Pilkada Serentak, KPU Jatim Jamin Hak Konstitusional Pengungsi Syiah Sampang

"Tidak ada potensi menghilangkan hak Konstitusional mereka. Terkait fasilitas TPS Bagi kelompok tersebut akan kami upayakan,"

Senin, 26 Feb 2018 12:53 WIB

Ilustrasi: Rumah penganut Syiah di Sampang usai dibakar massa. (Foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR,  Surabaya- Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU) Jawa Timur belum memutuskan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) bagi pengungsi Syiah Sampang saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018. Sampai saat ini, KPU Jatim masih mengkaji lokasi yang tepat, sesuai dengan surat edaran KPU pusat.

"Kalau secara konstitusional pengungsi Syiah punya hak untuk memilih. Terkait TPS kami masih mempergunakan surat terakhir edaran KPU pusat lebih diarahkan membuat TPS di lokasi terdekat," kata komisioner KPU Jatim Muhammad Arbayanto pada Senin (26/2/2018).

Arbayanto   menjamin  pengungsi Syiah akan mendapatkan hak Konstitusional untuk mencoblos dalam Pilgub Jatim 2018.

"Tidak ada potensi menghilangkan hak Konstitusional mereka. Terkait fasilitas TPS Bagi kelompok tersebut akan kami upayakan," tandasnya.

Menurut dia, pada Pilkada serentak mendatang,  warga Syiah Sampang akan mencoblos di Pemilihan Gubernur Jatim dan Pilkada Sampang. Sesuai dengan surat edaran KPU, maka TPS harus didirikan di wilayah Sampang atau di perbatasan Bangkalan.

"Kami masih melakukan kajian. Kalau sesuai petunjuk KPU maka yang paling dekat adalah di Sampang. Kalau Pilgub Jatim kan daerah pemilihannya Jatim, sedangkan Pilbup Sampang daerah pemilihannya juga Sampang," tandasnya.

Sekadar diketahui, ratusan warga Syiah Sampang, sampai saat ini masih mengungsi di Rusun Jemundo, Sidoarjo.   Dari hasil  pencocokan dan penelitian (Coklit) di Rusun Jemundo, ada sekitar 315 warga pengungsi Syiah yang memiliki hak pilih di pilkada serentak yang digelar Juni mendatang. Mereka mengungsi sejak permukiman mereka dibakar massa pada 26 Agustus 2016.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Konflik agraria dari tahun ke tahun terus naik. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi 600an konflik agraria sepanjang tahun lalu, meningkat 50 persen dibandingkan 2016.