Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas tentang pemerataan ekonomi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/4/2017). Dalam rapat itu dibahas tentang skema redistribusi lahan bagi masyarakat. (Foto: ANTARA)


KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo menagih para menteri segera membuat skema redistribusi 21,7 juta hektar lahan bagi masyarakat.

Presiden Jokowi menagih skema konkret tentang tata cara pelaksanaan pembagian lahan dalam rapat terbatas di Istana, Selasa (11/4/2017).

Jokowi meminta program itu sudah bisa terlaksana pada saat Kongres Ekonomi Umat yang digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Sahid, Jakarta 22-24 April mendatang, atau 11 hari lagi.

"Pada tanggal 24 April nanti akan ada Kongres Ekonomi Umat. Pada saat itu, syukur-syukur sudah ada lahan yang dibagi. Ini nanti menjadi kewenangan dari Menteri Kepala Badan Pertanahan Nasinoal (BPN) dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), sehingga menjadi jelas," kata Jokowi ketika membuka ratas tentang kebijakan pemerataan ekonomi di Kantor Presiden, Selasa (11/4/2017).

Namun, harapan Jokowi tersebut tidak terpenuhi. Rapat terbatas belum menghasilkan skema konkret yang diminta kepala negara.

"Pak Menko Perekonomian ini waktunya sudah mepet jadi kalau itu bisa akan lebih baik," kata Jokowi.

Presiden Jokowi juga meminta Program Redistribusi Aset dapat menyentuh 40 persen masyarakat yang berada dalam tingkat ekonomi terbawah.
 
Baca juga:


Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengatakan masih dibutuhkan satu kali rapat terbatas untuk melakukan finalisasi.

"Satu kali rapat lagi, Pak Menko Perekonomian diminta untuk lebih mendetilkan lagi skema itu," kata Sofyan.

Sofyan Djalil mengatakan kementeriannya masih kesulitan merinci skema redistribusi lahan. Sementara untuk masalah sertifikasi lahan (legalisasi aset) diklaimnya sudah rampung.

"Ada dua komponen nanti, yaitu komponen redistribusi dan legalisasi. Yang legalisasi nggak ada masalah. Tinggal sekarang ini bagaimana menyelesaikan yang kedua, redistribusi lahan," kata Sofyan.

Meski begitu, Sofyan mengklaim bisa memenuhi permintaan Presiden Jokowi agar sudah ada lahan yang bisa dibagikan ke masyarakat pada saat penyelenggaraan Kongres Ekonomi Umat MUI, 22 April nanti. Sofyan mengatakan lahan itu bisa diambil dari areal kebun plasma yang merupakan kewajiban perusahaan sawit.

"Paling lahan ini adalah yang 20 persen itu. Jadi sebuah perusahaan mendapatkan alokasi 20 persen untuk plasma. Kalau itu sih oke, bisa kita lakukan," ujar Sofyan.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!