9 Tahun Tidak Jelas, Warga NTT Minta Jokowi Serius Tangani Tumpahan Minyak Laut Timor

Ferdi Tanoni mengatakan gugatan dari KLHK ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak menggambarkan keseluruhan kerugian masyarakat akibat tumpahan minyak.

Senin, 08 Jan 2018 11:01 WIB

Tumpahan minyak dari kilang Montara, berdasarkan satelit NASA (Terra-Aqua) pada 21 Oktober 2009. (Foto: SkyTruth/Flickr/Creative Commons (CC-BY-NC-SA-2.0))

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta - Yayasan Peduli Timor Barat mendesak Presiden Joko Widodo memberi perhatian lebih serius terhadap kasus tumpahan minyak di Laut Timor akibat pengeboran di ladang minyak Montara. 

Kasus pencemaran minyak di Laut Timor sudah berlangsung sembilan tahun lalu tanpa penyelesaian kasus yang jelas. 

Ketua Yayasan Peduli Timor Barat, Ferdi Tanoni mengatakan desakan terhadap Presiden Joko Widodo antara lain akan disampaikan melalui surat secara langsung ketika Jokowi mengunjungi NTT, Senin (8/1/2018) hari ini. 

Ferdi mengatakan desakan itu antara lain agar pemerintah menghentikan proses mediasi yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ferdi menilai proses mediasi itu justru mengganggu upaya gugatan hukum di Australia.

"Pak Luhut Pandjaitan kan pernah mengatakan pihak Canberra Australia mulai tergerak mau mendudukkan pihak terkait untuk penyelesaian kasus ini. Tapi ada hambatan terbesar sekarang yang bisa menggagalkan semua perjuangan dan penyelesaian di Australia itu, yaitu gugatan KLHK di Pengadilan Jakarta Pusat. Itu bisa jadi batu sandungan besar karena yang mereka ajukan tidak cerminkan fakta. Menurut KLHK, hanya dua kabupaten yang dinyatakan rusak," kata Ferdi saat dihubungi KBR, Minggu (7/1/2018).

Ferdi Tanoni mengatakan gugatan dari KLHK ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak menggambarkan keseluruhan kerugian masyarakat akibat tumpahan minyak. 

Selain itu, menurut Ferdi, ada tergugat yang salah sasaran, yaitu Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production Australasia, karena tidak pernah ada di Australia. Lagi pula, melalui kuasa hukum perusahaan itu sudah menolak mediasi.

Kasus Montara terjadi pada Agustus 2009 atau sudah berlangsung sembilan tahun lalu. Luas terdampak tumpahan minyak diperkirakan mencapai 6 ribu meter persegi. Kasus ini termasuk salah satu bencana tumpahan minyak terparah di Australia. Ribuan petani rumput laut menggugat perusahaan operator kilang Montara ke pengadilan Australia.

Ferdi Tanoni juga meminta pemerintah membantu masyarakat NTT yang sedang mengadvokasi kasus mereka. Bantuan yang dibutuhkan masyarakat NTT, kata Ferdi, adalah lobi-lobi bilateral Indonesia terhadap Australia---termasuk pembicaraan masalah perbatasan Indonesia-Australia di Laut Timor.

"Presiden bisa segera menyurati Perdana Menteri Australia. Walaupun ini perusahaan Thailand, tapi ini masalah bilateral Indonesia dan Australia," kata Ferdi Tanoni.


Tumpahan minyak di kilang minyak Montara. (Foto: Chris Twomey/Wikipedia/Creative Commons)

Baca juga:

Pertemuan Raja dan Jokowi

Inisiatif YPTB mengirim surat ke Jokowi itu muncul setelah Presiden Joko Widodo menerima raja-raja dan sultan dari seluruh Indonesia di Istana Bogor, Kamis (4/1/2018) lalu. 

Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) Ferdi Tanoni menceritakan dalam acara jamuan makan siang, Raja Kupang (NTT) Leopold Nisnoni sempat duduk satu meja dengan Presiden Joko Widodo. Bersama mereka juga terdapat Sultan Cirebon, Raja Denpasar dan salah satu raja dari Sulawesi Tenggara.

Dalam pertemuan makan siang itu, pembicaraan banyak menyangkut soal komitmen bantuan pemerintah terhadap perbaikan kerajaan yang rusak. Di sela waktu yang singkat, Raja Kupang Leopold Nisnoni menyelipkan pesan tentang kasus Montara. 

"Saya kasih tahu ke Presiden. Kerusakan untuk nelayan cukup besar, Pak Presiden. Tolong perhatikan. Kalau perlu melalui ranah internasional, atau jalan diplomasi melalui Bu Retno, atau PBB. Tolong bantu Pak," kata Leopold saat itu kepada Jokowi.

Dalam pertemuan itu Jokowi menganggukkan kepala, yang dianggap Raja Leopold sebagai sinyal positif.

"Dia terima baik. (Katanya), bikin surat, nanti kirim ke saya langsung," kata Leopold menirukan jawaban Jokowi.

Baca juga:

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Permintaan atas produk laut Indonesia untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor sangat besar tapi sayangnya belum dapat dipenuhi seluruhnya. Platform GROWPAL diharapkan dapat memberi jalan keluar.