Pemerintah Akan Buat Tanggul 20 Kilometer di Teluk Jakarta

"Tampaknya sudah disepakati, meskipun tentunya harus pengambilan keputusan lagi, bahwa mulai tahun ini Jakarta harus segera membangun 20 kilometer tanggul yang lokasinya tersebar di titik-titik kritis

Rabu, 08 Mar 2017 12:04 WIB

Ilustrasi: Pengembangan Terpadu Pesisis Ibu Kota (NCICD)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Jakarta- Pemerintah akan mulai pembangunan tanggul di pantai utara DKI Jakarta sepanjang 20 kilometer, mulai tahun ini. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pembangunan tanggul 20 kilometer itu merupakan hasil kajian Bappenas tentang pengembangan Teluk Jakarta.

Kata Bambang, pembangunan tanggul di pantai itu akan membantu mengurangi rob dan mencegah penurunan muka air tanah.

"Yang pasti, kita sudah mengusulkan, dan tampaknya sudah disepakati, meskipun tentunya harus pengambilan keputusan lagi, bahwa mulai tahun ini Jakarta harus segera membangun 20 kilometer tanggul yang lokasinya tersebar di titik-titik kritis. Tadi sudah ditunjukkan mana wilayah pantai utara yang tingkat penurunan tanahnya paling dalam, yang banjir rob terjadi, itu yang kita bikin tanggul. Kalau ditotal, 20 kilometer," kata Bambang di kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim, Rabu (08/03/17).

Bambang mengatakan, tanggul di pantai itu sudah sangat diperlukan, dan harus segera dibangun tahun ini. Kata dia, saat ini tanggul pantai Jakarta baru ada sepanjang 340 meter.

Menurut perhitungan Bappenas, pembangunan tanggul itu memerlukan dana Rp 9 triliun, dan akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta. Bappenas juga menargetkan tanggul itu bisa rampung pada akhir 2018. Dari segi pembiayaan itu, kata Bambang, DKI Jakarta bisa menyelesaikannya sendiri karena nilainya tak terlalu besar.

Bambang berujar, tanggul sepanjang 20 kilometer itu akan terpecah menjadi beberapa titik. Kata dia, pada tahap awal ini, tanggul hanya akan dibangun di titik dengan tingkat penurunan muka air tanah terparah, atau yang paling sering terjadi rob.

Selain membangun tanggul, Bappenas juga meminta Pemda DKI Jakarta memperbaiki distribusi air bersih di wilayahnya. Pasalnya, kata Bambang, saat ini banyak wilayah di Jakarta yang belum mendapatkan akses air bersih, sehingga tetap menggunakan air tanah, yang dampaknya bisa mempercepat penurunan muka air tanah.

Kata Bambang, saat ini penurunan muka air tanah di Jakarta sudah sangat parah, sehingga pembangunan tanggul di pantai dan pengurangan konsumsi air tanah bisa menjadi strategi pertahanan terhadap banjir dari laut.

Tanggul Raksasa Bisa Dibatalkan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyatakan proyek Tanggul Laut Raksasa atau National Capital Integrated Coastal Development(NCICD) bisa ditunda, atau bahkan dibatalkan, apabila proyek tanggul sepanjang 20 kilometer  berhasil menekan laju penurunan muka air tanah. Bambang mengatakan, saat ini   masih berfokus menekan penurunan laju air tanah beserta rob yang kerap merendam wilayah utara Jakarta.

Lagipula, kata Bambang, proyek NCICD masih banyak diperdebatkan.

"Saya enggak mengurusin pulau reklamasi. Saya mengurusin pertahanan Jakarta terhadap banjir laut. (Apa ada implikasinya pembangunan tanggul ini untuk proyek di luar pantai?) Ya enggak dong. Artinya sekarang daerah itu yang kena banjir rob. Kita belum sampai ke NCICD. NCICD itu kita lihat sebagai satu rencana jangka panjang. Memang ada argumen, apapun yang terjadi di Jakarta, suatu saat Jakarta akan perlu tanggul laut. Mungkin benar, tetapi pertanyaannya kapan? Dan kemudian, kalau kita melakukan upaya lebih untuk menjaga pengambilan air tanah, bisa enggak kita menahan laju itu? Ini yg masih debatable," kata Bambang di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Rabu (08/03/17).

Editor: Rony Sitanggang
 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi

  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah

Penembak Brimob di Timika Berjumlah 15 Orang

  • Ahli: PNPS Penodaan Agama Langgar HAM Warga Ahmadiyah
  • Jokowi Tunjuk Din Syamsuddin sebagai Utusan Khusus Dialog Antaragama
  • Tak Dapat Bantuan KIS, Puluhan Pemulung Geruduk Gedung DPRD Sumut