BERITA

Alasan Migrant Care Desak Jokowi Evaluasi Moratorium TKI ke Timteng

""Desakan kami adalah moratorium ini tidak boleh dibiarkan berkepanjangan menjatuhkan korban yang lebih banyak. Tetapi segera Presiden memimpin evaluasi, apa yang mau didapat dari moratorium ini.""

KBR, Jakarta- Organisasi buruh  Migrant Care mendesak  Presiden Joko Widodo segera mengevaluasi kebijakan moratorium pengiriman TKI ke Timur Tengah. Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anies Hidayah  mengatakan, kebijakan moratorium  bakal mendorong tindak kriminal berupa penyelundupan dan perdagangan manusia ke Timur Tengah.

Kata dia, argumen itu juga didukung dengan data pengiriman buruh migran Indonesia ke Timur Tengah yang tetap tinggi. Selain itu, evaluasi itu juga bisa menjadi basis kajian peta jalan Zero PRT 2017.

"Migrant Care sudah menyampaikan data secara detail kepada tiga instansi. Jadi desakan kami adalah moratorium ini tidak boleh dibiarkan berkepanjangan menjatuhkan korban yang lebih banyak. Tetapi segera Presiden memimpin evaluasi, apa yang mau didapat dari moratorium ini. Karena kejahatannya masih banyak, implikasi dari moratorium. Ini membuka keran luar biasa praktik-praktik perdagangan orang," kata Anies di Menteng, Selasa (14/02/17).

Anies mengatakan sudah mendesakkan hal itu kepada    Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), serta Kementerian Luar Negeri. Kata Anies, data yang dia serahkan kepada tiga instansi itu yakni temuan pengiriman 2.793 orang PRT migran Indonesia dari Bandara Soekarno Hatta, dalam kurun 2015-2016, atau saat moratorium berlangsung.

Anies berkata, sekitar seribu orang di antara PRT migran itu diberangkatkan pertama kali menggunakan visa umroh, kunjungan, serta dimanipulasi sebagai tenaga kebersihan. Sementara itu, 1.772 orang merupakan PRT migran yang berangkat kembali setelah cuti dan perpanjangan kontrak.

Anies berujar, kebijakan moratorium bukanlah jawaban dari maraknya kasus kekerasan terhadap TKI migran Indonesia. Pasalnya, kata dia, beberapa kali moratorium justru mencerminkan ketiadaan inovasi kebijakan dalam hal perlindungan buruh migran. Selain itu, juga menimbulkan kesan pemerintah tidak pernah mengevaluasi secara serius efektivitas kebijakan moratorium.

Pertumbuhan Pedesaan

Sementara itu Center for Indonesian Policy Studies (CHIP) menilai moratorium pengiriman TKI ke Timur Tengah bakal berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian di pedesaan.  Peneliti CHIP Rofi Uddarojat mengatakan, buruh migran itulah yang mentransfer dana besar dari luar negeri untuk keluarganya di dalam negeri.

Kata dia, remitansi itulah yang akan menggerakkan perekonomian   di pedesaan.

"Agak sedikit salah kaprah. Jadi bukan pahlawan devisa sebetulnya yang harus diagungkan. Tetapi pahlawan remitansi. Jadi yang penting bukan devisa untuk pemerintah. Mereka mengirimkan uang bukan untuk penerimaan negara, tetapi mengirimkan uang untuk keluarganya, masyarakat di pedesaan sebagai penghidupan bagi masyarakat tersebut. Jadi sebagai remitan, uang yang dikirim ke dalam negeri, membantu kehidupan masyarakat kecil di pedesaan," kata Rofi.

Rofi mengatakan, dana remitansi dari para buruh migran sepanjang 2016 mencapai Rp 97 triliun. Kata dia, nilai itu bahkan lebih besar dibanding realisasi belanja bantuan sosial pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang hanya Rp 49,6 triliun. Kata Rofi, data CHIP bahkan menunjukkan kontribusi dana remitansi itu terhadap pengurangan angka kemiskinan di Indonesia pada 2000 sampai 2007, mencapai 26,7 persen.

Selain itu, menurut Rofi, budaya migrasi telah mengakar sejak puluhan tahun lalu, sehingga tak bisa langsung dihentikan melalui moratorium. Kata dia, moratorium justru menimbulkan risiko besar, yakni perdagangan manusia dan terhambatnya pertumbuhan inklusif masyarakat pedesaan.

Editor: Rony Sitanggang

• Moratorium TKI
• Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anies Hidayah
• Peneliti CHIP Rofi Uddarojat