Mendagri Minta Pjs Gubernur Lampung Indentifikasi Masalah Pilkada

Masa jabatan Didik Suprayitno sebagai Pjs Gubernur Lampung berakhir pada 23 Juni 2018. Sedangkan jabatan M Ridho Ficardo sebagai gubernur periode 2014-2019 berakhir pada 2 Juni 2019.

Selasa, 13 Feb 2018 14:13 WIB

Ilustrasi. (Foto: kemendagri.go.id/Publik Domain)

KBR, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melantik staf Mendagri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa, Didik Suprayitno sebagai Penjabat sementara (Pjs) Gubernur Lampung. 

Didik menggantikan sementara Gubernur Lampung M Ridho Ficardo yang menjalani masa cuti untuk mengikuti kampanye pilkada 2018.

Dalam pelantikan itu, Tjahjo memerintahkan Didik segera berkoordinasi dengan berbagai pihak demi kelancaran Pilkada 2018. 

"Segera melakukan konsolidasi di jajaran pemerintah daerah, dengan upaya melaksanakan pilkada serentak di Provinsi Lampung. Segera berkoordinasi dengan Forum Pimpinan Daerah, khususnya Kapolda Lampung, dengan BIN, untuk menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan menghadapi pilkada serentak," pesan Tjahjo Kumolo kepada Pjs gubernur Lampung Didik Suprayitno di Kemendagri, Selasa (13/2/18).

Masa jabatan Didik sebagai Pjs Gubernur berakhir pada 23 Juni 2018. Sedangkan jabatan M Ridho Ficardo sebagai gubernur periode 2014-2019 berakhir 2 Juni 2019.

Tjahjo menyatakan, Didik perlu mengajak seluruh jajaran pejabat dan staf pemda untuk menciptakan iklim sejuk dan menyiapkan pilkada dengan lancar dan baik. Di antaranya berkoordinasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat yang ada di Lampung.

Tjahjo juga mengingatkan, bahwa permainan politik uang dibarengi maraknya isu SARA harus selalu dicegah karena kedua hal itu

membahayakan demokrasi.

Baca juga:

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Wiranto Batalkan Wacana Pj Gubernur dari Polisi

  • PPATK: Politik Uang Rawan sejak Kampanye hingga Pengesahan Suara
  • Hampir 30 Ribu Warga Kabupaten Bandung Mengungsi Akibat Banjir
  • Persiapan Pemilu, Polisi Malaysia Dilarang Cuti 3 Bulan Ini

Pada 2018 Yayasan Pantau memberikan penghargaan ini kepada Pemimpin Redaksi Kantor Berita Radio (KBR) Citra Dyah Prastuti, untuk keberaniannya mengarahkan liputan tentang demokrasi dan toleransi.