20 Persen Mahasiswa Dukung Khilafah, Ini yang Diubah Menristekdikti

"Mata kuliah agama hampir semua perguruan tinggi dilakukan pembelajaran pada saat awal semester. "

Kamis, 01 Mar 2018 11:30 WIB

Ilustrasi

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta- Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir menyatakan lebih dari 20 persen mahasiswa (23,4 persen) dan pelajar Sekolah Menengah Atas (23,3 persen) mendukung ideologi khilafah. Namun, dari jumlah itu, tidak semuanya sepakat untuk mengganti NKRI dengan khilafah.

Kesimpulan ini diperoleh dari hasil survei pada 2017 dijadikan dasar bagi Nasir dalam mengambil kebijakan untuk menangkal potensi radikalisme khususnya di perguruan tinggi.

"Kalau di tingkat SMA, ini juga sangat tinggi 23,3 persen, selisih 0,1 persen. Jadi di mahasiswa tinggi, di SMA juga tinggi, karena ini terkait. Sekarang kalau kita bandingkan antara khilafah dengan NKRI, ternyata tidak berkorelasi positif. Kalau dia ingin khilafah, dia meninggalkan NKRI. Ternyata dengan NKRI, ini akan turun, menjadi 17,8 persen. Saya tetap khilafah, tapi NKRI mikirnya begitu. Tapi di SMA dari 23 turun menjadi 18,3," kata Nasir di Silaturahmi Kebangsaan NKRI, di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (28/2/2018).

Muhammad Nasir mengatakan telah mencoba mengubah kurikulum di beberapa kampus terutama terkait mata kuliah agama. Mata kuliah agama yang semula  di semester awal, dipindah ke semester akhir. Ia mengklaim perubahan ini berdampak sangat signifikan kepada mahasiswa.

"Mata kuliah agama hampir semua perguruan tinggi dilakukan pembelajaran pada saat awal semester. Setelah itu diikuti yang namanya AAI, Asistensi Agama Islam, atau mungkin yang (agama) lain juga begitu. Saya coba melakukan pengendalian, di tahun 2016-2017, tolong mata kuliah agama digeser pada semester terakhir.,"

Selain itu, Nasir juga meminta kampus memberikan pendampingan dalam kegiatan ekstra kampus seperti unit kegiatan mahasiswa (UKM). Pemberian pendampingan ini menjadi tanggung jawab langsung para rektor.

"Maka UKM-UKM harus ada pendamping dari dosen, di mana dosen itu di bawah kendali rektor," kata bekas Rektor Universitas Diponegoro ini.


Editor: Rony Sitanggang
 

Komentar
Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Puluhan organisasi Masyarakat sipil melalui gerakan #BersihkanIndonesia menantang kedua capres dan cawapres yang berlaga dalam Pemilu Presiden 2019 mewujudkan komitmen “Indonesia Berdaulat Energi".