LIVEBLOG Menuju Pilkada 2018: Pendaftaran Calon

Pemilu 2018 tidak hanya menjadi pertarungan partai-partai di tingkat daerah, tapi juga menjadi ajang pertarungan politik menuju Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019.

Kamis, 11 Jan 2018 08:24 WIB

Anggota KPU Ilham Saputra dan Pramono Ubaid Tanthowi di Media Center KPU, Jakarta, Rabu (10/1/2018). KPU secara resmi menutup pendaftaran bakal calon pada Rabu pukul 24.00 WIB. (Foto: KBR/Galih Pradipta)

Puluhan Tokoh Agama di Papua Puasa 30 Jam untuk Pilkada Damai

14:23 WIB11 Jan

KBR, Jayapura - Sekitar 80-an tokoh agama di Papua menggelar acara doa dan puasa bersama selama 30 jam. Puasa dilakukan mulai Kamis (11/1/20) pukul 13.00 WIT hingga Jumat (12/1/2018) pukul 18.00 WIT.

Acara doa dan puasa itu dilakukan untuk mengharapkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 yang akan digelar di Papua nanti berjalan damai. 

Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua, Pendeta Lypius Biniluk mengajak semua pihak untuk ikut berperan menciptakan Pilkada Papua yang aman dan damai. Apalagi TNI/Polri terus bekerja keras untuk menciptakan Pilkada aman di Papua.

"Ini istilahnya buka puasa atau persiapan puasa. Setelah makan siang, lalu masuk dalam doa puasa, untuk tidak makan dan tidak minum, selama satu setengah hari. Kemudian, besok Jumat pukul 6 sore baru makan dan minum. Itu yang kami mau. Kami mau mengorbankan waktu, tenaga dan semuanya, agar Tuhan ikut campur tangan terhadap peyelenggaraan pilkada," kata Lypius Biniluk, di Jayapura, Kamis (11/1/208).


Para tokoh agama di Papua menggelar doa dan puasa bersama selama 30 jam untuk pilkada damai di Jayapura, Papua, Kamis (11/1/2018). (Foto: KBR/Katharina Lita)

Pilkada serentak 2018 di Papua akan digelar untuk memilih gubernur Papua, serta pemilihan bupati di tujuh kabupaten yakni Kabupaten Mimika, Jayawijaya, Biak, Deiyai, Paniai, Mamberamo Tengah dan Puncak.

Dalam Pemilihan Gubernur Papua, bakal calon yang lolos akan diverifikasi oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai lembaga kultural orang asli Papua untuk memeriksa calon apakah keturunan asli Papua atau tidak.

Hingga pendaftaran ditutup, Rabu (10/1/2018), hanya ada dua pasangan bakal calon yang mendaftar. Dua pasangan itu adalah pasangan petahana Lukas Enembe dan Klemen Tinal serta pasangan John Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae (Joshua).

Reporter: Katharina Lita 


Tolak Dukung Calon Nonmuslim, Kader PPP Sumut Bakar Poster Romahurmuzy

12:23 WIB11 Jan

KBR, Medan - Sejumlah kader Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatera Utara melakukan aksi membakar poster Ketua Umum PPP Romahurmuzy, Rabu (10/1/2018).

Aksi tersebut dilakukan di kantor DPW PPP Sumatera Utara, karena menolak keputusan DPP PPP yang mendukung pasangan bakal calon gubernur Djarot Saeful Hidayat dan wakilnya Sihar Sitorus.

Ketua DPC PPP Langkat, Rahmat Rinaldi mengatakan para pengurus DPC di Sumatera Utara menolak mendukung Djarot-Sihar.

"Pengurus DPC melakukan hal yang sama, ppembakaran poster di beberapa daerah. Artinya penolakan bersama akibat dari kekecewaan para kader terhadap keputusan DPP terkait persoalan Pilgub Sumut," kata Rahmat, Rabu (10/1/2018). 

Rahmat mengatakan pengurus PPP di daerah tidak akan melakukan gerakan apapun untuk memenangkan pasangan Djarot-Sihar karena keputusan DPP PPP yang mendukung pasangan 'pelangi'.

"Kami tidak akan memberikan dukungan untuk proses pemenangan paslon yang diusung DPP. Kami cabut dukungan, kita akan pilih pemimpin yang bukan pasangan pelangi," kata Rahmat.

