Uji Materi UU Pemilu, MK Putuskan Partai Lama Ikuti Verifikasi

MK menolak uji materi ambang batas pencalonan Presiden.

Kamis, 11 Jan 2018 13:01 WIB

Ilustrasi: Sidang uji materi Undang-undang di MK. (Foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta-  Mahkamah Konstitusi  mengabulkan gugatan uji materi Undang-Undang (UU) Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.  Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat  membatalkan pasal yang tak mewajibkan peserta pemilu 2014 mengikuti verifikasi.

"Menyatakan pasal 173 ayat 3 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182 tambahan Lembaran Republik Negara Nomor 6109 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," jelas Hakim Arief di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (11/1/18).

Sementara terkait ambang batas pencalonan presiden, MK menolak gugatan uji materi itu. Pasal 222 UU Pemilu mensyaratkan 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara bagi  partai yang ingin mengajukan calon Presiden.

"Pokok permohonan berkenaan dengan pasal 222 UU Pemilu tidak beralasan menurut hukum."

Dalam uji materi pasaal ambang batas, 2 hakim  menyampaikan perbedaan pendapat.  Hakim  Saldi Isra dan Suhartoyo menyepakati ketentuan presidential threshold dalam pasal 222 itu dihapus. 

Uji materi sejumlah pasal itu diajukan beberapa  partai baru di antaranya Partai Solidaritas Indonesia, Partai Idaman, dan  Partai Perindo.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

RKUHP, Koalisi Kebebasan Pers Sangsi Audiensi dengan DPR Bawa Perubahan

  • BMKG : Kemarau di Aceh Berlanjut Hingga Maret
  • Israel Beli Minyak Ke ISIS
  • TC Tahap Dua TImnas, Milla Tak Panggil Evan Dan Ilham

Tidak lama lagi kita akan merayakan pesta rakyat yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang jatuh pada tahun 2019.