Resmikan PINA, Jokowi Singgung Proyek Mangkrak

"Seperti di Umbulan, tidak tahu berapa tahun berhenti. Sekarang sudah bisa jalan dengan model PPP. Saya kira hal-hal seperti ini yang harus dicarikan jalan terobosan,"

Jumat, 17 Feb 2017 19:45 WIB

Ilustrasi: Sejumlah pekerja menggarap pembangunan Jembatan Tuntang di ruas Tol Bawen-Salatiga di Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Kamis (26/1). (Foto: Antara)


KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo melakukan financial close terhadap pembiayaan infrastruktur non-anggaran pemerintah (PINA) pertama  di Istana Negara. Proyek tersebut berupa pembangunan 9 ruas jalan tol yang dilakukan oleh PT Waskita Toll Road senilai Rp 70 triliun.

Dari 9 ruas jalan tol tersebut, 5 di antaranya adalah tol Trans Jawa. Jokowi berharap, ke depan makin banyak model pembiayaan yang tidak bergantung pada anggaran pemerintah, sehingga proyek infrastruktur cepat rampung.

"Saya menyambut baik Financial Closing Waskita Toll Road sebagai sebagai proyek PINA pertama ini. Saya berharap ini menjadi awal yang baik, yaitu dipercepatnya pembiayaan investasi Waskita Toll Road senilai  Rp 70 triliun. Jadi,  memang dalam 5 tahun ini kita ingin konsentrasi, ingin fokus pada pembangunan infrastruktur. Kenapa kita lakukan ini? Karena memang pembangunan infrastruktur kita kalah jauh dengan negara-negara lain, sehingga daya saing kita, competitiveness kita juga  kalah," kata Jokowi di Istana Negara, Jumat (17/2/2017).

Jokowi menambahkan, beragam model pembiayaan nonanggaran pemerintah perlu dikembangkan, mengingat adanya keterbatasan uang negara. Jokowi menyebut proyek Sistem Penyediaan Air Minum Umbulan di Jawa Timur yang dibiayai dengan skema kerja sama pemerintah dan swasta (public private partnership). Padahal proyek ini sempat mangkrak selama lebih dari 40 tahun.

"Seperti di Umbulan, tidak tahu berapa tahun berhenti. Sekarang sudah bisa jalan dengan model PPP. Saya kira hal-hal seperti ini yang harus dicarikan jalan terobosan,  di luar pakem-pakem yang rutinitas, sering kita jalani, kita nikmati," imbuhnya.

Jokowi meminta agar proyek-proyek infrastruktur di daerah melibatkan kontraktor dan pengusaha lokal. Hal ini diharapkan mampu mendorong pemerataan kesejahteraan.

"Libatkan kontraktor-kontraktor yang ada di daerah, libatkan UKM-UKM yang ada di daerah agar mereka mendapatkan kue-kue ekonomi, pemerataan itu harus terjadi," ujar dia. 


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Ini Hasil Rapat Bamus DPR soal Perppu Ormas

  • Tim Arkeolog Sumba Berupaya Cetak Kerangka Situs 2800 Tahun
  • LN: Amerika Terapkan Sanksi Baru bagi Pendukung Korea Utara
  • OR: Di Tengah Ketakpastian Draxler Didekati Sejumlah Klub

Indonesia baru merayakan dirgahayu yang ke-72. Ada banyak harapan membuncah untuk generasi penerus yang bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.