Aksi May Day, Ini Tuntutan Solidaritas Perempuan

Solidaritas Perempuan bakal menuntut pemenuhan hak dan perlindungan buruh perempuan pada aksi peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2018.

Senin, 30 Apr 2018 22:11 WIB

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta - Memasuki tahun keempat, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dianggap belum mampu memenuhi hak-hak pekerja perempuan. Organisasi Solidaritas Perempuan mengklaim mengamati adanya peningkatan kasus diskriminasi terhadap buruh perempuan di seluruh sektor.

"Kalau kami sih melihatnya (diskriminasi) itu meningkat, walaupun data yang kami lihat masih sangat minim begini," ungkap Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Puspa Dewy di Jakarta, Senin (30/4/2018).

Puspa mencontohkan, diskriminasi itu terlihat pada selisih upah yang diterima buruh perempuan dengan laki-laki. Ilustrasinya, masih menurut Puspa, bila buruh laki-laki di sektor pertanian menerima upah Rp1.970.000 maka upah buruh perempuan hanya sekitar Rp1.140.000. 

Belum lagi, kata dia, soal pengabaian hak-hak pekerja perempuan seperti jaminan keselamatan dan hak maternitas atau reproduksi--seperti cuti haid dan melahirkan.

"Yang banyak itu kan melihat dari aspek upah. Padahal kalau diskriminasi itu banyak lagi aspeknya, termasuk perlindungan, jaminan keselamatan, jaminan perlindungan," tambah Puspa.

Baca juga:

Solidaritas Perempuan juga menemukan kasus diskriminasi di sektor perikanan. Puspa membeberkan, selama ini pemerintah hanya memberikan identitas bagi nelayan laki-laki. Sedangkan nelayan perempuan seringkali tak diikutkan sebab dianggap ikut sang suami. Dia juga mengklaim, nelayan perempuan tak diikutkan dalam pengambilan kebijakan perikanan.

Temuan lain lanjut Puspa, rata-rata perempuan di sektor perkebunan sawit hanya dipekerjakan sebagai buruh harian lepas sehingga tak mendapat jaminan keamanan dan keselamatan kerja.

Karena itu Solidaritas Perempuan bakal menuntut pemenuhan hak dan perlindungan buruh perempuan pada aksi peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2018. Alih-alih sibuk menyongsong tahun politik, Puspa berharap Presiden Jokowi lebih fokus memenuhi janji dalam Nawa Cita.

Puspa pun memperkirakan ada lebih dari 1.000 orang dari organisasinya yang akan terjun dan menyuarakan tuntutan dalam aksi besok (1/5/2018) pagi.

Baca juga:



Editor: Nurika Manan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Permintaan atas produk laut Indonesia untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor sangat besar tapi sayangnya belum dapat dipenuhi seluruhnya. Platform GROWPAL diharapkan dapat memberi jalan keluar.