KPAI Temukan Praktik Eksploitasi Anak Jelang Pilkada 2018

"Contohnya, di Sulawesi sudah ada anak dibawa mengantar pasangan calon dengan becak. Kekhawatiran kami adalah keselamatan anak. Tapi karena kampanye belum dimulai, belum bisa kami laporkan ke Bawaslu,

Jumat, 09 Feb 2018 15:50 WIB

Ilustrasi. Anak-anak dilibatkan dalam kampanye partai politik di Gelora Bung Karno Jakarta, Minggu (16/3/2014). (Foto: ANTARA/Zabur Karuru)

KBR, Jakarta - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi potensi eksploitasi anak selama masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.

Masa kampanye Pilkada 2018 di 171 daerah akan dimulai serentak pada 15 Februari 2018 selama lima bulan.

Anggota KPAI Jasra Putra mengatakan potensi penyalahgunaan anak harus menjadi perhatian serius dari Bawaslu, karena marak terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya. 

Pada Pemilu 2014, KPAI mencatat ada sekitar 250 kasus penyalahgunaan anak dalam kampanye.

"Di antaranya soal penggelembungan DPT dimana anak yang mestinya belum masuk pemilih, dimasukkan daftar pemilih. Kemudian pelanggaran paling banyak di 2014 itu, mengajak anak di area kampanye, memakai atribut parpol. Ini merupakan tantangan tersendiri, baik di KPAI dan Bawaslu untuk menjalin langkah-langkah tegas. Terkait apakah nanti melakukan edukasi kepada orang tua agar tidak melibatkan anak ke arena kampaye terbuka dan tertutup," kata Jasra di kantor Bawaslu, Jumat (9/2/2018).

Baca juga:

Jasra Putra mengatakan menjelang Pilkada 2018 ini KPAI juga telah menemukan praktek eksploitasi anak untuk kepentingan politik pasangan bakal calon kepala daerah. Namun, KPAI tidak bisa menindaklanjuti temuan itu lantaran masa kampanye baru dimulai 15 Februari mendatang.

"Kami identifikasi itu di dunia maya. Contohnya, di Sulawesi sudah ada anak dibawa mengantar pasangan calon dengan becak. Kekhawatiran kami adalah keselamatan anak. Tapi karena kampanye belum dimulai, belum bisa kami laporkan ke Bawaslu," kata Jasra.

KPAI mencatat setidaknya ada 15 jenis pelanggaran terkait penyalahgunaan anak untuk kepentingan politik. Untuk menyongsong masa kampanye, KPAI akan membuka Posko Pengawasan Kampanye Ramah Anak, mulai 15 Februari hingga 27 Juni 2018. 

KPAI berharap bisa bersinergi dengan Bawaslu dalam menindaklanjuti hasil pengaduan atau pengawasan selama masa kampanye.

Ketua Bawaslu Abhan mengakui sanksi untuk pelanggaran penyalahgunaan anak dalam kampanye tidak tegas diatur dalam undang-undang. 

Bawaslu hanya bisa memberikan sanksi administrasi. Adapun, untuk dugaan mengarah ke tindak pidana, bukan menjadi kewenangannya. 

"Karena di UU Pilkada tidak mengatur, kalau itu dugaan pidana umum, kami rekomendasi kepada penyidik, untuk melakukan lebih lanjut tidak pidana prosesnya," ujar dia.

Kendati begitu, Abhan memastikan akan menindak setiap pelanggaran yang terjadi.

Baca juga:

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Tanggal 23 Juli nanti kita akan merayakan Hari Anak Nasional. Peringatan ini diharapkan bisa menjadi pengingat bahwa masih banyak persoalan yang dihadapi anak Indonesia.