Pasangan pelangi yang mereka maksud adalah Djarot Saeful Hidayat yang beragama Islam berpasangan dengan Sihar Sitorus yang beragama Kristen Protestan.


Kader PPP di Sumatera Utara membakar poster bergambar ketua umum mereka Romahurmuzy di Medan, Rabu (10/1/2018). (Foto: KBR/Anugrah Andriansyah)

Sebelumnya, Ketua DPW PPP Sumut, Yulizar Parlagutan Lubis juga menolak mendukung Sihar Sitorus. Yulizar meminta agar PDIP dan PPP mengganti pasangan dari Djarot. Namun, setelah mengeluarkan pernyataan penolakan itu, Yulizar langsung dilengserkan dari jabatannya. 

Saat ini Ketua DPW Sumut dijabat Ihsan Nahrowi yang sebelumnya merupakan Ketua DPP PPP Korwil Sumatera. 

Ihsan hadir mendampingi Djarot-Sihar mendaftar ke KPU Sumut. Dalam dokumen yang ditandatangani Ketua Umum PPP Romahurmuzi itu disebutkan Ihsan menggantikan Yulizar. 

Dia juga diberi kuasa untuk melakukan pendaftaran dan menandatangani berkas-berkas dalam pencalonan Djarot-Sihar. 

Baca juga:

Reporter: Anugrah Andriansyah 


Jika Positif Narkoba, Pasangan Calon Pilkada Kaltim Bakal Langsung Dicoret

11:16 WIB11 Jan

KBR, Balikpapan – Sebagai bentuk dukungan terhadap pemberantasan narkoba, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Timur mewajibkan pasangan calon (paslon) wajib menjalani tes narkoba.

Anggota KPU Kalimantan Timur Ida Farida Ernada mengatakan tes narkoba dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah AW Wahab Syahrani Samarinda, mulai Kamis (11/1/2018) hingga Senin pekan depan.

Ida mengatakan jika hasil tes narkoba ada salah satu atau kedua pasangan yang positif narkoba maka KPU Kalimantan Timur akan langsung mendiskualifikasi pasangan calon tersebut.

Terkait masalah hukum jika ada yang positif narkoba, kata Ida, KPU Kalimantan Timur akan menyerahkan pada pihak yang berwenang yakni kepolisian untuk diproses hukum. 

"Aturannya standar. Jika ditemukan hal-hal lain, akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jika ditemukan positif narkoba, kami di KPU tidak memproses hukumnya, tapi kami membatalkan pencalonan itu. Tentunya berdasarkan hasil pemeriksaan tim dokter," kata Ida Farida Ernada, Kamis (11/1/2018).


Ilustrasi. Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Nofiandi ketika menjadi tersangka kasus narkoba jenis sabu,di gedung BNN Jakarta, Senin (14/3/2016). (Foto: ANTARA) 

Ada empat pasangan bakal calon peserta Pilkada Kaltim yang mendaftar ke KPUD Kalimantan Timur.

Pasangan Isran Noor-Hadi Mulyadi diusung tiga partai yaitu Gerindra, PKS dan PAN. Sedangkan pasangan Sofyan Hasdam-Nusyirwan Ismail diusung Partai Golkar dan Nasdem. Berikutnya pasangan Syaharie Jaang-Awang Ferdian diusung Demokrat, PKB dan PPP dan terakhir pasangan Rusmadi Wongso-Safaruddin yang diusung PDI Perjuangan dan Hanura.

Baca juga:

Reporter: Teddy Rumengan

 


Kapolri Pastikan Tiga Jenderal Peserta Pilkada Sudah Mundur dari Kepolisian

10:20 WIB11 Jan

KBR, Jakarta - Kapolri Tito Karnavian mengklaim telah menerima surat permohonan pengunduran diri dari tiga perwira polisi yang saat ini maju sebagai bakal calon peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018. 

Tito mengatakan saat ini permintaan pengunduran diri para perwira itu sedang diproses.

Tiga jenderal polisi tersebut yakni Murad Ismail sebagai bakal calon gubernur Maluku, Anton Charliyan yang akan maju sebagai bakal calon wakil gubernur Jawa Barat serta Safaruddin sebagai bakal calon wakil gubernur di Pilkada Kalimantan Timur. 

Tito mengatakan, anggota kepolisian memiliki hak politik yang sama dengan warga sipil, asal sudah lepas dari jabatan institusinya. 

