JMPPK: Izin Semen Tak Dicabut, Makin Banyak Orang Ikut Mengecor Kaki di Depan Istana

Aksi ini merupakan yang kedua kalinya untuk mengekspresikan penolakan mereka terhadap keberadaan pabrik semen PT Semen Indonesia di Rembang Jawa Tengah.

Senin, 13 Mar 2017 17:40 WIB

Seorang ibu tengah bersiap dipasung semen pada kakinya, di depan Istana Merdeka, Senin (13/3/2017). (Foto: LBH Jakarta/JMPPK)


KBR, Jakarta - Warga pegunungan Kendeng Jawa Tengah kembali menggelar aksi pasung kaki di depan Istana Merdeka, Jakarta. Sejumlah perempuan Kendeng berjejer duduk di kursi, di seberang Istana Merdeka. Kaki mereka dibalut kain dan dipasung dengan adukan beton semen di kotak kayu.

Aksi ini merupakan yang kedua kalinya untuk mengekspresikan penolakan mereka terhadap keberadaan pabrik semen PT Semen Indonesia di Rembang Jawa Tengah. Mereka mendesak Presiden Joko Widodo mencabut izin lingkungan PT Semen Indonesia.

Perwakilan warga Pegunungan Kendeng, Joko Prianto mengatakan aksi "Dipasung Semen Jilid II" ini tidak akan dihentikan sampai izin pabrik dicabut.

"Sampai kapan (aksi ini) kita belum tahu. Karena ketika tuntutan kami belum dipenuhi Presiden, kami tidak akan melepas cornya," kata Joko Prianto di depan Istana Merdeka, Senin (13/3/2017).

Baca juga:


Jika sampai seminggu aksi mereka ini tidak digubris pemerintah, kata Joko, warga penolak semen lain beserta para aktivis akan ikut bergabung dan beramai-ramai memasung kaki mereka dengan semen.

Ini merupakan kali kedua warga Pegunungan Kendeng memasung kaki mereka dengan semen. Aksi memasung diri dengan semen sebelumnya dilakukan sembilan orang perempuan Pegunungan Kendeng, pada Selasa (12/4/2016). Aksi itu hanya ditemui utusan Presiden Joko Widodo, yaitu Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki pada hari kedua aksi.

Aksi itu diikuti pertemuan antara Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) dengan Presiden Joko Widodo pada Selasa (2/8/2016). Hasil pertemuan itu, menurut JMPPK, adalah Presiden Jokowi menyatakan segala izin semen ditunda hingga adanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kawasan Kendeng.

Pada 5 Oktober 2016, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) yang mengabulkan gugatan petani Kendeng dan mencabut izin lingkungan pembangunan dan pertambangan PT Semen Indonesia di Rembang.

Namun, pada Februari lalu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo justru mengeluarkan izin lingkungan baru. Padahal, proses penyusunan KLHS belum rampung. Joko Prianto mempertanyakan langkah Ganjar mengeluarkan izin baru tersebut.

Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan masih memerlukan beberapa data terkait aliran air di kawasan tersebut.

"Kita tidak mau buru-buru, harus hati-hati. Kita masih perlu beberapa data terkait aliran airnya, betul enggak ada cadangan air yang dibilang itu," kata Siti Nurbaya.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

Kuasa Hukum: Ada Gangguan di Otak Setnov

  • Beredar Surat Dari Novanto Soal Jabatannya, Fahri Hamzah: Itu Benar
  • Gunung Agung Meletus, Warga Kembali Mengungsi
  • Kasus PT IBU, Kemendag Bantah Aturan HET Beras Jadi Biang Penggerebekan