Halangi Penyidikan KPK, Menkes Ancam Cabut Izin Rumah Sakit

"Ada aturan teguran pertama, kedua, sampai pidana. Bisa sampai cabut izin kalau memang bersalah,"

Jumat, 12 Jan 2018 17:54 WIB

Dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo menunggu untuk diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/1). (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Menteri Kesehatan RI, Nila Moeloek mengancam akan mencabut izin rumah sakit yang terlibat menghalangi penyidikan perkara korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP) oleh KPK.  Nila menyampaikan itu menanggapi penetapan dokter Rumah Sakit Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo sebagai tersangka.
Nila mengatakan, Kementeriannya akan menyelidiki sejauh mana keterlibatan rumah sakit yang menjadi tempat terdakwa korupsi e-KTP, Setya Novanto dirawat setelah kecelakaan. Menurutnya, keterlibatan rumah sakit harus dibuktikan secara hukum.

"Kalau rumah sakit dari kami, kalau betul dia salah ada aturan teguran pertama, kedua, sampai pidana. Bisa sampai cabut izin kalau memang bersalah, tapi itu kan ranah kriminal dulu. Jadi dibuktikan betul dia kriminal hukuman dari cabut izinnya," kata Nila di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jumat (12/01/18).

Sementara mengenai sanksi terhadap dokter Bimanesh, kata Nila, itu merupakan kewenangan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Ia menuturkan, perkara etik oleh Bimenesh masih ditangani Majelis Kehormatan Etik Kedokteran IDI.

"Soal etik dalam proses pembuktian," ujarnya.

KPK menetapkan dokter Bimanesh sebagai tersangka dugaan menghalangi dan merintangi penyidikan perkara korupsi e-KTP dengan tersangka Setya Novanto. KPK menduga Bimanesh melakukan rekayasa data medis Novanto.

Bimenesh juga diduga bekerja sama dengan bekas pengacara Novanto, Fredrick Yunadi memasukkan Novanto ke rumah sakit untuk dilakukan rawat inap setelah kecelakaan. Novanto mengalami kecelakaan di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan pada November 2017 setelah dinyatakan masuk daftar pencarian orang (DPO) oleh KPK.


Editor: Rony Sitanggang

 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob

  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

pernah melihat atau bahkan mengalami sendiri perlakuan diskriminatif / ujaran kebencian di ruang pendidikan, tempat kerja, lembaga pemerintahan, dan ruang publik lainnya tapi tidak tahu lapor kemana?