"Itu hak politik mereka untuk mengabdi di bidang yang lain. Larangan di undang-undang juga enggak ada, tetapi memang mereka harus mengundurkan diri. Sepanjang mereka sudah mundur, mereka memiliki hak politik mereka. Sudah dicabut undang-undang, dan dicabut oleh pengadilan. Tiga orang itu sudah mengundurkan diri. Ada surat pengunduran. Proses pengundurannya sedang dijalankan," kata Tito di Jakarta, Rabu (10/1/2018).


Pasangan bakal calon peserta Pilkada Jawa Barat 2018 TB Hasanuddin (baju hitam) dan Anton Charliyan (baju merah) hendak menjalani pemeriksaan kesehatan di RS Hasan Sadikin Bandung, Kamis (11/1/2018). (Foto: ANTARA/M Agung Rajasa)

Tito mengklaim keterlibatan purnawirawan polisi justru akan meramaikan Pilkada, lantaran publik memiliki calon pemimpin daerah dari latar belakang beragam. 

Soal potensi keberhasilan polisi sebagai kepala daerah, menurut Tito, semua keputusan ada di tangan masyarakat sebagai pemilih.

Tito mengatakan keikutsertaan polisi dalam Pilkada ini bukan kali pertama. Ia mencontohkan majunya bekas Kapolda Bali I Made Mangku Pastika dalam pemilihan gubernur Bali. Pastika bahkan terpilih dua kali sebagai gubernur Bali untuk periode 2008-2013 (melalui PDI Perjuangan) dan kemudian periode 2013-2018 (melalui Partai Demokrat).

Baca juga:

Reporter: Dian Kurniati


Bupati Jayawijaya Daftar Pilgub Papua, 'Tantang' Petahana Lukas Enembe

10:01 WIB11 Jan

KBR, Jayapura - Pemilihan gubernur Papua 2018 kemungkinan hanya diikuti dua pasangan calon. Hingga hari terakhir pendaftaran, pada Rabu (10/1/2018) pukul 22.00 WIT, hanya ada dua pasangan calon yang sudah mendaftar ke KPU Papua.

John Wempi Wetipo, yang saat ini menjabat Bupati Jayawijaya, mendaftarkan diri ke KPU Papua di Jayapura, pada Rabu kemarin. Ia mendaftar sebagai bakal calon gubernur, berpasangan dengan Habel Melkias Suwae yang notabene merupakan Ketua DPD Partai Golkar Jayapura. 

Pasangan John-Habel alias Joshua ini diusung PDI Perjuangan dan Partai Gerindra, dengan jargon Papua Cerdas.

Sehari sebelumnya, Selasa (9/1/2018), gubernur petahana Lukas Enembe lebih dulu mendaftar ke KPU Papua di Jayapura dengan pasangan Klemen Tinal. Pasangan Lukas Enembe-Klemen Tinal keduanya merupakan pasangan petahana, atau saat ini masih menjabat gubernur dan wakil gubernur Papua.

Pasangan Lukas-Klemen diusung Koalisi Papua Bangkit Mandiri jilid II, yang terdiri dari sembilan partai politik, yaitu Partai Demokrat, Golkar, PPP, Nasdem, PAN, Hanura, PKB, PKS dan PKPI. 

Ketua KPU Papua, Adam Arisoi mengatakan hingga Rabu pukul 22.00 WIT, belum ada lagi pemberitahuan pasangan calon lain hendak mendaftarkan diri pada Pilkada Gubernur 2018.


Bakal calon gubernur Papua John Wempi Wetipo (tengah) dan Habel Melkias Suwawe (dua dari kanan) ketika hendak mendaftar ke KPU Papua di Jayapura, Rabu (10/1/2018). (Foto: ANTARA/Indrayadi TH)

Sebelumnya, ada satu lagi pasangan bakal calon yang hendak mendaftar yaitu pasangan Ones Pahabol-Petrus Yoram Mambay. Bekas Bupati Yahukimo itu dijadwalkan mendaftar pada pukul 18.00 WIT. Namun hingga malam, pasangan itu belum juga mendaftar. 

"KPU ini kan sifatnya melayani. Kita terima dulu, setelah berkasnya kita terima, kita koreksi. Yang bersangkutan didukung partai mana, siapa pengurus DPC, DPD dan akan keluar lewat Sipol dan semuanya kelihatan. Jika berkasnya memenuhi syarat, maka kita akan terima. Tapi, jika berkasnya tidak memenuhi syarat, maka berkasnya kita kembalikan," kata Adam, Rabu (10/1/2018).

