Ini Penyebab Lartas Impor yang Bikin Jokowi Geram

"Untuk permainan apa? Saya mengerti semua. Saya kadang masih diam belum kebangetan. Tetapi begitu sudah kebangetan, tahu sendiri,"

Rabu, 31 Jan 2018 15:10 WIB

Presiden Joko Widodo menaiki kokpit pesawat tempur JF-17 Thunder untuk melihat dari dekat pesawat tersebut sesaat sebelum bertolak menuju Bangladesh di Pangkalan Udara Nur Khan, Islamabad, Pakistan, Sabtu (27/1). (Foto: Setpres)

KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo meminta agar seluruh ketentuan larangan terbatas atau latras dalam prosedur importasi barang dihapus. Jokowi mengatakan, lartas tersebut biasanya malah membuat barang tertahan lama di pelabuhan, sehingga dikeluhkan menghambat produksi barang yang bahan bakunya mengandalkan impor.

Jokowi juga menyebut, pemberlakuan latras yang sempat mencapai 5.000 aturan itu malah menguntungkan para spekulan.

"Dilihat, jangan sampai membuat regulasi yang justru industri teriak karena pasokannya terhambat. Saya sudah sampaikan kepada Menko Ekonomi, pak Darmin, saya minta yang namanya larangan terbatas, lartas-lartas itu dihilangkan, dikurangi. Lartas-lartas itu apa sih? Dipikir saya tidak tahu gunanya lartas itu apa? Untuk permainan apa? Saya mengerti semua. Saya kadang masih diam belum kebangetan. Tetapi begitu sudah kebangetan, tahu sendiri," kata Jokowi di Istana Merdeka, Rabu (31/01/2018).

Jokowi mengatakan, pemberlakuan lartas juga malah bisa dimanfaatkan oknum dari kementerian/lembaga yang ingin untung dengan memungut uang dari importir. Adapun importir menjadi yang paling dirugikan dalam kebijakan tersebut. Selain itu, lamanya proses masuknya barang impor juga dikeluhkan kalangan industri yang beberapa bahan bakunya mengandalkan, seperti garam dan gula rafinasi. Lartas tersebut biasanya berupa prosedur pemeriksaan untuk memastikan kelayakannya, misalnya oleh Badan Karantina Pangan.

Jokowi pun berencana memanggil seluruh menterinya yang menerbitkan lartas agar segera dikurangi, bahkan dihilangkan. Mereka di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, dan Menteri Pertanian. Kata Jokowi, pada 2014 terdapat sekitar 5.000 lartas yang berlaku, sedangkan mulai 1 Februari mendatang tersisa 2.200 lartas. Meski begitu, menurut Jokowi, jumlah itu masih terlalu banyak sehingga harus terus dikurangi. Kata dia, ketentuan pemeriksaan barang impor bisa diringkas, sehingga bisa tak perlu terlalu lama menginap di pelabuhan.

Editor: Rony Sitanggang
 

Komentar
Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

Saat ini ada banyak cara dan sarana untuk membantu orang lain. Lewat NusantaRun salah satunya.