DPR Sebut Strategi 'Smart Power' Pemerintah Efektif Tangkal Isu Negatif di Papua

Masalah di Papua sudah sampai ke dunia internasional, seperti Selandia Baru dan Australia. Bila tidak ditangani secara serius, menurut DPR, pembangunan infrastruktur yang sudah terjadi akan sia-sia.

Senin, 29 Jan 2018 21:27 WIB

Pimpinan Komisi I DPR bersama Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/1/2018). (Foto: ANTARA/Akbar Nugroho Gumay)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR yang membidangi masalah pertahanan, Hanafi Rais menilai strategi smart power yang dilakukan pemerintah melalui TNI efektif menangkal isu-isu negatif di Papua. 

Hanafi menyampaikan hal tersebut setelah melakukan rapat kerja dengan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (29/1/2018).

Smart power yang dimaksud Hanafi, adalah strategi berupa bantuan kemanusiaan. Menurut Hanafi, cara itu efektif sampai saat ini. Sebab, tidak ada kelompok separatis yang memanfaatkan hal tersebut untuk menyalahkan pemerintah Indonesia. Dia menegaskan, Kemenhan dan TNI tidak akan menggunakan kekuatan militer untuk stabilitas Papua.

"Kalau dari Menhan atau Panglima TNI yang dilakukan tentu tidak menjadikan opsi kekuatan militer. Tetapi smart power. Jadi menggunakan bantuan kemanusiaan. Kemudian setiap kali ada masalah seperti kasus kemanusiaan di Asmat, TNI langsung mengirim bantuan serta sumber daya tentara maupun para dokternya," kata Hanafi kepada KBR, Senin (29/1/2018).

Selama ini, kata Hanafi, DPR selalu mengingatkan ke Kementerian Pertahanan dan TNI untuk menganggap permasalahan di Papua sebagai hal yang serius. Sebab, masalah-masalah di Papua sudah sampai ke dunia internasional, seperti Selandia Baru dan Australia.

Bila tidak ditangani secara serius, kata Hanafi, pembangunan infrastruktur yang sudah terjadi di sana akan menjadi sia-sia. 

"Percuma kalau Presiden sudah banyak mengeluarkan inisiatif pembangunan di Papua, misalnya infrastruktur, pendidikan, kesehatan, tapi kemudian pesan ini tidak bisa meng-counter internasionalisasi yang dilakukan oleh kelompok separatis itu," kata Hanafi.

Baca juga:

Hanafi mengatakan, Organisasi Papua Merdeka (OPM) cenderung diam di dalam negeri. Namun, OPM membawa isu di Papua ke luar negeri. Itu sebabnya, kata Hanafi, cara smart power perlu dilakukan sebagai penyeimbang informasi buruk yang tersebar.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan pemerintah Indonesia menolak campur tangan luar negeri terkait permasalahan di Papua. Dia mengatakan pernah bicara dengan pemerintah Australia dan Kepulauan Solomon untuk tidak mengganggu urusan dalam negeri.

"Saya dulu ngomong di Australia, kepada Australia, kepada Kepulauan Solomon, 'Saya tidak pernah mengganggu atau ikut campur urusan negara lain. Kalau negara-negara lain ikut campur negara saya, saya tidak mau'. Saya bilang begitu. Keras saya itu," kata Ryamizard Ryacudu, singkat.

Sedangkan, Panglima TNI Hadi Tjahjanto enggan memberikan pernyataan setelah menjalani rapat di DPR yang berlangsung pukul 11.00 WIB sampai sekitar 17.00 WIB. Dia langsung keluar dari ruang rapat Komisi Pertahanan, Gedung Nusantara II.

Baca juga:

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Permintaan atas produk laut Indonesia untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor sangat besar tapi sayangnya belum dapat dipenuhi seluruhnya. Platform GROWPAL diharapkan dapat memberi jalan keluar.