Anggota KPU Papua masih berjaga di kantor KPU hingga pukul 24.00 WIT, dengan penjagaan 30-an anggota polisi. 

Pilkada serentak 2018 di Papua, selain diikuti pemilihan gubernur, juga akan diikuti pemilihan bupati di tujuh kabupaten yaitu Kabupaten Biak Numfor, Puncak, Deiyai, Paniai, Jayawijaya, Mimika dan Mambramo Tengah. 

Polda Papua membutuhkan 14 ribu anggota TNI/Polri untuk mengamankan pilkada di Papua. 

Baca juga:

Reporter: Katharina Lita 


Pilkada Jateng: Ganjar-Yasin vs Sudirman Said-Ida Fauziah

09:32 WIB11 Jan

KBR, Semarang - Pasangan Sudirman Said dan Ida Fauziah kemungkinan bakal menjadi satu-satunya pesaing dari calon gubernur petahana Ganjar Pranowo yang berpasangan dengan Taj Yasin, dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah 2018. 

Ketua KPU Jawa Tengah Joko Purnomo mengatakan, pasangan Sudirman Said-Ida Fauziyah telah menyerahkan dokumen persyaratan pendaftaran. Semua berkas sudah lengkap dan tinggal diverifikasi keabsahannya.

"Sama seperti pasangan sebelumnya, untuk pencalonan ini semua sudah lengkap dan sah. Seluruh ketua partai, sekretaris hadir, tanda tangan dan SK keputusan. Untuk dokumen calon gubernur dan wakil gubernur sudah lengkap. Tapi belum kita verifikasi keabsahannya," kata Joko di Kantor KPU Jawa Tengah di Semarang, Rabu (10/1/2018).


Pasangan bakal calon peserta pemilihan gubernur Jawa Tengah Sudirman Said dan Ida Fauziah usai mendaftar ke Kantor KPU Jawa Tengah di Semarang, Rabu (10/1/2018). (Foto: ANTARA/Rekotomo)

KPU Jawa Tengah akan menyelesaikan seluruh proses verifikasi dua pasangan calon yang mendaftar sebelum 18 Januari 2018. 

"Insyaallah tanggal 18 Januari hasilnya akan kita sampaikan, kemudian partai politik dan pasangan calon dapat memperbaikinya kalau ada kekurangan," tambah Joko.

Pilkada Jawa Tengah 2018 diperkirakan hanya diikuti dua pasangan calon saja. Pasangan Sudirman Said-Ida Fauziyah diusung Partai Gerindra, PKB, PKS dan PAN. Sedangkan pasangan petahana Ganjar Pranowo-Taj Yasin diusung PDI Perjuangan dan PPP. 

Menurut rencana, Kamis (11/1/2017) para bakal calon peserta Pilkada Jawa Tengah 2018 ini akan menjalani tes kesehatan.

Baca juga:

Reporter: Kostka Cossy 


Ketua Umum PWI 'Nyalon' Bupati Tulungagung, Ini Sikap Pengurus

09:12 WIB11 Jan

KBR, Tulungagung - Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) belum mengambil sikap terkait majunya Ketua Umum PWI Margiono dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.

Margiono mendaftar sebagai bakal calon bupati Tulungagung pada tahun ini, menggandeng Eko Prisdianto yang berprofesi sebagai dalang.

Ketua Bidang Daerah PWI Pusat, Atal Depari mengatakan, kemungkinan besar Margiono akan nonaktif dari jabatannya dan menunjuk pelaksana harian, guna menjalankan roda organisasi. 

Namun wacana tersebut belum dijalankan oleh para pengurus, karena sesuai aturan organisasi tidak ada regulasi yang mewajibkan ketuanya untuk mundur saat maju pilkada. 

"Mungkin akan nonaktif. Nantinya kami akan pleno, kemudian ditetapkan siapa pelaksana hariannya. Tapi pada saat Kongres beliau tetap harus mempertanggungjawabkan kepengurusannya. Waktunya kami sendiri belum pasti, bisa jadi Juni atau Juli. Kami akan support, ini tokoh kita. Apalagi bagi PWI Pak Margiono sangat sukses," kata Atal Depari, Rabu (10/1/2018).


