MK Cabut Kewenangan Mendagri Batalkan Perda, Darmin: Hambat Deregulasi

"Jadi kita harus mencoba mencari jalan, supaya kita tetep bisa melakukan deregulasi di daerah. Ya kalau tidak bisa mendagri, ya kan masih ada presiden,"

Jumat, 07 Apr 2017 08:29 WIB

Menko Perekonomian Darmin Nasution (Foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pencabutan kewenangan Menteri Dalam Negeri dan gubernur untuk membatalkan peraturan daerah (perda) oleh Mahkamah Konstitusi, dapat menghambat deregulasi yang kini tengah digalakkan pemerintah. Darmin mengatakan,  menghormati putusan MK tersebut. Meski begitu, tetap ada celah bagi pemerintah memangkas peraturan atau deregulasi melalui Presiden.

"Ya namanya MK ya mau bilang apa. (Akan menghambat deregulasi?) Tentu saja dampaknya banyak itu. Jadi kita harus mencoba mencari jalan, supaya kita tetep bisa melakukan deregulasi di daerah. Ya kalau tidak bisa mendagri, ya kan masih ada presiden," kata Darmin di kantornya, Kamis (06/04/17).

Darmin mengatakan, meski MK memutuskan mencabut kewenangan Mendagri dan gubernur membatalkan Perda, pemerintah akan tetap mendorong deregulasi terus berjalan. Pasalnya, kata dia, aturan di Indonesia, sangat rumit dan panjang. Terutama di bidang ekonomi, sehingga merugikan investor yang ingin membangun usaha.

Rabu (05/04) Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 251 Undang-undang Pemerintah Daerah terkait kewenangan pembatalan perda tidak lagi bisa dibatalkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) atau gubernur. Menurut MK, aturan itu bertentangan dengan UUD 1945. Namun putusan itu tidak bulat, karena ada empat hakim konstitusi yang tidak setuju. Uji materi ini diajukan Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia (Apkasi).


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP

  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres
  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil

Kuasa Hukum Kecewa Vonis Hakim dalam Kasus Spanduk Palu Arit

  • Dianggap Pendatang dan Tak Punya KTP, 700 Warga Lombok Barat Tak Punya Hak Pilih
  • Jutaan Umat Hindu Akan Hadiri Festival Sungai Gangga
  • Petenis Chung Hyeon Ternyata Punya Gangguan Mata

Presiden Joko Widodo menyerukan agar PR anak-anak sekolah tak hanya urusan menggarap soal. Tapi melakukan hal-hal yang terkait kegiatan sosial dan lingkungan.