Pemerintah Kembali Pertimbangkan UN Jadi Penentu Kelulusan

Pemerintah kembali mempertimbangkan akan menjadikan Ujian Nasional (UN) sebagai penentu kelulusan siswa. Tapi sebelum itu, evaluasi menyeluruh terhadap penyebab penurunan nilai UN akan dilakukan.

Jumat, 04 Mei 2018 21:28 WIB

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy (kanan) saat memeriksa komputer untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMPN 1 Gegesik, Cirebon, Jawa Barat, Rabu (18/4). (Foto: ANTARA/ Dhedez A)

KBR, Jakarta - Pemerintah kembali mempertimbangkan akan menjadikan Ujian Nasional (UN) sebagai penentu kelulusan siswa. Ini karena menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, nilai ujian nasional siswa SMA/SMK tahun ini menurun dibanding tahun lalu.

"Kalau kemampuan siswa sebetulnya tidak mengalami penurunan. Tetapi kan norma yang kita berlakukan meningkat. (Ada yang menilai karena UN bukan syarat kelulusan?) Salah satunya. Mungkin itu," kata Muhadjir di komplek Istana Kepresidenan, Jumat (4/5/2018).

Ia menduga, penurunan nilai itu karena UN tak lagi menjadi patokan kelulusan. Alhasil kata dia, siswa pun tak punya motivasi untuk belajar. Tapi sebelum menerapkan kebijakan itu, menurut Muhadjir, pihaknya terlebih dulu akan mengkaji secara menyeluruh sebab penurunan nilai UN.

"Motivasi siswa tidak terlalu serius, bisa juga itu. Itu kami evaluasi nanti. (Artinya bisa jadi penentu kelulusan lagi?) Bisa saja."

Baca juga:

Muhadjir Effendy menjelaskan, pilihan untuk mengembalikan Ujian Nasional (UN) sebagai syarat kelulusan bisa diambil jika penyebab utama penurunan nilai itu karena kurangnya motivasi belajar siswa.

Sejak 2016, tren penurunan nilai UN SMA/SMK terus terjadi. Termasuk pada tahun ini. Meski tak merinci, Muhadjir menyebut salah satu daerah yang nilai UN-nya menurun adalah Jawa Timur. Kebanyakan nilai yang menurun terjadi pada mata pelajaran Matematika, dengan nilai rata-rata hanya 34,40 sedangkan pada tahun lalu 37,72.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan

Komentar
Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Puluhan organisasi Masyarakat sipil melalui gerakan #BersihkanIndonesia menantang kedua capres dan cawapres yang berlaga dalam Pemilu Presiden 2019 mewujudkan komitmen “Indonesia Berdaulat Energi".