Pansel Serahkan 3 Nama Calon Hakim MK Pengganti Patrialis

"Berdasarkan itu anda sebetulnya sudah bisa tahu, ranking pertama kedua ketiga adalah yang kita pilih untuk kita ajukan ke Presiden,"

Senin, 03 Apr 2017 12:32 WIB

Tersangka suap eks Hakim MK, Patrialis Akbar. (Foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Jakarta- Tim Pansel menyerahkan tiga nama calon hakim MK kepada Presiden Joko Widodo hari ini. Ketiga nama itu adalah Saldi Isra (Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas), Bernard Tanya (dosen Universitas Nusa Cendana) dan Wicipto Setiadi (bekas Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM). Ketua Tim Pansel MK Harjono mengatakan, dari tiga nama tersebut, Saldi Isra menduduki peringkat pertama dengan nilai tertinggi.

"Jadi penguasaan, integritas, independensi, kriteria-kriteria utama bagi pansel untuk memilih nama yang akan diajukan kepada presiden. (Urutan tiga nama itu siapa aja?) Sebenarnya kita ranking dari 1-11. Lalu 3 itu adalah kita ambil dari ranking itu. Jadi berdasarkan itu anda sebetulnya sudah bisa tahu, ranking pertama kedua ketiga adalah yang kita pilih untuk kita ajukan ke Presiden," kata Harjono usai bertemu Presiden di Istana, Senin (3/4/2017).

Harjono menambahkan, Presiden mempunyai waktu 7 hari untuk menentukan pilihan. Nama yang terpilih akan mengisi jabatan hakim konstitusi yang kosong karena hakim sebelumnya Patrialis Akbar tersandung kasus suap.

"Satu dari tiga nama itu yang akan dipilih Presiden. Siapa itu? Saudara menunggu saya juga menunggu, karena itu menjadi kewenangan Presiden," tuturnya.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

Kuasa Hukum: Ada Gangguan di Otak Setnov

  • Beredar Surat Dari Novanto Soal Jabatannya, Fahri Hamzah: Itu Benar
  • Gunung Agung Meletus, Warga Kembali Mengungsi
  • Kasus PT IBU, Kemendag Bantah Aturan HET Beras Jadi Biang Penggerebekan