KLHS Kendeng, Menteri Siti Minta Percepat Penuntasan

"Hari ini tadi ada rapat dipimpin Dirjen Planologi, dan saya minta dipercepat. Karena menurut perkiraan mereka kan selesainya nanti bulan April. "

Senin, 20 Mar 2017 15:08 WIB

Ilustrasi (foto: Antara)


KBR, Jakarta- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya memerintahkan agar Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pegunungan Kendeng dipercepat. Kajian tersebut diminta rampung lebih cepat dari target awal yakni April 2017.

Kata dia, tim KLHS juga diminta segera mengundang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, utamanya untuk menentukan status Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih.  Siti mengaku telah bertemu dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan pekan lalu tentang kajian yang dilakukan oleh Badan Geologi.

"Hari ini tadi ada rapat dipimpin Dirjen Planologi, dan saya minta dipercepat. Karena menurut perkiraan mereka kan selesainya nanti bulan April. Tapi saya minta dicepatin saja dan segera diundang juga ESDM-nya, karena otoritasnya di ESDM yang menentukan riset-risetnya itu," kata Siti di kompleks Istana, Senin (20/3/2017).

Siti Nurbaya menambahkan, tim penyusun KLHS terus mengumpulkan data-data tambahan untuk bahan kajian. Tim juga telah meminta data yang dimiliki oleh PT Semen Indonesia dan Pemda Jawa Tengah, namun belum diberikan.

"Kita sebetulnya pusat, sudah minta kepada Semen Indonesia maupun kepada Pemda Jateng untuk mendapatkan data itu, tetapi belum dapat. Dan sekarang lagi intensifkan lagi," tuturnya.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!

  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...

Saracen, Analisis PPATK sebut Nama Besar

  • Bentuk Densus Tipikor, Mabes Minta Anggaran Hampir 1 T
  • Bareskrim Sita Jutaan Pil PCC di Surabaya
  • Konflik Myanmar, Tim Pencari Fakta PBB Minta Tambahan Waktu