Pasangan Margiono dan Eko Prisdianto mendaftar ke KPU Tulungagung, Jawa Timur, Rabu (10/1/2018). (Foto: KBR/Adhar Muttaqin)

Meskipun Ketua Umum PWI mencalonkan diri dalam Pilkada, Atal mengimbau seluruh anggotanya tetap menjaga independensi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai jurnalis. 

Margino memastikan tidak akan mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PWI, meski organisasi ini adalah salah satu organisasi wartawan di Indonesia.

Ia mengklaim dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PWI tidak ada pasal yang mewajibkan anggota maupun pengurus untuk mundur jika hendak ikut kontestasi politik seperti pilkada.

"Saya berakhir di PWI Juni, jadi tidak perlu mundur. Di aturan PWI tidak ada aturan mundur. Soal Pelaksana tugas Ketua Umum, itu tergantung saya. Kalau saya bilang ada Plt, ya dipilih Plt. Kalau hanya pelaksana harian maka ya pelaksana harian," kata Margiono. 

Majunya Margiono mendapat dukungan dari sembilan partai politik yaitu Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Hanura, Partai Demokrat, PAN, PKS, PKB, PPP dan PBB, dengan total 37 kursi di DPRD Tulungagung.

Sementara itu calon petahana Syahri Mulyo-Maryoto Bhirowo diusung dua partai yaitu PDI Perjuangan (12 kursi) dan Partai Nasdem (1 kursi) dengan total 13 kursi DPRD Tulungagung. 

Baca juga:

Reporter: Adhar Muttaqin 


Djarot-Sihar Jadi Pasangan Terakhir Daftar ke KPU Sumatera Utara

08:51 WIB11 Jan

KBR, Medan - Pasangan bakal calon peserta Pemilihan Gubernur Sumatera Utara, Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus menjadi pasangan terakhir yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara. 

Pendaftaran dilakukan di KPU Sumatera Utara, pada hari terakhir pendaftaran, Rabu (10/1/2018) malam. Seluruh dokumen persyaratan diterima KPU Sumut sekitar pukul 22.00 WIB. 

"Kami sangat senang karena pasang Djarot-Sihar sudah memenuhi persyaratan. Kami juga berterima kasih kepada seluruh pihak baik dari KPU, Bawaslu dan partai pengusung," kata Djarot (10/1/2018) malam. 

Pasangan Djarot-Sihar optimis mendapatkan dukungan dari masyarakat Sumatera Utara. 

"Saya juga berterimakasih kepada seluruh dukungan dari masyarakat Sumut, yang mempercayai kami untuk bisa membangun Sumut dan melakukan perubahan," tutur Djarot. 


Pasangan bakal calon peserta Pilkada Sumatera Utara 2018 Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus ketika mendaftar ke KPU Sumatera Utara di Medan, Rabu (10/1/2018). (Foto: ANTARA/Irsan Mulyadi)

Anggota KPU Sumatera Utara Divisi Teknis, Benget Silitonga mengatakan pasangan Djarot-Sihar telah memenuhi persyaratan, dan keduanya telah meraih 20 kursi, sebagai syarat minimal untuk maju di Pilgub 2018.

"Kami terima dokumen pencalonannya yang menjadi syarat mutlak pencalonan itu, diusung dua partai politik yaitu PDI Perjuangan (16 kursi) dan PPP (4 kursi). Jadi totalnya ada 20 kursi dan itu sudah memenuhi syarat," kata Benget. 

Sebelum mendaftar pasangan Djarot-Sihar hanya diusung dua partai yaitu PDI Perjuangan dan PPP. Namun, belakangan dukungan bertambah dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). PKPI sebelumnya mendukung pasangan Jopinus Ramli Saragih-Ance Selian.

Sebelumnya, pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah, dan Jopinus Ramli Saragih-Ance Selian sudah lebih dahulu mendaftarkan diri. Selanjutnya, seluruh pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur akan menjalani tes kesehatan. 

Baca juga:

Reporter: Anugrah Andriansyah 


Pasangan Calon Pilwalkot Malang Belum Lengkapi Laporan Kekayaan

08:33 WIB11 Jan

KBR, Malang – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang, Jawa Timur, menerima pendaftaran tiga pasangan calon untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018. 

Rata–rata calon belum melengkapi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) maupun visi-misi.

Ada tiga pasangan bakal calon yang mendaftar di hari terakhir pendaftaran, Rabu (10/1/2018). 

