Baku Tembak TNI-OPM di Tembagapura, 100 Warga Mengungsi ke Hutan

"Warga sipil semua selamat. Ada sekitar 300an orang dari enam kampung. Tetapi rumahnya banyak dibakar,"

Rabu, 04 Apr 2018 09:11 WIB

Sejumlah bangunan dibakar di distrik Tembagapura, Mimika. (Foto: Dok)

KBR, Jakarta- TNI menyatakan masih bersiaga di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua pasca baku tembak dengan Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) sejak Minggu (1/4/2018). Menurut Juru Bicara Kodam XVII Cenderawasih Muhammad Aidi, aktivitas warga di sana belum sepenuhnya normal.

Dia mengklaim tentara gabungan telah berhasil menguasai enam kampung di distrik tersebut. Antara lain Longsoran, Kimbeli, Banti 1, Banti 2, Utikini, dan Opitawak.

"Ini masih suasana tempur. Tapi jelas kami sudah kuasai, kontak senjata sementara ini tidak ada. Tapi tentu kan kami masih jaga-jaga, kemungkinan ada balasan atau bagaimana," ungkap Aidi ketika dihubungi KBR melalui telepon, Selasa (3/4/2018).

Aidi menambahkan, 50 tentara dikerahkan untuk menjaga warga sipil dari kumpulan orang yang mereka sebut Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB).

"Laporan yang kami terima, warga sipil semua selamat. Ada sekitar 300an orang dari enam kampung. Tetapi rumahnya banyak dibakar," tutur Aidi.

Namun pernyataan itu ditampik Panglima Operasi Komando Daerah Pertahanan III Kalikopy OPM, Hendrikus Uwamang. Ia menuturkan, warga justru ketakutan dengan keberadaan TNI di kampung mereka. Alhasil kata dia, ada hampir 100 orang dari beberapa kampung yang mengungsi ke hutan dan belum mau kembali karena khawatir disangka kombatan oleh TNI.

"Warga lebih percaya dengan TPN dibanding TNI, jadi mereka tinggal bersama TPN. TPN hanya bisa pastikan makanan mereka hingga 1-2 hari ke depan. Jadi terancam kelaparan," klaim Hendrik kepada KBR, Selasa (3/4/2018).

Hendrik pun mempertanyakan gerak TNI yang masuk ke Kampung Banti 1 dan membikin panik warga. Padahal kata dia, sebelumnya telah ada kesepakatan mengenai batas area tempur. Ini dilakukan agar baku tembak kedua belah pihak tak mengakibatkan korban dari warga sipil.

2 Versi Kronologi Baku-Tembak

Minggu pagi 1 April 2018, aktivitas di Distrik Tembagapura  menurut Panglima Operasi Komando Daerah Pertahanan III Kalikopy OPM, Hendrikus Uwamang  berjalan seperti biasa. Tiba-tiba, kata dia puluhan TNI masuk melalui Kampung Banti 1. Akibatnya warga urung melanjutkan kegiatan seperti ibadah ke gereja.

"Kami sudah hitung itu. Ini bukan TNI biasa, ini Kopassus, baret merah tho. Ada 31 ditambah empat orang pengantar," kata dia mengingat.

Hendrik melanjutkan, kedatangan TNI itu pun lantas dihadang pasukan OPM dengan jumlah yang kurang lebih sama. Baku tembak lantas terjadi.

"Tidak tahu mereka mau mengamankan barang apa di sini, mereka kan tidak punya barang yang mau mereka amankan."

Hendrik menyebut para tentara itu menggunakan senjata roket dan membakar rumah warga di Kampung Banti. Ia pun menantang, kalaupun memang menginginkan pertempuran maka pihaknya meminta pemerintah ataupun aparat mengumumkan secara terbuka.

"Kalau ada pernyataan terbuka oleh Pimpinan TNI bahwa menyatakan perang terhadap TPN di seluruh Tanah Papua maka pernyataan itu harus dipublikasikan ke publik, sehingga semua tahu. Tapi ini kan perintah operasinya tidak. Harus jelas, terbuka."

