Kementerian PUPR Prediksi Proyek Strategis Sanitasi & Air Minum Tidak Kelar pada 2019

"Kebanyakan 70 persen sudah hijau, ada yang kuning dan ada yang merah. Dari target 100 persen. Yang merah antara lain sanitasi dan target air minum. Itu yang mungkin tidak tercapai."

Selasa, 13 Feb 2018 11:32 WIB

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama Presiden Joko Widodo. (Foto: ANTARA/Iggoy el Fitra)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono memperkirakan proyek air minum dan sanitasi (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan/AMPL) di Indonesia tidak akan selesai sesuai target hingga tahun 2019. Hal itu dikarenakan kurangnya anggaran yang tersedia. 

Dari target 100 persen yang dicita-citakan Presiden Joko Widodo, Basuki mengklaim baru sanggup menuntaskan 72 persennya.

"Kebanyakan 70 persen sudah hijau, ada yang kuning dan ada yang merah. Dari target 100 persen. Yang merah antara lain sanitasi dan target air minum. Itu yang mungkin tidak tercapai. Karena, anggarannya pasti at all cost kalau mau 100 persen," kata Menteri Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (12/2/2018).

Meski pesimistis sesuai target, Basuki mengatakan pemerintah tidak akan mengubah target. Hal ini sesuai instruksi dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengevaluasi sejumlah proyek strategis nasional yang tidak mungkin dilaksanakan. Basuki mengklaim di Kementerian PUPR sekitar 70 persen proyek strategis pasti akan tercapai di 2019.

Di Kementerian PUPR, terdapat proyek pembangunan sanitasi dan air minum dengan target pada 2019 nanti 100 persen masyarakat Indonesia akan terlayani akses air minum dan sanitasi layak. Pemerintah telah membentuk Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Nasional.

Pokja AMPL Nasional memperkirakan dibutuhkan dana Rp275 triliun untuk mencapai target 100 persen. 

Baca juga:

Sejak 2015, pemerintah menetapkan 245 proyek yang masuk sebagai proyek strategis nasional. Seluruh proyek itu tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2016 mengenai Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Tahun lalu, Perpres itu direvisi. Pemerintah menambah dua program lain dengan total nilai investasi mencapai Rp4,1 triliun. Jokowi meminta seluruh kementerian terkait mempercepat eksekusi proyek-proyek tersebut. 

Tahun depan, Jokowi berharap pemerintah bisa mulai fokus mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dia meminta seluruh kementerian terkait membuat program untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

"Saya ingatkan, 2019 itu tahun politik. Saya minta agar setelah melakukan percepatan infrastruktur, peningkatan daya saing ekonomi, mulai 2019 kita fokus pada pembangunan Sumber Daya Manusia," kata Jokowi di Istana, Senin (12/2/2018).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution tidak menampik adanya perintah untuk mengevaluasi sejumlah proyek strategis. 

Darmin mengakui ada sejumlah proyek yang memang terhambat pelaksanaannya. Ia berujar kementeriannya akan membuat sejumlah kriteria evaluasi untuk menentukan proyek mana saja yang kemungkinan tak akan jalan.

"Proyek strategis nasional itu banyak. Nanti kita buat kriteria dulu segala macam. Kalau enggak ada, nanti ribut," kata Darmin.

Baca juga:

Editor: Agus Luqman 

Komentar
Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

Saat ini ada banyak cara dan sarana untuk membantu orang lain. Lewat NusantaRun salah satunya.