Pasangan Moch Anton dan Samsul Mahmud diusung PKB (6 kursi di DPRD), Partai Gerindra (4 kursi) dan PKS (3 kursi). Koalisi ini total memiliki 13 kursi. Anton saat ini masih menjabat Wali Kota Malang.

Pasangan Ya’qud Ananda Gudban dan Wanedi maju lewat koalisi lima parpol, yaitu PDIP (11 kursi), PAN (4 kursi), Hanura (3 kursi), PPP (3 kursi) dan Nasdem (1 kursi). Koalisi ini total memiliki 22 kursi di DPRD. 

Pasangan Sutiaji dan Sofyan Edi Jarwoko diusung Partai Golkar (5 kursi) dan Demokrat (5 kursi). Sutiaji saat ini masih menjabat Wakil Wali Kota Malang.

Ketua KPU Kota Malang Zainuddin mengatakan, tiga pasangan calon itu harus melengkapi seluruh dokumen syarat pencalonan di masa perbaikan pada 18–20 Januari mendatang.

"Hampir semua rata–rata harus melengkapi persyaratan di masa perbaikan. Syarat calon yang rata–rata belum lengkap itu seperti LHKPN, surat dari pengadilan tak pernah dipidana penjara, keterangan tak pailit dari Pengadilan Niaga," kata Zainuddin di Malang, Rabu (10/1/2018).


Pendaftaran calon peserta pilkada 2018 di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (10/1/2018). (Foto: KBR/Zainul Arifin)

Syarat lain yang juga belum terpenuhi adalah surat keterangan tidak memiliki tunggakan pajak, keterangan kelakuan baik dari kepolisian serta lembar visi misi. Dua pasangan calon juga tidak menyertakan struktur tim sukses. 

Kelengkapan dokumen syarat pencalonan diatur dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota serta Peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota 2018.

"Kalau sampai masa perbaikan tetap belum dilengkapi, maka nanti akan ditentukan dalam pleno KPU," kata Zainuddin.

Pemilihan kepala daerah serentak akan digelar 27 Juni 2018. Berdasarkan data KPU Kota Malang, ada 660.294 pemilih masuk dalam Daftar Penduduk Pemilih Potensial (DP4) dan 1.400 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Reporter: Zainul Arifin

 


Di 19 Daerah, Calon Tunggal Lawan Kotak Kosong

08:24 WIB11 Jan

KBR, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 di 19 daerah hanya akan diikuti satu pasang calon atau calon tunggal. Pilkada 2018 akan digelar di 171 daerah tingkat provinsi, kabupaten dan kota.

Jumlah calon tunggal lawan kotak kosong pada Pilkada tahun ini meningkat dari Pilkada 2017. Pada tahun lalu, dari 101 daerah yang menggelar pilkada, hanya ada sembilan daerah yang diikuti satu pasangan calon.

Anggota KPU Pramono Ubaid mengatakan meningkatnya jumlah calon tunggal dari tahun ke tahun menjadi salah satu pekerjaan rumah yang mesti dicari solusinya.

"Saya kira ini jadi keprihatinan banyak pihak, bahwa pilkada yang semestinya jadi kontestasi antarkandidat pemilu ternyata hanya jadi arena satu pasangan calon. Jadi esensi kontestasi politiknya jadi nihil," kata Pramono di kantor KPU, Rabu (10/1/2018).

Daerah-daerah yang dipastikan hanya diikuti calon tunggal adalah Kota Tangerang (Banten), Kabupaten Tangerang (Banten), Kabupaten Lebak (Banten), Kabupaten Karanganyar (Jawa Tengah), Kabupaten Minahasa Tenggara (Sulawesi Utara) dan Kota Prabumulih (Sumatera Selatan). 

Pramono mengatakan salah satu sebab meningkatnya jumlah calon tunggal di pilkada adalah karena makin beratnya persyaratan jumlah kursi dari 15 menjadi 20 persen bagi partai yang hendak mengajukan calon.

KPU akan mengirimkan surat edaran ke daerah-darah tersebut agar mensosialisasikan perpanjangan waktu pendaftaran. KPU akan memberi kesempatan tambahan bagi para pasangan calon selama tiga hari. 

Baca juga:

Reporter: Ria Apriyani


Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Konflik agraria dari tahun ke tahun terus naik. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi 600an konflik agraria sepanjang tahun lalu, meningkat 50 persen dibandingkan 2016.