM, Tengku Bahdar, mengatakan sudah memeriksa seluruh sarana kesehatan di daerah yang ditemukan vaksin palsu. Saat ini, beberapa sample yang diambil sedang diuji lab.

"Kami dari Badan POM belum dikirim sample dari yang disita mereka (Bareskrim). Karena ini barang sitaan kami rasa harus mengikuti prosedur polisi. Kami juga BPOM telah memeriksa di seluruh sarana kesehatan untuk memeriksa ada tidak yang membeli di luar jalur resmi. Itu kami ambil sample," kata Pelaksana Tugas BPOM, Tengku Bahdar   saat rapat dengan DPR, Senin (27/6/2016).

Pada rapat itu, BPOM dicecar untuk membuka kandungan dalam vaksin palsu tersebut dan membuka titik-titik yang dicurigai menggunakan vaksin palsu. Namun Bahdar mengaku belum memiliki data temuan pasti. Menurut Bahdar, BPOM masih berkordinasi dengan Bareskrim Polri.

Soal kandungan dalam vaksin palsu tersebut, Bahdar menolak menjawab sebelum uji lab terhadap sample BPOM keluar. Menurutnya, BPOM membutuhkan waktu setidaknya 3 hari untuk menyelesaikan uji lab.

DPR Desak Data Segera Dibuka ke Publik

Sementara itu, Komisi Kesehatan DPR mendesak pemerintah segera membuka data kandungan vaksin palsu dan fasilitas kesehatan yang menggunakannya. Menurut anggota Komisi Kesehatan Saleh P. Daulay, data perlu dibuka agar masyarakat tenang.

"Jelskan pada kita tentang data-data rumah sakit, klinik yang diduga sudah tersebar kemana saja. Karena sekarang yang kita baca ada di DKI, Banten, Jabar. Apakah sudah distop? Masih ada di pasaran?" Desak Saleh.

DPR tidak mau BPOM maupun Kemenkes menunggu hasil penyelidikan Bareskrim. Mereka mendesak pemerintah segera merilis data resmi dan menarik vaksin dari fasilitas yang membeli vaksin palsu.

BPOM juga diminta meningkatkan pengawasannya baik sebelum barang di pasaran maupun setelah dilepas ke pasaran. DPR menilai pengawasan yang ada masih lemah.

Sementara itu BPOM bersikeras bahwa pengawasan yang dilakukan selama ini sudah ketat. BPOM menyebut lolosnya vaksin palsu ini akibat kenakalan fasilitas kesehatan yang ingin membeli vaksin dengan harga lebih murah.

"Ada sarana kesehatan yang membeli obat bukan di jalur semestinya. Pembelian obat di penyalur, freelance, ga ada induknya. Penyalur asongan. Ini kan berarti ada rumah, pintunya dibuka, kemudian membiarkan maling masuk." Kelit dia.

Editor: Rony Sitanggang 

• vaksin palsu
• Pelaksana Tugas BPOM
• Tengku Bahdar
• anggota Komisi Kesehatan Saleh P. Daulay