Kasus Gizi Buruk di Papua, Menteri Puan Beralasan Akses Geografis Susah Dijangkau

"Koordinasi yang saya lakukan dengan Menkes, sudah berusaha mengantisipasi. Saya minta agar tidak dilakukan secara parsial, karena waktu kejadian ini pun sudah dilakukan sejak September," kata Puan.

Selasa, 16 Jan 2018 19:19 WIB

Peta Kabupaten Asmat, Papua. (Foto: (C) Google Maps)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta - Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani beralasan kondisi geografis yang susah menyulitkan pemerintah dalam menangani wabah campak dan gizi buruk di wilayah Kabupaten Asmat, Papua.

Meski begitu Menteri Puan mengklaim telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dalam upaya penanganan tragedi kemanusiaan tersebut. 

"Koordinasi yang saya lakukan dengan Menkes, sudah berusaha mengantisipasi. Saya minta agar tidak dilakukan secara parsial, karena waktu kejadian ini pun sudah dilakukan sejak September. Kembali lagi, sinergi dengan Pemerintah Daerah. Kondisi alam di sana tidak memudahkan kita untuk memantau," kata Puan Maharani di Kantor Menko PMK, Jakarta Pusat, Selasa (16/1/2018).

Sejumlah daerah yang mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) campak dan gizi buruk antara lain di Kampung Nakai Distrik Pulau Tiga dan Kota Agats, Kabupaten Asmat, Papua. Tercatat sampai dengan 8 Januari 2018 ini tujuh balita dirawat dengan status gizi buruk di RSUD, lima di antaranya positif campak.

Sedangkan pada 9 Januari 2018 kasus serupa tercatat di Kampung Nakai, Distrik Pulau Tiga, dimana dua balita meninggal. Tim kesehatan saat ini telah melakukan pengobatan campak dan gizi buruk di daerah-daerah tersebut. 

Informasi yang dihimpun KBR menyebutkan sejak September 2017 hingga Januari 2018 terdapat 61 anak meninggal akibat wabah campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua.

Baca juga:

Menteri Puan mengatakan sejak September 2017 dia dan Menteri Kesehatan Nila Moeloek sudah mengunjungi Papua menyaksikan langsung kondisi yang terjadi. Saat ini, kata Puan, petinggi militer bersama Menteri Kesehatan juga sudah kembali menuju Kabupaten Asmat.

"Secara geografis memang tidak mudah dijangkau. Menkes bersama Pangdam TNI langsung ke Asmat dan komunikasi dengan Pemda," kata Puan. 

Terkait penanganan bencana kesehatan dan gizi buruk di Asmat yang lambat, Puan mengakui, hal itu disebabkan poros informasi ada pada Pemda. Ia berharap agar pemerintah daerah bisa bekerja sama dan berkomunikasi secara lebih mendalam. 

Menteri Puan juga meminta Menkes Nila Moeloek mengevaluasi kembali penanganan kesehatan di daerah tertinggal.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan hal ini agar segera dievaluasi. Dan mulai sekarang, agar ada hal-hal yang bersifat afirmasi," imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri meminta agar pemerintah daerah di Papua khususnya di Kabupaten Asmat bergerak cepat menangani masalah gizi buruk dan campak yang menewaskan banyak anak. 

Baca juga:

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Permintaan atas produk laut Indonesia untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor sangat besar tapi sayangnya belum dapat dipenuhi seluruhnya. Platform GROWPAL diharapkan dapat memberi jalan keluar.