Menteri Susi Ungkap Kendala Izin Ekspor Ikan ke Eropa

"Dari Kementerian, Peraturan Menteri yang dibutuhkan sudah saya buat. Tinggal perusahaan itu siapa yang siap diaudit. Karena banyak perusahaan di Indonesia juga ogah-ogahan diaudit."

Kamis, 19 Apr 2018 23:17 WIB

Menteri KKP Susi Pudjiastuti saat menyampaikan keterangan pers soal tindak lanjut penangkapan kapal STS-50 buronan Interpol, di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (18/4). (Foto: ANTARA)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta - Menteri Keluatan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebut sebab gagalnya perusahaan mengekspor ikan ke Uni Eropa lantaran buruknya kualitas perikanan.

Menurutnya, banyak pengusaha yang tak mau menjaga kualitas ikan. Padahal faktor ini penting karena tim dari Eropa menerapkan proses audit yang ketat sebelum ekspor.

"Dari Kementerian, Peraturan Menteri yang dibutuhkan sudah saya buat. Tinggal perusahaan itu siapa yang siap diaudit. Karena banyak perusahaan di Indonesia juga ogah-ogahan diaudit," ungkap Susi di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (19/4/2018).

"Begitu market Amerika, atau market yang biasa (ekspor) ada gangguan, baru mau ke Eropa," lanjut Susi.

Ia menjelaskan, sebuah perusahaan harus mengantongi persetujuan (approval) sebelum melakukan ekspor ke Eropa. Caranya, mematuhi persyaratan yang disodorkan Uni Eropa. Di antaranya, menjaga kebersihan pabrik ikan pada level tertentu, memiliki rantai pasok berpendingin (cold supply chain), dan membayar pekerja sesuai upah minimum regional.

Baca juga:

Susi pun menambahkan, pengusaha ikan tentu harus mengeluarkan investasi lebih besar untuk memenuhi persyaratan tersebut. Pemenuhan ini penting sebab Eropa akan mengirimkan tim audit atau melakukan pemeriksaan acak (random check) guna memastikan pelbagai syarat terpenuhi.

"Memang mesti keluar investasi juga, ada syarat mesti jaga kebersihan, pasang tutup lubang supaya tidak masuk tikus, tidak ada serangga dan lainnya." Tapi menurutnya, sebagian besar pengusaha ikan di Indonesia masih malas memenuhi persyaratan tersebut. Padahal peluang meraup untung melalui ekspor terbuka.

Sebelumnya, sejumlah pengusaha mengeluh lantaran menganggap ada ketidakpastian dalam izin ekspor ikan, khususnya terkait pendaftaran ke Uni Eropa. Padahal, klaim pengusaha, pengajuan pendaftaran nomor registrasi ke KKP sudah dilakukan.

Baca juga:





Editor: Nurika Manan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang melaksanakan Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC). Program ini sudah dimulai sejak Desember 2016 hingga saat ini.