Politikus PDIP: Kebijakan Impor Beras Semrawut, Mendag Perlu Dievaluasi

"Kebetulan Bulog adalah mitra kami di Komisi VI DPR. Bahkan kami yang bertugas di Komisi VI yang bermitra dengan Kemendag, Bulog, PPI, dan BUMN, kami tidak tahu ada kebijakan impor beras ini."

Rabu, 17 Jan 2018 19:27 WIB

Angota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka. (Foto: ANTARA/Widodo S Jusuf)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR dari F-PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka mempertanyakan kebijakan impor beras yang dilakukan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. 

Rieke mengatakan kebijakan impor beras itu tidak pernah dikoordinasikan dengan legislatif, khususnya Komisi VI selaku mitra dari Kementerian Perdagangan, Badan Urusan Logistik (Bulog) dan juga BUMN, termasuk perusahaan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia PPI Persero.

Rieke meyakini keputusan impor beras bukan gagasan Presiden Joko Widodo.

"Saya yakin sampai saat ini itu bukan keinginan Pak Jokowi untuk mengimpor beras. Itu yang saya telusuri, karena kebetulan Bulog adalah mitra kami di Komisi VI DPR. Bahkan kami yang bertugas di Komisi VI yang bermitra dengan Kemendag, Bulog, PPI, dan BUMN, kami tidak tahu ada kebijakan ini," kata Rieke dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Baca juga:

Kronologis

Rieke juga menilai landasan kebijakan Menteri Perdagangan untuk mengimpor beras tersebut semrawut. Hal itu dia beberkan melalui beberapa catatan kronologi sebelum diputuskan adanya impor beras. 

Pada 23 November 2017, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan stok beras aman hingga Mei 2018. 

Pada 7 Desember 2017, Direktur SDM dan Umum Bulog mengatakan, stok beras mencapai 1,1 juta ton yang diperkirakan aman untuk memenuhi kebutuhan hingga April 2018. 

Pada 10 Januari 2018, Rieke bertemu Presiden Jokowi dalam acara ulang tahun PDIP. Mereka bertemu dengan Menteri Perdagangan, namun tidak ada pembicaraan apa-apa soal impor beras.

Pada tanggal 11 Januari 2018, Menteri Perdagangan mengatakan Indonesia akan mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton dari Thailand dan Vietnam. Menteri Perdagangan menunjuk PT PPI sebagai penanggung jawab impor beras.

Pada 14 Januari 2018, Ombudsman RI menemukan gejala maladministrasi dalam pengelolaan data stok dan rencana impor beras 500 ribu ton. 

Pada 15 Januari 2018 pagi, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) memberikan catatan bahwa terdapat distribusi beras yang buruk karena rantai distribusi terlalu panjang sehingga rawan aksi spekulasi oleh pelaku usaha. 

Pada 15 Januari 2018 sore, terjadi perubahan yang diumumkan resmi di Kemenko Perekonomian oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, bersama Bulog, Menteri Perdagangan dan BPS. Pemerintah mengumumkan impor beras yang semula dipegang PT PPI Persero dialihkan ke Bulog. 

"Dari yang tadinya PPI diminta untuk mengimpor, kok lalu beralih ke Bulog?" kata Rieke heran. 

"Kalau pembantunya Presiden memberikan data yang berbeda, saya kira ini perlu ada evaluasi yang serius. Apalagi yang menyangkut persoalan beras," katanya. 

Baca juga:

Dari dasar pertimbangan itu, Rieke menyatakan menolak impor beras. Ia mengatakan masalahnya bukan pada pihak mana yang mengimpor, namun terkait kinerja Bulog selama ini yang dianggap tidak melakukan penyerapan beras secara masif. Ditambah lagi BPS tidak menyampaikan informasi data stok beras. 

"Saya menolak impor beras. Saya tidak ingin persoalan ini ditarik ke siapa yang mengimpor, PPI atau Bulog. Ini namanya ada suatu skenario besar untuk mengarahkan, ya siapa aja yang mau mengimpor asal impor tetap terjadi. Bukan itu inti persoalannya," kata Rieke. 

"Inti persoalannya, apakah memang harus mengimpor? Apakah stok yang katanya pas-pasan itu memang sudah tepat datanya atau belum?" tambahnya. 

Rieke menyebut, Presiden Jokowi sudah memerintahkan beberapa waktu lalu agar Bulog merampungkan target penyerapan beras kurang lebih 4 juta sampai 4,5 juta ton. 

Realisasinya, kata Rieke, serapan beras yang dilakukan Bulog per Januari sampai Desember 2017 hanya mencapai sebesar 2,16 juta ton. Jumlah itu jauh dari yang diperintahkan Presiden Jokowi. 

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi
  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial

DPR dan Pemerintah Belum Sepakati Definisi Teroris, Pembahasan RUU Terorisme Diperpanjang

  • Polda Kaltim Tetapkan Nakhoda Kapal Berbendera Panama Jadi Tersangka
  • Suciwati: Pak Jokowi, Mana Dokumen TPF Munir?
  • Abaikan Pergub, Dua Pelanggar di Lhokseumawe Dicambuk di Ruang Terbuka

Anda berencana ke luar negeri? Ingin beli oleh-oleh, tapi takut kena pajak? Pada 1 Januari 2018, pemerintah menerbitkan regulasi baru untuk impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.