Versi Juru bicara Kodam Cenderawasih Muhammad Aidi, operasi yang dilakukan TNI itu   untuk mengamankan warga sipil. Menurut Aidi, kelompok--yang ia sebut sebagai KKBS--itu membakar Rumah Sakit dan Sekolah milik PT Freeport Indonesia di Kampung Banti. Lantas, menduduki enam kampung di Distrik Tembagapura.

Sebelumnya di pengujung Januari 2018, masih menurut Aidi, kelompok itu juga melayangkan ultimatum menuntut hak penentuan nasib Bangsa Papua dan menutup Freeport diikuti pengibaran bendera Bintang Kejora di Utikini.

"Mereka menuntut supaya merdeka dan terpisah dari NKRI, siap berperang dengan TNI-Polri, menuntut seluruh perusahaan-perusahaan asing terutama Freeport segera ditutup," kata Aidi.

Karena itu menurutnya, TNI melakukan operasi. Itupun kata dia bukan operasi besar-besaran lantaran hanya menurunkan 50 personil.

"Sudah tidak ada Kopassus, kalau dulu ada waktu pembebasan sandera. Kalau sekarang itu 20 orang Yonif 751/Raider dengan 20 orang Yonif 754/ENK juga 10 orang dari Brigif 20/IJK. Cukup itu saja."

Aidi juga membantah penggunaan senjata bantuan berupa roket. Ia mengklaim, tentara yang ditugaskan di kawasan itu hanya membawa senapan kaliber 5,56.

Bukan saja soal awal mula serangan, perkara jumlah korban juga ada dua versi. Pihak TNI menyebut korban tewas dari anggotanya ada satu orang atas nama Viky Rumpaisum dan 2 orang dari OPM. Sedangkan versi OPM menyebut, 28 anggota TNI tewas dan seorang tentara OPM tertembak atas nama Alanny Beanal.

Kedua belah pihak, juga saling tuding soal pelaku pembakaran rumah warga di Kampung Banti.

Akar Masalah

Menanggapi konflik yang berulang ini, pengacara HAM Veronica Koman berharap agar kedua belah pihak bisa bertindak proporsional. Utamanya, langkah aparat. Sehingga tak mengorbankan keselamatan dan keamanan warga sipil.

Selain itu, kejadian berulang tersebut menurut Vero mestinya cukup kuat jadi alasan bagi pemerintah untuk segera menuntaskan akar masalah di Papua.

"Dengan adanya peristiwa ini saya hendak mengingatkan ke pemerintah lagi bahwa konflik di Papua akan terus berulang dan terus menerus terjadi karena akar permasalahan di Papua tidak kunjung diakui dan diselesaikan," terang Veronica kepada KBR melalui pesan singkat, Senin (2/4/2018).

"Akar konflik di Papua adalah soal hak atas penentuan nasib sendiri yang belum terpenuhi tahun 1969 lampau. Hal ini tercantum juga di deklarasi perang TPNPB," imbuhnya.

Ditambah lagi, lanjut Veronica, riset yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pun sudah mengungkap akar konflik di Bumi Cendrawasih tersebut. "Tapi pemerintah saja ambil jalan memutar terus, konflik ya tidak akan selesai-selesai."

Pada Desember 2017, hasil kajian LIPI menemukan pelbagai akar masalah di Papua. Di antaranya diskriminasi terhadap Orang Asli Papua (OAP), kekerasan politik yang menjurus pada pelanggaran HAM baik dilakukan oleh aparat maupun masyarakat sipil, dan kesenjangan pembangunan infrastruktur maupun Sumber Daya Manusia.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar
Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Puluhan organisasi Masyarakat sipil melalui gerakan #BersihkanIndonesia menantang kedua capres dan cawapres yang berlaga dalam Pemilu Presiden 2019 mewujudkan komitmen “Indonesia Berdaulat Energi".